HMSTimes - What Happened Today? Mangatur Nainggolan : Terkait Limbah B3 Puskesmas Serasan, Camat Serasan Tidak Akuntable | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Mangatur Nainggolan : Terkait Limbah B3 Puskesmas Serasan, Camat Serasan Tidak Akuntable

Mangatur Nainggolan : Terkait Limbah B3 Puskesmas Serasan, Camat Serasan Tidak Akuntable

Mangatur Nainggolan, SE, SH, MM, Ketua DPP Badan Pengawas Lembaga Keuangan Dan Aparatur Sipil Negara

HMSTimes.com, Natuna – Penanganan dan pengelolaan limbah B3 harus melakukan pengelolaan sebagaimana yang terkandung dalam Permenkes nomor 27 tahun 2017, dan ketentuan sanksi pidana yang terdapat didalam PPLH tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Undang Undang nomor 32 tahun 2009.

Bahaya limbah B3 sangat serius, sesuai norma sanksi dan norma penanganan dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sistematis dan terpadu. Relevansi penegakan hukum dalam pelanggaran dan/atau menyalahi norma aturan dan peraturan penganganan dan pengelolaan limbah B3 yang berlaku, sebagaimana dimaksud, tidak hanya garang diatas kertas.

Ketua DPP Badan Pengawas Lembaga Keuangan Dan Aparatur Sipil Negara, Mangatur Nainggolan, SH, SE, MM, ketika dimintai tanggapannya, (11/7/2019). Dirinya mengatakan limbah B3 adalah limbah yang sangat berbahaya dan kalau dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan bahkan membunuh masyarakat.

Kalau setingkat Kecamatan tidak mampu mengolah atau mengatasi limbah B3 secara benar, menurut saya Camatnya sebaiknya dicopot dari jabatan karena belum melaksanakan prinsip good Governance (prinsip prinsip pemerintahan yang baik).

Salah satu indikator prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah melaksanakan pemerintahan dengan akuntable, sesuai dalam hal masalah limbah B3 di Puskesmas Serasan. kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna saat ini, tidak akuntable karena mengolah limbah B3 yang sangat berbahaya tidak sesuai aturan.

Semestinya jika Kecamatan tidak bisa mengolahnya maka bisa koordinasi dengan instansi lain diantaranya dinas lingkungan hidup yang bertanggung jawab untuk pengelolaan limbah B3.

“Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009. “Jelasnya Mangatur Nainggolan.

(Abdullah Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top