HMSTimes - What Happened Today? "Tak Berartinya Uang Logam" | HMSTIMES
You are here
Home > Opini > “Tak Berartinya Uang Logam”

“Tak Berartinya Uang Logam”

Oleh: Syamsuriyana, SH, MH.

Nilai tukar uang logam dalam setiap kembalian setelah pembelanjaan diganti dengan permen. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang logam, hal ini dibantahkan bahwa sesungguhnya Bank yang ada di Natuna banyak menyediakan uang logam, akan tetapi uang logam pada akhirnya dikirim kembali keluar Natuna dikarenakan uang logam tidak berlaku di Natuna.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa? Jawabanya apakah masyarakat  Natuna merupakan masyarakat yang kaya. akan tetapi kenapa Natuna masuk kategori daerah yang miskin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masyarakat Natuna mengatakan bahwa uang logam tidak laku. Ketika ditanya kenapa kok ga laku dan siapa yang bilang ga laku?, jawaban masyarakat mengatakan bahwa mereka juga ga tahu. yang mereka tahu bahwa uang logam tidak laku. Pertanyaan yang tidak terjawab malah muncul pertanyaan lain, siapa pencetus utama dan darimana asal mulanya kenapa mata uang logam tidak bernilai.

Untuk uang jajan (belanja anak sekolah), mereka enggan menerima atau dikasih uang logam, alasannya orang warung tidak mau menerima (alasan tidak laku).

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 1

  1. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.
  2. Uang adalah pembayaran yang sah

Pasal 2

(1) mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah

(2) macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam

Pasal 23

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Pengembalian uang kembali pada setiap transaksi belanja yang dilakukan acapkali ada nilai 500 rupiah di angka terakhir. Ketika pengembalian dilakukan maka kembalian 500 rupiah itu diganti dengan dua biji permen (tidak semua permen tetapi permen merk tertentu saja), yang mana permen tersebut pada akhirnya harus dinilai sesuai dengan uang kembalian.

Ada pemilik usaha yang bertanya apakah pengembaliannya dengan permen atau koin (uang logam), dan ada juga yang langsung memberikan permen tanpa bertanya lagi. Masyarakat pun banyak yang memilih permen dan tidak jarang ada juga yang memilih untuk koin. Alasan menerima permen bisa dimakan untuk anak anak dirumah. Kalau koin takutnya tertelan oleh anak anak, serta ga ada gunanya juga disimpan koin tersebut. Penggunaan akan uang logam perlu adanya sosialisasi ke masyarakat tentang berlakunya nilai uang logam sebagai nilai tukar mata uang yang sah.

“Gara gara menyepelekan uang logam”

Pembulatan angka keatas terhadap suatu barang dalam pembelanjaan yang dilakukan oleh pembeli tanpa disadari secara tidak langsung telah merugikan pembeli. Jika harga suatu barang adalah 10.950 rupiah maka dibulatkan ke atas menjadi 11.000 karena tidak adanya pengembalian dengan uang logam dengan nilai 50 rupiah.

Kemudian apakah permen bisa dijadikan nilai penukaran dan apakah ada permen seharga itu?. Tentu nilai 50 rupiah itu terlupakan begitu saja seakan akan tidak pernah ada nilai 50 rupiah itu. Bagaimana kalau kelipatan itu di kalikan dengan setiap harga barang dengan pembulatan ke atas dengan angka lebih dari 50 rupiah bisa jadi 100 rupiah atau 200 rupiah karena tidak tersedianya uang logam.

Berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dengan pembulatan angka ke atas, kalikan saja setiap harga barang dengan setiap kali pembeli belanja, kemudian dikalikan dengan jumlah pembeli dikalikan sehari dikalikan seminggu dikalikan sebulan hingga setahun.Yang seringkali menggunakan angka seperti ini adalah minimarket.

Selain di minimarket ada juga di SPBU tanpa disadari ketika pembeli mengisi bahan bakar dengan bahasa full maka harga yang keluar contohnya dengan angka 22.850, apakah akan dibulatkan ke bawah tentu saja tidak karena itu akan merugikan pihak SPBU. Tentu saja akan dibulatkan keatas dengan menjadi 23.000 hitungannya. Lalu kemana 150 rupiah itu dan apakah dikembalikan dengan uang kembalian 150 rupiah itu dengan uang logam atau dengan permen?.

Jawabannya tentu tidak dengan keduanya, maka pembeli lagi lah yang pada akhirnya rugi. Cara menyikapinya adalah dengan membiasakan membeli dengan harga pas seperti 15.000, dengan tidak harus terjebak pada pembulatan keatas atau kebawah.

Apakah keuntungan yang demikian bisa dikatakan sah atau legal? Atau apakah ini bentuk kecurangan? salahkah para pelaku usaha?

Masyarakat/pembeli/konsumen acapkali membiarkan hal tersebut. Perilaku yang menganggap remeh uang logam ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Dengan demikian apakah hal ini dibiarkan begitu saja?

Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen.

  1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 4

Hak konsumen adalah

  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

  1. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  2. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  3. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  4. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  5. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  6. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  7. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain bicara tentang hak konsumen, didalam undang undang ini juga membahas tentang kewajiban dari konsumen.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

  1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

“Dengan kewajiban inilah seharusnya masyarakat bisa teliti”. Jika kasus tersebut dibiarkan begitu saja maka konsumen sangat jelas di rugikan. Tapi akankah masyarakat menganggap itu suatu kerugian ataukah sesuatu hal yang sudahlah tidak apa apa toh cuma seratus dua ratus lima ratus ini.

Peran Pemerintah Daerah melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memfitnah ataupun membuat suatu tuduhan terhadap pelaku usaha, melainkan mengajak masyarakat/pembeli/konsumen untuk bisa teliti, bijak dan menjadi konsumen cerdas.

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk merubah¬† masyarakat yang meremehkan nilai uang logam.¬† “Konsumen Bijak, Konsumen Cerdas”.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: