HMSTimes - What Happened Today? RDP Terkait Retribusi Parkir Dan Perda Denda Kendaraan Parkir Sembarangan. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > RDP Terkait Retribusi Parkir Dan Perda Denda Kendaraan Parkir Sembarangan.

RDP Terkait Retribusi Parkir Dan Perda Denda Kendaraan Parkir Sembarangan.

HMSTimes.com, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelenggaraan dan retribusi parkir, di Ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Kota Batam, Kamis, (25/8/2018).

RDP ini dihadiri oleh Komisi I DPRD Kota Batam, Sukaryo, Harmidi Umar Husen, Tumbur M Sihaloho, Jurado Siburian, Dinas Perhubungan Kota Batam dan dinas terkait.

“Dalam pembahasan Ranperda dari Pemerintah Kota Batam melakukan rapat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Batam, tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir,” ungkap Sukaryo, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam.

Dalam evaluasi Gubernur ada evaluasi yang sifatnya sistematis atau tulisan, serta muatan stansial yang didalamnya ada beberapa pasal yang dibahas dan potensial terkait dengan PAD kita.

“Dimana Gubernur memberikan catatan, salah satunya terkait tentang sistematika sosial dimana saat dievaluasi tidak ada masalah jadi kita setuju, dan ada muatan yang dicoret oleh Gubernur adanya keterlibatan Kepala Dinas, setelah dikonfirmasi pihak hukum merujuk pada perundangan lalu lintas jadi kita loloskan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, ada juga pasal denda yang belum disampaikan saat Pansus terlewat, yakni denda terkait derek para pengguna retribusi yang melanggar.

“Untuk mobil yang parkir sembarangan didaerah yang dilarang akan ada sanksi, mulai dari biaya administratif sampai biaya derek,” ungkap Sukaryo.

Waktu Perda disahkan nilainya terlewat, saat dievaluasi oleh Gubernur harus diatur dendanya di Perda, “maka pada kesempatan evaluasi ini Pemko mengusulkan nilainya untuk mobil sanksinya Rp 500 ribu, dimana Rp 300 ribu biaya derek dan Rp 200 ribu dendanya, perjam berikutnya dikenakan denda Rp 300 ribu, untuk motor dan roda tiga sanksinya Rp 175 ribu, dimana Rp 100 ribu biaya derek dan Rp 75 ribu dendanya, perjam berikutnya dikenakan denda Rp 100 ribu,” tambahnya.

Kalau masalah denda maka harus ada di Perda tidak Perwako sepihak, makanya Pemko mengusulkan berapa nominal denda yang diusulkan, dan ini berlaku setelah Perda disahkan serta disosialisasikan ke masyarakat, tutup Sukaryo.

(Yuyun)

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top