HMSTimes - What Happened Today? Naik Status Awas, PT. ABP Dilaporkan Serikat Buruhnya Kepada Mangatur Nainggolan Law Firm Di Jakarta | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Naik Status Awas, PT. ABP Dilaporkan Serikat Buruhnya Kepada Mangatur Nainggolan Law Firm Di Jakarta

Naik Status Awas, PT. ABP Dilaporkan Serikat Buruhnya Kepada Mangatur Nainggolan Law Firm Di Jakarta

HMSTimes. Com Ketapang — Serikat Buruh Peduli Kawan (SBPK) melaporkan kasusnya kekuasa hukumnya mangatur nainggolan law firm dijakarta, terkait Pemutusan Hubungan kerja(PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Arrtu Borneo Perkebunan (ABP) yang berlokasi di desa siantau raya kecamatan nanga tayap kabupaten ketapang kalbar sebayak 25 orang.

Kasus ini terus bergulir dikarenakan belum menemui titik temu, dinas ketenagakerjaan sudah mengeluarkan risalah anjuran kepada pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) juga sudah memanggil semua pihak, namun sangat disayang kan ketika audensi dengan DPRD pihak PT. ABP tidak mau menanda tangani kesepakatan yang di buat di DPRD, pihak SBPK juga sudah menyurati Bupati ketapang.

Usai mengikuti audensi bersama serikat buruh di DPRD Emanuel Wanggai selaku perwakilan ABP Mengatakan” terhadap apa yang di tuntut oleh serikat buruh selama ini sudah berjalan sesuia norma.

Terlebih lagi adanya tuntutan terhadap dua orang yang dikatakan kami melakukan PHK. Silahkan saja dikonfirmasi kembali, didalam data saya yang bersangjutan mengakui, ada 17 hari tidak masuk kerja dan yang satu nya 26 hari tidak masuk kerja, bahasa undang undang sudah tidak perlu saya keluarkan phk, khususnya dua orang tersebut sesuai yang telah diatur di dalam UU, tentunya tidak mungkin pihak nya membayar PHK” tegas nya.

Sambung dia” lain lagi 23 orang yang telah pensiun,  kita mengacu pada Buruh Harian Lepas (BHL) yang mana telah kita sampaikan jika tidak ada pekerjaan jangan melakukan pekerjaan,  jika dalam peroses mediasi ketiga kalinya dikantor Disnakertrans Ketapang, selama 10 hari tidak ada titik temu, maka silakan saja masing masing pihak melakukan gugatan.

“silahkan, kami siap menghadapi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika nanti setelah melalui PHI kami dinyatakan kalah, maka kami siap memenuhi kewajiban kerena sudah ada kepastian hukum tetap” tutup nya.

Dilain pihak, SBPK yang diketuai Muhammad Efendi menegaskan” terkait ABP yang tidak mau membayar hak hak nya, dirinya juga sudah melaporkan kasus nya kepada kuasa hukum SBPK Mangatur Nainggolan Law firm dijakarta,  sementara kami dilapangan tetap memportal lahan ABP.

Lanjut dia” kami hanya meminta hak hak kami selaku karyawan, pihak ABP dengan sengaja melanggar Undang Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 156 poin satu: dalam hal terjadinya PHK, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

” bicara BHL, kita lihat dulu, karyawan itu kan sudah bekerja lebih dari dua tahun, coba kita lihat KEPMEN nomor 100 pasal 10 poin 3: dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berbah menjadi Pekerja tetap, nah, sekarang kami di pensiunkan kami bekerja sudah lebih dua tahun, mereka PT.ABP menerapkan BHL katanya baru-baru ini saja, dulu tidak ada cerita begitu, dikarenakan mereka ingin mengejar sertifikasi ISPO dan RSPO saja, maka nya mereka pensiunkan karyawan, takut menjadi temuan auditor ISPO dan RSPO saja” pungkasnya kepada HMSTimes.com (5/10)

Mangatur Nainggolan Law Firm selaku kuasa hukum dari SBPK telah menerima berkas-berkas aduan perkara, dan langsung mengadakan rapat bedah kasus PT. ABP,  Mangatur juga berencana akan membawa persoalan-persolan buruh di Indonesia termasuk persoalan PT.ABP ke KOMNAS HAM dan  International Labour Organisasion (ILO)  serta melakukan upaya agar eksport CPO dari PT.ABP di tolak di negara tujuan karena mengabaikan hak-hak Buruh.

Erwin

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top