HMSTimes - What Happened Today? PLN Natuna Dan PT PRAS Diduga Kangkangi Undang Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Dan Permen No 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > PLN Natuna Dan PT PRAS Diduga Kangkangi Undang Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Dan Permen No 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri

PLN Natuna Dan PT PRAS Diduga Kangkangi Undang Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Dan Permen No 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri

HMSTimes.com,Natuna- Pengerjaan Kabel Jaringan PLN di wilayah Kabupaten Natuna di laksanakan oleh salah satu perusahaan dari Pekanbaru yaitu PT.PRAS yang berkantor cabang di Tanjung Pinang. Dengan adanya pekerjaan proyek jaringan tegangngan tinggi bawah tanah (HIGH VOLTAGE UNDER GROUND) yang dilelang dan di menangkan oleh PT PRAS. Pelaksanaan pengerjaan di wilayah Natuna di awasi oleh seorang tenaga pengawas yaitu Sabirin. Menurut penjelasannya dirinya adalah Karyawan PT PRAS,ketika ditemui awak media ini di lokasi proyek.

Menurut Sabirin PT.PRAS adalah rekanan dari PLN di Natuna. Pelaksanaan proyek jaringan yang di kerjakan yaitu jaringan dari bandara sampai kantor PLN (High Voltage Under Ground) dan jaringan dari gunung putri hingga ke Desa Kelarik sepanjang 27 KM.”Katanya

Pengerjaan galian untuk kabel tegangangan tinggi dari bandara hingga kekantor PLN saat berlangsung,aspek tingkat sosial keselamatan bagi pekerja saat pengerjaanya galian dan penimbunan kabel jaringan tersebut,sangat menjadi perhatian. Dimana Para pekerjanya pekerja mengunakan/dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana semestinya sesuai kebutuhan para pekerja, yang merupakan amanat undang-undang ketenaga kerjaan terkait alat pelindung diri, yang wajib di sediakan oleh pengguna tenaga kerja,(Perusahaan), secara cuma-cuma sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Menurut penjelasan Sabirin, memang ada himbauan dari PLN Natuna terkait perlengkapan keselamatan pekerja, himbauan hanya melalui verbal, pengawasannya hanya melalui Komunikasi di HP, Tidak ada pengecekan dilapangan secara langsung. Ketika di pertanyakan absensi dilapangan untuk mengetahui proyek yang berlangsung diawasi oleh pegawai PLN, untuk mengoreksi persentase teknis dan progres kegiatan, kualitas pekerjaan dan pengawasan terhadap keselamatan pekerja sebagaimana semestinya,”Tidak ada.” Katanya

Berdasarkan hasil investigasi dan hasil konfirmasi di lapangan, awak media mendapatkan hasil , galian yang semestinya 80 CM, tetapi fakta di lapangan hanya 70 CM.

Para pekerja tidak memakai baju seragam perusahaan sebagai identitas perusahaan Pelaksana kegiatan proyek dan seluruh pekerja tidak menggunakan Protective Personal Equipment (PPE) atau yang di sebut Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana semestinya, pengertian prinsip dari perlindungan perusahaan pelaksana kegiatan proyek terhadap para pekerjanya.

Penelusuran di lapangan lokasi kerja setelah melakukan konfirmasi di kantor PLN Natuna, dengan Mustamin, (12/09/2017), yang memberikan penjelasannya terkait bidang pengawasan pengerjaan jaringan dari bandara ke kantor PLN,kepada awak media ini yaitu Mustamin tidak mau banyak berkomentar, proyek jaringan dari bandara ke kantor PLN tempat sumbernya pembangkit listirik memang sedang berlagsung dilaksanakan,namun pegawai yang ditunjuk berdasarkan SK belum ada.” Saya tidak bisa dan tidak berani berkomentar,takut salah,dikarenakan belum adanya SK”. Begitulah aturan dan teknisnya,harus ada SK dalam Penugasan. Terkait hal itu sebaiknya tunggu Pimpinan pulang. ” Jelasnya Mustamin

Mustamin Juga mengatakan Sehubungan Pimpinan PLN Natuna dan yang membidangi tentang keselamatan kerja K3, tidak berada ditempat,dirinya meminta kepada awak media ini untuk menunggu kepulangan 2 petinggi pegawai PLN di Natuna yang berkompeten, yang sedang berada di luar daerah,” Pintanya

Tidak tertutup kemungkinan pentingnya dan perlunya instansi terkait melakukan evaluasi, koreksi terhadap pentingnya keselamatan pekerja diwilayah Kabupaten Natuna. Bercermin dari pelaksanan kegiatan proyek jaringan tegangngan tinggi kabel PLN,prinsip dari undang-undang keselamatan kerja yang disahkan dan telah ditetapkan dan selanjutnya berlaku. Bagi (Pengguna Tenaga kerja),pekerja perusahaan dan pengusaha yang mempekerjakan pekerja. Sesuai amanat dari isi dari undang-undang keselamatan kerja dan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tersebut.

Lubis

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top