HMSTimes - What Happened Today? Pro Kontra Archives | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Pro Kontra

Ratna Sarumpaet Tidak Terima Kegiatan Pencarian Korban KM Sinar Bangun Dihentikan, Cekcok Dengan Luhut

HMSTimes.com, Toba- Penghentian kegiatan pencarian korban karamnya KM Sinar Bangun diperairan Danau Toba, setelah diperpanjang 3 hari, oleh tim SAR gabungan  pada hari minggu (1/7/2018), hal tersebut ada yang pro dan ada yang kotra. Pada saat pertemuan antara pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Tim SAR gabungan, dan

Jelang ISPO PT JV Larang Pekerjanya Ikut Dalam Serikat Buruh dan Kegiatan

HMSTime.com Kayong Utara- Rencana Sosialisasi DPC Serikat Buruh Patriot Pancasila(SBPP) ke PT JV dan CUS yang sebelumnya telah di sampaikan kepada pihak manajemen, dengan melayangkan surat tembusan tertanggal 29 Januari 2018 yang isinya pemberitahuan untuk sosialisasi dan diharapkan agar adanya kerjasama yang baik. Rombongan dari DPC SBPP dari sukadana menuju lokasi

Kasus Kredit Fiktif Jarang Yang Diusut Tuntas, Jaksa Didesak Usut Semua Petinggi PT Bank Jatim dan Perum Jamkrindo Dalam Proyek KUR Fiktf Rp 72,3 Miliar

Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan sangat jarang bisa dituntaskan. Jaksa dan para pelaku harus dibongkar sampai tuntas. Seperti yang terjadi pada penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan oknum petinggi Bank Jatim (Jawa Timur) bersama petinggi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), yang selama lima tahun

Hati-Hati Konten Pornografi Beredar di WhatsApp, KPAI Ingatkan Pengawasan Media Sosial

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan keprihatinannya soal beredarnya konten pornografi melalui aplikasi WhatsApp. Kasus ini menjadi bukti bahwa sistem priteksi di media sosial masih belum sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Ketua KPAI, Susanto, melalui siaran persnya, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas dugaan tersedianya konten-konten yang mengandung muatan pornografi di media

Semua Pihak Harus Rajin Belajar Konstitusi, Negara Harus Memfasilitasinya

Hampir semua unsur masyarakat dan bahkan para petinggi lembaga negara maupun lembaga pemerintahan tidak mengusasi konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945, karena itu hendaknya Negara dan Pemerintah memfasilitasi semua masyarakat ini untuk belajar dan memahami konstitusi. Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan, banyak anggota masyarakat dan para

Komitmen Jokowi Untuk Pengurangan Emisi Sebesar 29 Persen Dipertanyakan di KTT Iklim Jerman

Komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan pengurangan emisi hingga 29 persen dipertanyakan. Hal itu dipertanyakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Iklim (KTT Iklim) yang digelar di Bonn, Jerman. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica mengatakan, pelaksanaan KTT Perubahan Iklim ke-23 di Bonn,

Rezim Jokowi Disebut Sebagai Rezim Pembohong, Saatnya Gulirkan Hak Angket

Sejumlah kebijakan yang diteken oleh Presiden Jokowi dan para menterinya tidak diakui oleh peneken itu sendiri. Rezim Pemerintahan Jokowi pun dianggap sebagai Rezim Pembohong lantaran kebijakan yang dilakukan menyengsarakan masyarakat, namun dengan pencitraan media massa malah tidak mengakui kebijakan yang dilakukannya. Wakil Sekjen Lembaga Perlindungan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdatul Ulama

WALHI Tegaskan Reklamasi Teluk Jakarta Terbukti Melanggar Hukum

Pernyataan sejumlah pejabat negara terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta membuat masyarakat menjadi kebingungan. Mulai dari Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang menyatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan setelah moratoriumnya dicabut. Gubernur Anies Baswedan bersikukuh agar proyek tersebut dihentikan. Belakangan Presiden Jokowi membantah telah memberi ijin untuk proyek reklamasi, lalu Wapres JK

Tak Bisa Aktifkan Kartu, Pasien BPJS Kesehatan Kembali Protes

Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memprotes jajaran Direksi BPJS Kesehatan lantaran haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak dipenuhi. Meski sudah sangat banyak protes yang dialami oleh peserta, kini pun masih terus terjadi protes atas pemenuhan hak pasien yang tak terpenuhi. Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Banten (SPRI) Agus Susanto

Orangnya Jokowi Dihadang di Bangka, Negara Jangan Takluk Pada Korporasi Tambang

Koalisi Selamatkan Pulau Bangka meminta pemerintah bertindak tegas terhadap korporasi tambang yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Jurubicara Koalisi Selamatkan Pulau Bangka, Melky Nahar menyampaikan, pasca pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Mikgro Metal Perdana (MMP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, pada 23 Maret 2017

Top