HMSTimes - What Happened Today? Tongku April H : “Copot Gustian Riau selaku Pejabat yang bertanggungjawab atas Maraknya Gelper” | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Tongku April H : “Copot Gustian Riau selaku Pejabat yang bertanggungjawab atas Maraknya Gelper”

Tongku April H : “Copot Gustian Riau selaku Pejabat yang bertanggungjawab atas Maraknya Gelper”

HMSTimes.com, Batam – Maraknya  Gelanggang Permainan Elektronik (GELPER) di Kota Batam, membuat beberapa aktivis mulai terusik dan mengadakan aksi demo di kantor Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (BPM – PTSP) di gedung bersama yang berada di Batam Centre Kota Batam .

Orasi yang dikumandangkan Tongku April H yang mengatakan bahwa dari lembaganya tidak menerima keberadaan GELPER yang mejamur bak dimusim hujan, dan lagi pula sudah sangat meresahkan masyarakat karena keberadaan GELPER ini dekat dengan pemukiman masyarakat, gedung sekolah, dan kantor pemerintahan .

Dan lagi pula pemerintah seharusnya harus meninjau lokasi GELPER dulu sebelum memberikan izin beroperasinya usaha GELPER tersebut, kan ada aturan Tata Ruang wilayah bukan hantam kromo mengeluarkan izin Usaha GELPER, turuti dong aturan, jangan karena mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) langsung mengabaikan peraturan.

Untuk itu ujar Tongku April H. yang mengatas-namakan dirinya dari Organisasi Gerakan Mahasiswa Kepulauwan Riau (GEMA-KEPRI) yang terus berorasi mengatakan copot Gustian Riau Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), yang paling bertanggungjawab atas tidak diawasinya jam beroperasinya dan dia juga yang mengeluarkan Izn usaha GELPER dan dia yang harus bertanggungjawab atas semua yang terjadi dan pengusaha GELPER yang melanggar peraturan Walikota (perwako) No. 7 tahun 2005 Tentang waktu penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Perda Kota Batam No.17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan di Kota Batam, serta Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan. Bahwa fungsi Pemerintah adalah sebagai regulator dalam pemerintahan.

Semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai dampak kepada kehidupan Sosial dan Budaya Bangsa maka penataan, pengawasan, penertiban serta pengendalian yang terarah sudah barang tentu menjadi kewenangan pemerintah.

Pemberian izin permainan kepada pengusaha tidak disertai pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Pelanggaran jam buka dan tutup usaha yang melanggar perwako Bab ll pasal 2 ayat 3 huruf l waktu penyelenggaraannya dimulai jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib setiap hari, terkesan adanya pembiaran oleh pihak berwenang.

Karena semua penguasa Gelper tidak mengidahkan Peraturan Perundang – Undangan  yang Baku Hukumnya, untuk itu kami dari semua aliansi yang berdiri disini mengadakan pernyataan sikap bahwa, 1. Kepala Badan BPM- PTSP Kota Batam Gustian Riau, karena tidak mampu melakukan pebngawasan terhadap GELPER  di Kota Batam. 2. Tutup seluruh GELPER di Kota Batam karena sudah menyalahi peraturan dan ketentuan. 3. GELPER terindikasi Judi terselubung.

Kami yang bergabung disini yang mengatakan “pernyataan sikap”, dari Aktivis, Gerakan Aktivis Kepulauan Riau (GRAVIS KEPRI), Gerakan Mahasiswa Kepulauwan Riau (GEMA-KEPRI), FDM, dan Ikatan Pemuda Bugis (IPBN), meminta kepada pihak aparat kepolisian supaya mengambil sikap yang tegas untuk menertibkan tempat perjudian terselubung, ujar Tongku April.H.   Jefri Pasaribu

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: