HMSTimes - What Happened Today? Jawab Keluhan Pelaku Usaha Di Batam, Perka No 11 Tahun 2019 Diterbitkan | HMSTIMES
You are here
Home > HMSFinance > Ekonomi Bisnis > Jawab Keluhan Pelaku Usaha Di Batam, Perka No 11 Tahun 2019 Diterbitkan

Jawab Keluhan Pelaku Usaha Di Batam, Perka No 11 Tahun 2019 Diterbitkan

Krus Haryanto, Kasubdit Perindustrian Direktorat lalu lintas barang badan pengawasan (BP) Batam

HMSTimes.com, Batam- Demi menjamin kelancaran kegiatan  investasi, ekspor dan kebutuhan masyarakat  di KPBPB Batam, Perka nomor 11 tahun 2019 diterbitkan sebagai revisi dari perka sebelumnya yaitu perka nomor 8 tahun 2019 dan perka nomor 10 tahun 2019, yang dianggap kurang mengakomodir pengusaha di Batam.

Perka  nomor 11 tahun 2019 ini diterbitkan untuk menjawab keluhan dan atas dasar masukan dari pelaku usaha di Batam, dimana  perka tersebut efektif berlaku mulai tanggal 21 juni 2019.

Kasubdit Perindustrian Direktorat lalu lintas barang  badan pengawasan (BP) Batam Krus Haryanto menyampaikan beberapa pokok perubahan yang dituangkan pada perka 11 tahun 2019, yaitu:

Pertama, Lampiran jenis barang konsumsi dihapuskan dan diganti berdasarkan jenis barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat KPBPB Batam data empiris.

Kedua, Untuk permohonan pemasukan barang yang sudah memiliki persetujuan impor dan tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor (TPT impor) dari Kementerian dikecualikan dari penetapan dan pemberian kuota (besaran kuota sesuai dengan persetujuan impor)

Ketiga, Pada perka  lama pemasukan dan atau pengeluaran Sementara dari dan ke luar daerah pabean (LDP) diatur pada yang baru atau pengeluaran Sementara dan ke dari LDP diatur kembali.

Keempat, Pada perka lama TLDDP tidak diatur pada pengeluaran Sementara ke TLDDP atur kembali.

Krus menambahkan bahwa dengan kembali diperluasnya masterlist barang yang mendapat fasilitas fiskal, tidak akan mengganggu pemasukan barang yang dibutuhkan masyarakat di KPBPB Batam jika nantinya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 dilakukan, perka tersebut harus sejalan dan tidak bertentangan dengan PP tersebut. Kami harus diikuti nanti tergantung pemerintah pusat kalau misalkan dari aturan PP mewajibkan BP Batam atur barang-barang yang mendapat insentif fiskal,  dari BP akan mengaturnya, jelasnya kepada wartawan diruang  media center BP Batam, Rabu (26/6/2019).

Dengan perka tersebut BP Batam berharap bisa menjawab keluhan pelaku usaha di Batam.

(Anton Zagoto)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top