HMSTimes - What Happened Today? Untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Terbitkan SPDP Online | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Terbitkan SPDP Online

Untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Terbitkan SPDP Online

HMSTimes.com,Batam–  Polda Kepri dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dan launching Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online di Graha Kepri Lancang Kuning,Batam, Kamis (8/6/2017).

Dalam sambutan Kapolda Kepri dibacakan Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Eko Puji Nugroho, Sik, MH, menyampaikan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi di era saat ini sangat vital. Pada jaman dulu masyarakat banyak enggan datang ke kantor polisi karena akan habis waktu jika melapor.

Zaman kini berputar, dengan segala aspek pelayanan seprti itu dapat diminimalisir oleh teknologi oleh teknologi. Dengan adanya teknologi yang menggunakan aplikasi seperti SPDP Online, kini masyarakat korban atau pelapor dapat memonitir perkembangan proses penyidikan perkara yang sudah dilapor dengan menggunakan atau mengunduh aplikasi yang telah disediakan Polda Kepri melalui ponsel Android.

SPDP tidak hanya diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, tetapi juga kepada pihak terlapor dan korban. Selain itu, SPDP harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan  bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ini tertuang dalam pasal 109 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) “dalam   hal   penyidik   telah   memulai   melakukan   penyidikan   suatu   peristiwa   yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Adanya perubahan ketentuan pasal  ini berdasarkan putusan Majelis Hakim,  MK atas permohonan  uji materi nomor perkara 130/PUU-XII/2015.   “penyidik   wajib   memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Polri menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, dengan putusan MK  ada ketentuan waktu penyerahan SPDP sehingga  penuntut umum atau kejaksaan tidak kesulitan dalam membuat pra penuntutan.

Kapolri telah memerintahkan kepada Dirreskrimum dan seluruh penyidik untuk mempedomani putusan MK, untuk itu Polda Kepri pada tahap awal jangka pendek dimulai dari Ditreskrimum telah membuat suatu inovasi dengan menerbitkan SPDP berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan polri yang professional, modern, dan terpercaya

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. S.Erlangga diruang kerjanya, Kamis (8/6/2017).    *** sumber Humas Polda Kepri

sr

.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: