HMSTimes - What Happened Today? Mangatur Nainggolan; Ini Strategi Penyelesaian Kredit Macet | HMSTIMES
You are here
Home > HMSFinance > Finansial > Mangatur Nainggolan; Ini Strategi Penyelesaian Kredit Macet

Mangatur Nainggolan; Ini Strategi Penyelesaian Kredit Macet

HMSTimes.com, Batam – Strategi penyelesaian kredit macet merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek setelah usaha pembinaan, penyelamatan dan cara lain tidak dimungkinkan lagi dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar.

Upaya penyelesaian kredit ditujukan kepada debitur sudah dianggap non-­‐ potensial dan/atau tidak kooperatif

STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET

Penjualan aset jaminan

Penjualan barang jaminan milik Debitur (di bawah tangan) dengan menggunakan surat kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai wajar atas aset yang dijual. Penilaian dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Hasil penjualan kemudian digunakan untuk melunasi utang kepada Bank.

 Syarat untuk melakukan penjualan aset jaminan/likuidasi:

  1. Debitur memiliki itikad baik
  2. Sarana produksi tidak berfungsi namun masih memiliki nilai jual
  3. Ada pihak/investor yang berminat
  4. Manajemen/pengurus tidak profesional

Novasi

Novasi adalah pembaruan utang yang disertai dengan di hapusnya perikatan yang lama kemudian diganti dengan perikatan yang baru.

Terdapat 2 (dua) bentuk novasi, sebagai berikut:

  1. Novasi Subjektif (subyek/para pihak yang diganti)
  • Kreditur lama dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai Kreditur dalam perikatan yang baru (Novasi Subjektif Aktif).
  • Debitur yang lama dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga lain sebagai Debitur baru dalam perikatan yang baru (Novasi Subjektif Pasif).
  1. Novasi Objektif (obyek/perikatan yang diganti) Perikatan lama hapus dan diganti perikatan yang baru.

Subrogasi

Penggantian hak-­‐hak Bank oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran utang Debitur oleh pihak ketiga tersebut kepada Bank. Perikatan piutang antara Bank dengan Debitur tidak di hapus, demikian pula semua janji yang melekat pada perikatan lama tetap utuh dan berpindah kepada Kreditur baru yang melakukan pembayaran tersebut.

 Terdapat 2 (dua) bentuk subrogasi, yaitu sebagai berikut:

  1. Seluruh hutang Debitur dilunasi oleh Kreditur lain dan Kreditur sebelumnya menyerahkan seluruh jaminan kredit yang ada kepada Kreditur baru
  2. Sebagian hutang Debitur diambil alih oleh Kreditur lain (purchased loan, joint financing, sindikasi, konsorsium) dimana jaminan yang ada di ikat secara paripasu.

Eksekusi aset jaminan atau lelang

Eksekusi agunan

Eksekusi agunan dilakukan apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua kewajibannya.

Eksekusi guarantee dan security lainnya

Eksekusi guarantee dan security milik Debitur dapat dilakukan oleh Bank tanpa persetujuan Debitur. Sebelum dilakukannya pengalihan dan lelang, Bank melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialihkan tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh penilai internal Bank atau pihak eksternal.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan

PKPU

PKPU merupakan alternatif penyelesaian hutang untuk menghindari kepailitan. PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-­‐undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada Kreditur dan Debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-­‐cara pembayaran utang-­‐utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.

Kepailitan

Kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-­‐Undang. Kepailitan terjadi setelah masa PKPU berakhir dan tidak tercapai kesepakatan antara Debitur dan Kreditur.

Syarat-­‐syarat Kepailitan menurut undang-­‐undang adalah adanya debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Litigasi

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

Berikut adalah beberapa cara penyelesaian kredit bermasalah secara litigasi, antara lain:

  1. Mengajukan gugatan ke pengadilan

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditur atau Bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada Debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada Debitur.

 “Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh Debitur, maka Kreditur atau Bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.” Kemudian apabila terbukti, hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau ebitur tidak melaksanakan putusan pengadilan, Kreditur atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

  1. Melalui Pengadilan Niaga

Untuk penyelesaian pengadilan niaga hal ini dilakukan dengan cara mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU No. 37 tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUH Perdata).

  1. Melaporkan Debitur kepada kepolisian

Untuk menekan Debitur bilamana Bank menemukan Debitur melakukan data fiktif dalam mengajukan pinjaman.

HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Hapus buku/write off adalah pinjaman atau kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (on-­balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-­balance sheet). Sedangkan hapus tagih adalah Bank meniadakan upaya penagihan atas kewajiban Debitur yang telah di hapus buku.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai hapus buku dan hapus tagih:

  • Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan untuk kualitas kredit macet dan telah didukung 100% CKPN
  • Hapus buku dan/atau hapus tagih dapat dilakukan setelah Bank melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif
  • Hapus buku tidak diperkenankan hapus buku sebagian (partial write off)
  • Hapus tagih dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana (dalam rangka restrukturisasi/penyelesain kredit)

Penghapusbukuan pinjaman atau kredit macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif, meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain.

Dampak positif strategi recovery kredit hapus buku terhadap laba Bank adalah:

  • Menurunkan biaya melalui konversi recovery terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
  • Meningkatkan laba dengan berkurangnya Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Untuk konsultasi, anda dapat menghubungi sumber berita, Mangatur Nainggolan S.E.S.H., Managing Partners Mangatur Nainggolan Law Firm, atau dengan menghubungi 081398941976.

 Sr

Sumber  Mangatur Nainggolan S.E., S.H.

Managing Partners Mangatur Nainggolan Law Firm

Phone   : 081398941976

Email     : [email protected]

www.mangaturnainggolan.com

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top