HMSTimes - What Happened Today? Manajemen PT.Sinar Karya Mandiri(PT.SKM) Ancam Karyawan Yang Melanjutkan Aksi Mogok | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Manajemen PT.Sinar Karya Mandiri(PT.SKM) Ancam Karyawan Yang Melanjutkan Aksi Mogok

Manajemen PT.Sinar Karya Mandiri(PT.SKM) Ancam Karyawan Yang Melanjutkan Aksi Mogok

HMSTimes.com, Kayong Utara,Ketapang- Aksi mogok kerja oleh Karyawan PT.SKM pada jumat 26/10/2018 berlangsung dengan tertib aman dan damai, namun gagal dalam perundingan dan tidak ada kesepakatan yang dihasilkan, sehingga para karyawan memutuskan akan melanjutkan aksi mogoknya pada sabtu (27/10/2018) hari ini.

Adanya aksi mogok kerja adalah akibat gagalnya perundingan yang telah dilakukan yang mana sebelumnya pekerja melalui perwakilannya Serikat Buruh Patriot Pancasila(SBPP) telah melayangkan surat sebanyak 3 kali namun tak ada titik temunya.

Usai aksi yang berlangsung pada Hari jumat, manajemen PT.SKM mengirimkan surat panggilan kepada Ketua Pengurus Unit kerja SBPP dengan Nomor 083/EXT/SKM-KTP/014/X/2018 yang ditanda tangani oleh Santo Yakobus selaku HRD.

Adapun isi suratnya yang disampaikan mengenai panggilan dan perintah kerja, yang mengacu pada Kepmen 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak Sah. Pihak manajemen mengancam akan memberikan sanksi kepada Para pekerja yang melakukan mogok kerja.

Menanggapi surat panggilan dari manajemen PT.SKM, Mangatur Nainggolan,SH,SE,MM selaku Ketua Umum SBPP saat dikonfirmasi via Whats app menyampaikan bahwa apa yang di lakukan oleh pekerja sudah sesuai prosedur dan aturan perundang undangan.

” Jangan takut untuk aksi, karena yang dilakukan sudah sah dan sesuai prosedur yang berlaku, untuk menyampaikan pendapat di muka umum di jamin oleh UUD 1945, dan itu juga sudah diatur oleh UU no13 tahun 2003, sesuai pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan,” Mangatur Nainggolan menanggapi.

Lebih lanjut Mangatur mengatakan bahwa mogok dan aksi terjadi karena gagalnya pengamalan Pancasila.

” Seharusnya mogok atsu aksi seperti itu tidak terjadi jika saja kita tidak gagal mengamalkan Pancasila, terutama Sila ke-4  yakni permusyawaratan untuk mufakat,” kata mangatur.

(A.M)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top