HMSTimes - What Happened Today? Penganiaya Dua Aktivis Di Kawasan Danau Toba Ditetapkan Sebagai Tersangka | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Penganiaya Dua Aktivis Di Kawasan Danau Toba Ditetapkan Sebagai Tersangka

Penganiaya Dua Aktivis Di Kawasan Danau Toba Ditetapkan Sebagai Tersangka

Pelaku tindak penganiayaan dan kekerasan terhadap dua orang aktivis lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Samosir (Polres Samosir) menyampaikan penetapan status tersangka para pelaku itu kepada Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato).

Ketua Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, penetapan status tersangka kepada para pelaku penganiayaan terhadap Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun itu dilakukan pihak Kepolisian Resort Samosir setelah pihaknya melaporkan kinerja aparat kepolisian itu ke Divisi Propam Mabes Polri, bulan lalu.

“Kami sudah menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kemarin tanggal 3 Oktober 2017,” ujar Sandi Ebenezer Situngkir sebagai Kuasa Hukum dari kedua aktivis tersebut, di Jakarta, Jumat (06/10/2017).

Lebih lanjut, Ketua Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO) menjelaskan, Polres Samosir sudah melakukan Cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi korban atas nama Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun, pemeriksaan terhadap sembilan (9) orang saksi lainnya, dan terhadap empat (4) orang saksi dari kepolisian.

Sandi juga mengatakan bahwa hasil permintaan VER (Visum Et Revertum) sudah diterima Polres Samosir dan Jautir Simbolon (JS) sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (8/9/2017) yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka. Namun demikian, ada surat permohonan penangguhan penahanan yang dikirimkan atas nama Emi (istri JS) pada Sabtu (9/9/2017), sehingga Polres Samosir melakukan penangguhan penahanan pada Senin (11/9/2017).

Saat ini Berkas Perkara JS telah dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada Jumat (15/9/2017). Polres Samosir telah menerima surat dan pengembalian berkas perkara dari JPU terkait kekuranglengkapan Berkas Perkara.

Lebih lanjut Sandi menegaskan bahwa penyidik akan memperlihatkan kepada para saksi: Sebastian Hutabarat, Jhohannes Marbun, dan Thomas Heinle, para karyawan PT Pembangunan Nada Jaya saat terjadi tindak penganiayaan tersebut.

“Para saksi akan mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan,” ujarnya.

Penyidik akan melakukan rekonstruksi terhadap perkara tersebut dan melakukan pemeriksaan tambahan kepada saksi Jhohannes Marbun. Karena itu, penyidik akan melakukan pemanggilan kepada Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun.

Penetapan JS sebagai satu-satunya tersangka terhadap penganiayaan SH dan JM dirasa masih belum pas. Jautir cs seharusnya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap kedua aktivis lingkungan hidup tersebut. Sandi mengatakan bahwa kedua korban menceritakan bahwa mereka dikeroyok Jautir cs.

Lebih lanjut Sandi mengatakan bahwa ini bukan sekadar kasus penganiayaan, tetapi lebih dari itu kasus pengeroyokan karena Jautir cs mengeroyok dan memukul SH dan JM, serta melakukan pelecehan seksual kepada SH.

“Karena itu, kami mendorong agar pihak Polres Samosir bukan hanya memasukkan pasal 351 tentang penganiayaan. Padahal ada beberapa pasal lainnya, yakni Pasal 333 tentang Penculikan/Penyekapan, pasal 170 tentang Pengeroyokan, dan pasal 289 tentang Percabulan,” ujarnya.

Kasus penganiayaan terhadap Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun terjadi sejak Selasa (15/8/2017) di lokasi Galian C tempat beroperasinya penambangan batu, Desa Silimalombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Secara tidak sengaja kedua aktiviis lingkungan hidup dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) ini mengunjungi lokasi tersebut yang kemudian baru mereka ketahui adalah tempat penambangan Galian C dan pemiliknya JS (abang kandung bupati Samosir).

Kasus seperti ini diduga cukup banyak terjadi di Kawasan Danau Toba yang menimpa para aktivis lingkungan hidup. Dalam mengantisipasi kasus seperti ini tidak terulang kembali, YPDT, Perkumpulan Pabayo (Parsadaan Batak Alumni Yogyakarta), Perkumpulan Sipartogi (Silalahi, Paropo, Tongging), Protection International Defender, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), maupun beberapa orang mewakili diri sendiri membentuk Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO).

Sebelumnya, Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato) melaporkan Kapolres Samosir AKBP Donald Simanjuntak dan jajarannya ke ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Propam Polri) di Jakarta.

Laporan itu dilayangkan lantaran Polres Samosir tidak serius mengusut dugaan penganiayaan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh Kakak Kandung Bupati Samosir dan anak buahnya kepada dua aktivis lingkungan di Desa Silimalombu, Kabupaten Samosir.

“Kami melaporkan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian di Samosir terhadap sahabat kita aktivis lingkungan Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat. Kami laporkan ke Komnas HAM dan Propam Mabes Polri atas adanya dugaan permainan pengusutan kasus ini yang sudah hampir dua bulan tidak ditindaklanujuti oleh kepolisian, malah laporan si pelaku penganiayaan yang dikerjakan polisi di sana,” tutur Sandi Eebenezer Situngkir.

Dia mengatakan, di Komnas HAM, mereka diterima oleh Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dan stafnya. Menurut Sandi, kepada Komnas HAM, Tim memohon agar dierikan perhatian sesuai kewenangannya mengirimkan Surat kepada Kapolri, untuk memerintahkan Kapolda Sumatera Utara agar segera menangani Perkara atas nama Pelapor Sebastian Hutabarat (korban) dan menerima Laporan Polisi yang akan dilakukan oleh Jhohannes Marbun (korban).

“Kemudian, kita sampaikan juga ke Komnas HAM untuk melakukan pengawasan melalui kewenangan pemantauan dan investigasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang,” ujar Sandi.

Di Komnas HAM, Komisioner Sandra Moniaga berjanji akan segera menindaklanjuti laporan itu. “Pasti akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada pada kami,” ujar Sandra.

Memang, dia menambakan, hampir sepanjang tahun, laporan terbanyak yang masuk ke Komnas HAM salah satunya adalah tentang tindakan kepolisian kepada masyarakat yang dianggap melanggar HAM. Karena itu, Sandra juga berjanji akan menyampaikan hal itu juga kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Usai dari Komnas HAM, rombongan juga melaporkan Kapolres Samosir ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv propam Mabes Polri) Irjen Pol Martuani Sormin.

Dijelaskan Sandi, pihaknya diterima oleh Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Martuani Sormin dan berjanji akan segera menurunkan tim ke Sumatera Utara untuk menindaklanjuti laporan itu.

“Pak Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Martuani Sormin memastikan bahwa laporan kita akan segera ditindaklanjuti, dengan menurunkan timnya ke Sumatera Utara,” ungkap Sandi.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv propam Mabes Polri) Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres dan anggotanya dalam pengusutan kasus ini, maka akan segera diambil tindakan tegas.

“Laporan ini pasti akan ditindaklanjuti. Jika tim menemukan pelanggaran, maka akan diambil sanksi. Sanksi terberat dari kita ya diberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Irjen Pol Martuani Sormin.

Dalam kesempatan pelaporan itu, Martuani Sormin juga meminta penyidik di Divisi Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan dari korban penganiayaan itu Jhohannes Marbun. “Diambil saja keterangannya. Biar bisa langsung diproses,” tuturnya.

Jhohannes Marbun mengatakan, usai pemeriksaan terhadap dirinya, petugas di Divisi Propam Mabes Polri berjanji akan segera memeriksa Kapolres Samosir AKBP Donal Simanjuntak dan Kasat Reskrim Polres Samosir, dan membuat rekomendasi untuk menarik perkara tersebut supaya ditangani oleh Polda Sumut atau Mabes Polri.

“Akan segera turun tim Propam Mabes Polri ke Samosir untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres dan jajarannya. Penyidik juga berjanji akan menuntaskan persoalan ini,” ujar Jhohannes Marbun.

Pria yang akrab disapa Joe ini juga menyampaikan bahwa penyidik akan mengusulkan pemberian sanksi berupa hukuman kepada Kapolres Samosir, Kasat Reskrim Polres Samosir dan Penyidik-Penyidik perkara a quo.

“Kedua permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan dilampirkan bukti-bukti, seperti foto-foto korban, rekaman percakapan, video, surat-surat laporan ke Polres Samosir, dan pemberitaan di media online dan media sosial dari peristiwa tersebut,” ujar Joe yang merupakan aktivis lingkungan di Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu.(BROJE)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top