HMSTimes - What Happened Today? Kenaikan TDL Pengaruhi Inflasi Di Kota Batam | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Kenaikan TDL Pengaruhi Inflasi Di Kota Batam

Kenaikan TDL Pengaruhi Inflasi Di Kota Batam

HMSTimes.com,Batam- Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang selama ini ditolak oleh masyarakat Batam sudah mulai menunjukan efek yang selama ini dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra memperkirakan pengaruh kenaikan listrik terhadap inflasi belum akan terjadi.

“Saat ini kita deflasi 0,83 persen. Bill (tagihan listrik) di April, jadi kemungkinan masih rendah inflasidi bhulan ¬†April,” kata Gusti, Selasa (25/4).

Berdasarkan perkiraan, jika kenaikan tarif listrik sebesar 45% ini akan berpengaruh langsung terhadap inflasi sebesar 1 persen. Belum termasuk pengaruh tidak langsungnya seperti harga-harga barang dan jasa yang dinaikkan akibat kenaikan tarif listrik. Dan inflasi ini kemungkinan terjadi di bulan berikutnya pasca tarif listrik naik.

Penolakan terhadap kenaikan TDL Batam ini masih berlanjut. Pekan lalu Gubernur Kepri menggelar pertemuan antara Direktur Utama Bright PLN Batam, Walikota Batam, dan Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI). Pertemuan digelar di Graha Kepri, Batam Centre, Jumat (21/4).

Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan kekecewaannya karena dalam penetapan besaran kenaikan listrik tersebut tidak pernah melibatkan Pemerintah Kota Batam. Menurutnya meskipun secara aturan perundang-undangan masalah energi sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tapi bukan berarti meninggalkan Pemko dalam pembahasannya.

“Saya juga tidak mau industri di Batam bermasalah, saya tidak mau masyarakat ribut. Yang kita mau tahu, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, ruginya berapa. Kita tahulah namanya usaha butuh untung, tapi untungnya tidak boleh terlalu besar karena ekonomi Batam juga sedang goyang,” kata Rudi.

Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura mengatakan pelayanan listrik di Batam menggunakan sistem subsidi silang. Tapi masih terjadi minus Rp 7,4 miliar per bulan.

“Selama ini kami pakai tabungan. Tabungan kami sudah mulai menipis. Maret ini sudah mulai habis,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut perwakilan masyarakat meminta agar besaran kenaikan dipertimbangkan kembali. Karena angka 45 persen tersebut dirasa terlalu berat bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Kami akui pelayanan PLN Batam lebih baik. Kami tidak alergi naik, tapi kalau mau untung jangan keterlaluan,” kata Said Abdullah, perwakilan warga.

Masyarakat meminta agar Pergub Kepri no 21 tahun 2017 terkait tarif listrik baru ini bisa dicabut terlebih dulu sebelum ada kajian baru. Karena meteran listrik terus berjalan, masyarakat bisa kembali diwajibkan membayar dengan tarif yang terlampau tinggi tersebut.

“Kalau sampai tanggal 27 tidak dicabut Pergubnya, kami siapkan tim untuk gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata dia.

Menjawab hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan tak bisa seenaknya mencabut aturan yang telah dikeluarkan. Perlu kajian terlebih dulu dengan biro hukumnya.

Yang pasti setiap kebijakan pemerintah tidak ada yang  menyengsarakan masyarakat, kita akan cepat respon keluhan masyarakat, lanjut Nurdin lagi.

A.Zagoto

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top