HMSTimes - What Happened Today? Warga Kampung Blimbing Mengadu Ke Wali Kota Batam. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Warga Kampung Blimbing Mengadu Ke Wali Kota Batam.

Warga Kampung Blimbing Mengadu Ke Wali Kota Batam.

 

 

 

 

 

 

 

 

HMSTimes.com,Batam- peningkatan jumlah penduduk kota  Batam yang semakin hari semakin bartamabah, sudah barang tentu akan di ikuti oleh penambahan perluasan pemukiman, namun bagaimana jika dalam hal pengurusan tersebut banyak menemui kendala, seperti halnya  Warga RW 04 Kampung Belimbing Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong mengadukan nasibnya kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi. Dalam pengaduan warga ini  Ada beberapa  hal keluhan warga yang  dalam pertemuan ini dengan  Walikota di lapangan eks posyandu Kampung Belimbing.

sesuai keterangan Ketua RW IV, Abdul Hamid mengatakan ada delapan hal yang sudah menjadi kesepakatan warga berdasarkan hasil rapat Jumat (31/3). kesepakatan yang dimaksud adalah :

  1. warga meminta agar harga uang wajib tahunan otorita (UWTO) diturunkan dari harga yang telah ditetapkan, Rp 285 ribu untuk lahan yang sudah ada bangunan dan Rp 300 ribu untuk lahan kosong, harga yang diusulkan masyarakat antara Rp 100-150 ribu.
  2. Selain tarif UWTO, warga juga meminta harga pembuatan sertifikat dari Rp 173 ribu menjadi Rp 85-90 ribu per meter.
  3. Dan warga berharap pembayaran sertifikat dilakukan secara bertahap setelah pembayaran UWTO selesai. Masyarakat tidak sanggup kalau harus bayar sekaligus,” ujarnya.
  4. Warga Kampung Belimbing meminta agar diberi kebebasan memilih bank pemberi pinjaman. Karena selama ini perusahaan menunjuk satu bank yang masyarakat rasa terlalu berat dan tidak sanggup.
  5. warga meminta agar perusahaan tidak membebankan warga dengan uang administrasi sebesar Rp 4 juta.
  6. warga meminta perusahaan jelaskan batas wilayah yang masuk kewajiban proses legalitas lahan.
  7. Kami minta RT/RW juga dilibatkan. Selama ini dalam penyebaran informasi terkait lahan ini tidak berkoordinasi dengan RT/RW.
  8. Dan kami minta PT DKB mengeluarkan surat hibah lahan untuk fasilitas umum Masjid dan yayasan Al-Mi’raj, balai pertemuan, serta mushola Baitul Muslim,” kata dia.

Terkait permintaan warga ini, hal pertama Walikota Muhammad Rudi lakukan adalah akan memanggil pihak perusahaan seperti yang warga sebutkan. Ia mengaku cukup heran kenapa bisa ada perusahaan di situ, padahal bukan perumahan melainkan kavling.

“UWTO saya tidak jawab hari ini, karena saya harus mengundang yang punya lahan. Saya tidak tahu cerita awal bagaimana Bapak Ibu dapat lahan ini menggunakan PT.  Maka developer akan kita panggil. Bapak Ibu tak usah khawatir, gusur menggusur tak bisa seenak dia. Kepada camat, tidak boleh ada penggusuran sampai pemilik lahan dipanggil dan ketemu saya,” kata Rudi.

Sedangkan mengenai biaya sertifikat, ia akan usahakan untuk dibantu pemerintah melalui program daerah. Masyarakat hanya perlu membayar bea peralihan hak tanah dan bangunan (BPHTB) 5 persen ke daerah. Biaya ini tak bisa dihindari karena ada aturannya.

“Kalau seandainya UWTO yang diminta bisa terkabul 100 atau 200, sanggup bayar kontan enggak? tanya Rudi kepada warga. Kalau tidak, kita cari bank. IMB dapat, faktur UWTO dapat, sertifikat dapat, kredit bisa lah itu. Soal bank-nya, kita cari belakangan. Kita usahakan negeri karena kalau BPR lumayan mahal,” ucap rudi. Dari pantauan HMSTimes.com masalah UWTO ini masih banyak dikeluhkan oleh warga Batam. A.Zagoto

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: