HMSTimes - What Happened Today? PT. Dian Kerosene Pratama Tabrak UU, PHK Karyawan Tanpa Pesangon | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > PT. Dian Kerosene Pratama Tabrak UU, PHK Karyawan Tanpa Pesangon

PT. Dian Kerosene Pratama Tabrak UU, PHK Karyawan Tanpa Pesangon

Ashari, Korlap PT. Dian Kerosene Pratama

HMSTimes.com, Batam- Perselisihan hubungan industrial antara PT. Dian Kerosene Pratama yang beralamat di Sekupang yang bergerak dibidang distribusi Gas LPG dengan mantan karyawannya atas nama Tamrin Damanik sudah bergulir ke Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) kota Batam (mediasi tripartit) setelah pertemuan bipartit kandas. Perselisihan yang berbuntut kejalur tripartit akibat hak-hak normatif pekerja yang belum dibayarkan setelah diputuskan hubungan kerja (PHK).

Pertemuan tripartit ke tiga yang dihadiri oleh pihak Perusahaan atas nama Istiqoma selaku Direktur, Ari selaku HRD dan Juita Selaku admin, sementara pekerja didampingi oleh Tim kuasa hukumnya yaitu, Waindra, SH, dan Wawan dari LBH serta Jeni selaku mediator dari Disnaker kota Batam, Selasa (13/8/2019) pagi.

Dalam pertemuan tersebut para pihak tidak menemukan solusi atau tidak ada kesepakatan yang dicapai, sehingga mediator berkewajiban akan mengeluarkan anjuran sesuai penilaian mediator dalam kasus tersebut.

Pada pertemuan itu juga, mediator menyampaikan dan mendefenisikan bahwa pekerja  dikualifikasikan mengundurkan diri sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon. Hal tersebut tidak diterima oleh pihak pekerja melalui kuasa hukumnya, karena kewenangan mediator hanya bersifat menganjurkan, karena kewenangan dikualifikasikan mengundurkan diri atau tidak adalah ranahnya dipengadilan, terang Waindra.

” Pendapat Ibu Jeni sebagai mediator Disnaker tidak cermat dan teliti dalam mendefinisikan klien kami dikualifikasikan mengundurkan diri. Saya tidak sepakat dengan pendapat pihak mediator karena klien berhak mendapatkan uang pesangon dan penggantian hak menurut uu. sebelum ada putusan pengadilan¬† yang berkekuatan hukum tetap”

Pada pertemuan itu juga Istiqoma selaku direktur mengakui bahwa Peraturan Perusahaannya (PP) secara legal yang seharusnya didaftarkan ke disnaker tidak ada dan baru mau dibuat. Kuasa hukum pekerja berpendapat bahwa, dari mana dasarnya perusahaan mengeluarkan surat peringatan (SP) sementara PP tidak ada. Tambah Waindra.

Kronologi PHK

Tamrin Damanik menyampaikan bahwa pada 2 Juni 2019-18 Juni 2019 mengajukan cuti pulang kampung karena orang tuanya sakit, kepada Ashari selaku kordinator lapangan (Korlap) untuk disampaikan keatasan sebagai prosedur pengajuan cuti.

Ketika pekerja sudah membeli tiket dan ingin pulang kampung, Ashari menyampaikan bahwa cutinya tidak di ACC, tetapi Ashari meyakinkan Tamrin untuk tanggal 3-7 pintar-pintarlah biar saya yang bawa armadamu (mobil) nanti tanggal 8 juni 2019 saya ajukan cutimu, ” inikan berarti sudah memberikan jaminan buat saya ” cerita Tamrin.

Dan ketika Tamrin sudah dikampung, beberapa hari kemudian, Juita (admin) menelpon keberadaan Tamrin. Dan setelah diketahui posisinya di Kampung, admin terkejut, dan tiba-tiba tanggal 17 Juni 2019 diberitahukan bahwa dirinya di PHK.

Sementara ketika Tamrin mempertanyakan hal itu ke Korlapnya, Ashari menjawab ” tidak tau Rin mungkin ada yang tidak senang dengan kita” Tambah Tamrin.

(A.Z)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top