HMSTimes - What Happened Today? DEMOKRASI TUMBUH PENGHUJAT RAMAI | HMSTIMES
You are here
Home > Opini > DEMOKRASI TUMBUH PENGHUJAT RAMAI

DEMOKRASI TUMBUH PENGHUJAT RAMAI

Parningotan Malau,S.T., S.H.,M.H.Dr.(Cand).

Dosen/Ketua YLBH Rogate

 

Menoleh kembali kejadian di akhir masa Orde Baru ketika Indonesia berada dalam krisis multidimensional, yaitu krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, krisis sosial , dan krisis kepercayaan. Krisis hukum tercermin dari berbagai praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Krisis ekonomi terjadi ketika ekonomi Indonesia semakin lemah karena tidak mampu menghadapi krisis monter Asia sejak tahun 1996 akibat pengaruh krisis global yang melanda dunia. Selain itu, juga tindakan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang  hampir menyentuh seluruh jajaran pemerintah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk penjajahan jilid dua yang tidak kalah merampok hak-hak rakyat. Krisis politik pada tahun 1998 akibat  berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru dengan dalih pelaksanaan demokrasi Pancasila yang selalu di dengungkan, tetapi dalam prakteknya jauh dari ciri-ciri khas demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi yang dirancang semata-mata untuk kelanggengan penguasa Orde Baru.  Dengan kata lain, bukan demokrasi dalam arti “dari, oleh, dan untuk rakyat” melainkan, demokrasi dari, oleh, dan untuk penguasa. Kehidupan politik yang disuguhkan adalah tindakan-tindakan  represif terhadap siapa saja yang tidak sejalan dengan penguasa. Krisis sosial sebagai akibat langsung dari krisis politik, hukum, dan ekonomi yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik, baik vertikal maupun horizontal dengan bermacam latar belakang yang memunculkan gejolak dan kerusuhan dalam masyarakat. Namun, kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan keadilan yang semakin lebar memberikan kontribusi terbesar terhadap krisis sosial. Puncaknya, krisis multidimensional yang melanda Indonesia melahirkan krisis kepercayaan kepada pemerintahan Orde Baru yang berujung kepada demonstarasi akbar untuk mendesak mundurnya penguasa Orde Baru. Penulis tidak bermaksud menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan semasa pemerintahan di masa Orde Baru semuanya salah (negatif), dan sebaliknya pasca Orde Baru semuanya sudah baik sesuai dengan harapan.  Penulis hanya mencermati sisi pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila yang sudah disepakati bangasa Indonesia sejak lahirnya Pancasila sebagai falsafah (philosophische grondslag) dalam arti pandangan hidup (way of life, weltanschauung, wereldbeschouwing, wereld en levenbeschouwing) bangsa Indonesia.

Kita patut bangga dengan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak  tumbangnya rezim kekuasaan Orde Baru yang dipelopori oleh para mahasiswa dan beberapa tokoh reformis. Demokrasi yang kita nikamati saat ini didapat dengan harga yang sangat mahal. Sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan dan pengorbanan  para mahasiswa sampai memakan korban jiwa. Sejak kran demokrasi terbuka mulailah banyak masyarakat dan tokoh-tokoh dengan lantang berbicara bebas (kadang tanpa rambu-rambu), seperti para politisi, akademisi dari segala disiplin ilmu, praktisi, wartawan, LSM, ormas-ormas, tokoh-tokoh, pemerhati, profesi,  dan lain-lain yang sebelumnya bungkam bagaikan hidup tanpa roh, hidup tanpa jiwa. Kelantangan berbicara dan mengeluarkan pendapat yang demikian seru dan hebatnya, misalnya, bila kita saksikan acara talkshow Indonesia Lawyers Club terkadang  berlangsung tanpa rambu, mengindahkan etika sampai menyerang pribadi seseorang. Beberapa dari peserta terkesan sebagai orang yang paling benar dan jujur,  berbicara atas nama rakyat, anti  korupsi dan pungli, serta menempatkan dirinya sebagai yang paham demokrasi Pancasila.

Ada yang semula dikenal berperan dan berada dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru ikut dalam barisan orang-orang yang mendiskreditkan penguasa saat itu, terkesan ingin menyebut bahwa dirinya bagian dan pejuang reformasi. Bahkan, ketika berbicara di depan publik menunjukkan dirinya seolah-olah paling paham demokrasi, pelopor-pelopor demokrasi seperti tak bercacat. Padahal sebelum mahasiswa bertarung nyawa menggulingkan penguasa Orde Baru sangat sulit menemukan orang-orang yang berani berbicara kritis, sebagaimana yang sangat banyak ditemukan sekarang, yaitu setelah gerakan reformasi digulirkan. Semua orang-orang tersebut dengan kategori diatas (yang dulu penakut, bungkam dan bahkan  bagian dari penguasa Orde Baru menjelma menjadi pemberani dan sangat bebas bagai burung terbang bebas di udara) harusnya tahu diri patut berterimakasih kepada mahasiswa, karena sesungguhnya mahasiswalah yang dengan kesatria membuka peluang bagi mereka menjadi  tokoh-tokoh super hero, Superman dan  Wonder Woman.

Apa yang menjadi hakikat  perjuangan mahasiswa dan  beberapa tokoh  reformis tampaknya menyimpang dari cita-cita demokrasi yang semestinya. Demokrasi, dimana ada pihak yang bermain, dan ada pihak yang dipermainkan. Demokrasi, dimana semakin banyak pihak sebagai pelaku korupsi dan pungli serta nyaman menikmati menikmati hasil korupsi dan punglinya, sedangkan rakyat menderita karena dikurangi/dirampok hak-haknya sebagai warga negara.  Alhasil, misalnya untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP)  bisa saja sampai 6 bulan bahkan 1 tahun. Demokrasi, dimana para elit menikmati posisinya, di pihak lain (grass root)  semakin gemar turun ke jalan berdemo dengan berbagai agenda. Menarik kembali untuk dicermati, diibaratkan sebuah lirik lagu “Panggung Sandiwara”, dunia ini panggung sandiwara…. .

Hidup, tumbuh dan berkembangnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata belum sampai ke demokrasi yang diidamkan bangsa ini sejak awal, yaitu demokrasi Pancasila.  Perkembangnya pelaksanaan demokrasi saat ini diimbangi dengan semakin ramaianya orang yang menghujat (dengan berbagai istilah : penyebar ujaran kebencian, memaki, menista, mencela, menghina, memfitnah, mencaci, mencemooh menodai, mendiskreditkan, mencemari, menjelek-jelekkan, mencoreng). Misalnya, sekarang hujatan lebih ditujukan kepada : Presiden dan mantan Presiden; pejabat-pejabat lainnya dan lawan politik; Pancasila sebagai fisafat dan ideologi negara (philosophische grondslag) yang sudah disepakati dan final sejak 1 Juni 1945; Lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; NKRI; Agama;  dan lain-lain. Para pelaku penghujat tidak hanya didominasi oleh masyarakat golongan bawah atau menengah, tetapi juga melibatkan dimainkan oleh tokoh-tokoh intelektual, elit-elit, artis, dan lain-lain. Para penghujat semakin berani tanpa beban moral dan tanpa penyesalan meskipun diperhadapkan dengan hukum. Seolah-olah hujat-menghujat itu merupakan bagian dari demokrasi yang sesungguhnya. Penghujat berlindung dibawah lindungan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Anehnya, para penghujat banyak juga pendukungnya, tampak ketika negara melalui penegak hukum turun tangan. Begitu pula,  tidak sedikit advokad yang  bersedia (mungkin menawarkan diri) mendampingi proses hukumnya. Sampai kapan kegemaran menghujat ini berkahir tampaknya kembali kepada instrumen hukum. Diperlukan keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum memaksimalkan semua  norma hukum terkait. Bila penting  merubah norma yang lebih kuat sehingga mampu mencegah dan membuat para penghujat menjadi jera.  Langkah-langkah tersebut diatas wajar terus diupayakan mengingat semakin ramainya pelaku penghujat, baik langsung di depan publik maupun melaui media sosial. Kuncinya sebenarnya adalah, pemahaman terhadap nilai-nilai dari kelima asas Pancasila sebagai dasar membangun demokrasi Pancasila.    Sangat disayangkan, menurut penulis belum tampak konkritisasi tindakan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila  sendiri (UKP-PIP)  yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang bertugas merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, tokoh-tokoh agama perlu terus didorong  peranannya untuk menanamkan nilai-nila Pancasila khususnya dan empat pilar berbangsa dan bernegara secara keseluruhan  .

Setidaknya sekedar untuk mengingatkan, penulis secara singkat kembali meringkaskan pemahaman tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya.Beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila : Ensiklopedia Indonesia, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat;  Dardji Darmadihardja, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945;dan Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah: 1) Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Demokrasi Pancasila harus menghargai HAM serta menjamin adanya hak-hak minoritas; 3)Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan 4) Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum. Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terdiri dari: 1) Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Demokrasi yang menjunjung tinggi HAM, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi HAM; 3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi; 4) Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi; 5) Demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing; 6) Demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, maksudnya bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7) Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, maksudnya bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala tindakan pemerintah berdasarkan; 8) Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain; 9) Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin; dan 10) Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengenal  dua asas yaitu: Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, berjiwa kerakyatan dan menghayati kesadaran senasib sepenanggungan; dan Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: