HMSTimes - What Happened Today? Revisi UU No 13 Tahun 2003 Kebutuhan Atau Tuntutan? | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Revisi UU No 13 Tahun 2003 Kebutuhan Atau Tuntutan?

Revisi UU No 13 Tahun 2003 Kebutuhan Atau Tuntutan?

HMSTimes.com, Jakarta- Ketua Umum SBPP Mangatur Nainggolan SE, SH., MH., CPA., melalui selulernya menyatakan pendapatnya terkait isu revisi UU 13/2003 tentang ketenaga kerjaan, selasa (9/7/2019)

Isu revisi UU 13/2003, sangat lah krusial.

Isu revisi UU 13/2003 bukan wacana baru, tapi hampir di tiap tahun sejak 2006, sudah selalu masuk dalam daftar prolegnas. Artinya memang ada kebutuhan untuk membuat aturan perundang undangan yang melindungi baik hak  Buruh maupun hak pengusaha. Akan tetapi formatnya haruslah mengakomodir nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Khususnya pelaksanaan nilai sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, haruslah terakomodir dalam perumusan revisi Undang-undang ketenaga kerjaan termasuk undang-undang apapun yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur Rakyat.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai pancasila yang di muat dalam makna Hubungan Industrialis pancasila yang harmonis, tegas pengacara yang concern pada keberpihakan kaum buta Hukum, (salah satu dari 12 advokat deklarator SBPP) dan ingin me-reaktualisasi nilai pancasila dalam hubungan industrial pancasila.

Dengan nada bersemangat dia lanjut menjelaskan, sudah jelas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hubungan Industrialis pancasaila, itu tidak memposisikan buruh sebagai faktor produksi belaka, tetapi sebagai mitra sebagai Mitra sejajar yang menempatkan buruh sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu kebijakan Investasi tidak boleh mengorbankan harkat dan martabat Buruh yang mana mereka harus hidup layak dan penghasilan mereka harus mampu menyekolahkan anak anaknya sehingga kelak negara kita semakin memiliki daya saing SDM, harapnya.

Negara semestinya tidak ada kompromi dengan aturan yang mengorbankan harkat dan martabat manusia. Bahwa nilai-nilai pancasila memang rigid tidak fleksible; atau elastis; rigid dalam makna memberi perlindungan terhadap hak-hak mendasar buruh sebagai manusia merdeka dan bermartabat.

Revisi UU 13/2003 kebutuhan atau tuntutan?

Revisi UU 13/2003 itu kondisi dilematis. Di satu sisi data penegakan aturan ketenaga kerjaan menyatakan UU 13/2003, sudah 30 kali di Judicial Review; yang separuh dari hasil judicial review nya memenangkan hak buruh sebagai sebuah aturan hukum, dapat dikatakan UU 13/2003 compang camping, akan tetapi upaya revisi peraturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah melindungi hak kedua belah pihak, bukan memaksakan kehendak segolongan orang saja, sampai saat ini pihak serikat Buruh belum memiliki kajian ilmiah/draft revisi sebagai usulan dari pihak buruh, sementara  Kadin-Apindo pun sama, kendati mereka memiliki point yang akan di revisi yaitu upah, hubungan kerja yang semakin flexible, jaminan pensiun (terkait pesangon), hak mogok kerja. Belum adanya draft atau kajian ilmiah dari versi buruh Inilah lemahnya daya tawar buruh yang harus di upayakan persatuan antara semua elemen buruh saat ini. Satukan cara pandang, rajut persatuan, galang kebersamaan, Bahwa sebuah aturan harus melindungi harkat dan martabat buruh serta berperikemanusiaan, sikap ini sudah tertuang dalam nilai nilai Pancasila yang sepatutnya dipahami dan dilaksanakan pengusaha.

Masih Banyaknya pasal-pasal yang multi tafsir dan hanya garang diatas kertas tapi lemah dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Akan tetapi dalam kenyataan hari ini sinyal yang diberikan oleh pemerintah dalam isu revisi UU 13/2003 hanya menyerap keresahan pengusaha saja bahkan kemenaker mungkin lupa akan hubungan Industrial Pancasila.

Sampai saat ini pemerintah belum melibatkan pendapat-pendapat Serikat Buruh dalam perumusannya.

Sila ke-dua dan sila ke-lima Pancasila ini sangat penting diterapkan kalaupun terjadi revisi UU No. 13/2003 , karena mengandung makna kemanusiaan yang adil dan beradap serta berkeadikan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan manusia secara adil dan beradab di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Kembali di sampaikan Mangatur Nainggolan, saat diminta closing statement nya selaku Ketua Umum SBPP, karena nafas dari sila ke 2 inilah kami hamba-hamba hukum yang berdiri tegak pada kemerdekaan kaum buta hukum, hadir memberi warna ditengah gerakan serikat buruh Indonesia.

Oleh Karena itu merespon kondisi hari ini kami menyatakan sikap menolak wacana Revisi UU 13/2003, apabila revisi dimaksud bertentangan dengan nilai nilai Pancasila.

karena hanya mengakomodir sebelah pihak dalam merumuskan konstitusi sementara  hasil dari undang-undang tersebut, nantinya akan di rasakan oleh lapisan terbawah dalam struktur masyarakat, yaitu buruh itu sendiri. Kesejahteraan buruh dan kemenangan kaum buta hukum, adalah harga mati bagi kami. Bahwa revisi memang harus memihak pada Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dasar negara kita yg dirumuskan pendiri bangsa, tandasnya mengakhiri pembicaraan.

Sumber: Tim SBPP online

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top