HMSTimes - What Happened Today? Tiga Tahun SPBU Simpang Jam Tidak Beroperasi Meski Sudah Mengikuti Aturan Pemerintah. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Tiga Tahun SPBU Simpang Jam Tidak Beroperasi Meski Sudah Mengikuti Aturan Pemerintah.

Tiga Tahun SPBU Simpang Jam Tidak Beroperasi Meski Sudah Mengikuti Aturan Pemerintah.

Nyanyang Haris Pratamura, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam

HMSTimes.com, Batam – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Mengenai operasional SPBU di Simpang Jam yang sudah 3 tahun tidak beroperasi.

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Eki Kurniawan, Bustamin, Sugito, M.Yunus Muda, Ides Madri, Nono Hadi Siswanto, Dinas Perhubungan, Perwakilan BP Batam, Perwakilan Kecamatan Batam Kota, Perwakilan PT.Utama Mulia Batam, dan Bina Marga, Senin (2/7/2018).

SPBU di simpang jam yang beralamat di Komplek Sakura Anpan Block D 04 Batam Kepri, adalah SPBU pertama kali yang ada di kota Batam, sampai saat ini tidak beroperasi hampir 3 tahun lamanya, dikarenakan terkendala oleh lahan tersebut.

Direktur utama PT Utama Mulia Batam, muliati, menyampaikan, kami selaku pengusaha dan pemilik sudah mengikuti aturan pemerintah, dan kebijakan kita kembalikan ke BP Batam dan Pemko, kalau untuk membuka tempat yang baru dana yang dibutuhkan cukup besar, dan kami meminta kebijakan dari semua pihak dimana kami telah memberikan kontribusi ke Batam.

“Kami memohon untuk dapat diberikan sementara menggunakan lahan yang diperuntukan untuk SPBU (dispensasi),” Ujarnya.

Dinas Perhubungan, Sutikno, menyampaikan juga, lokasi SPBU di simpang jam merupakan jalur cepat dan lambat, dan ini akan di buat pembangunan taman kota.

“SPBU ini masuk jalur cepat dan lambat, dari aspek lalu lintas kami tidak bisa menyampaikan bisa atau tidaknya, karna ini termasuk jalan nasional, dan kita butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan ini merupakan program walikota bahwa dari simpang flyover sampai ke kepri mall direncanakan untuk pembangunan taman kota,” ujar Sutikno.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan, SPBU Simpang Jam memang sudah lama berinvestasi dari tahun 1982 sampai 1984, dan ada perpanjangan sampai tahun 2032, tapi sekarang mereka disuruh pindah, sementara mereka belum mendapatkan tempat gantinya.

“Kita meminta BP Batam untuk memberikan alokasi dan Pemko memberikan izin sementara, karna disitu terkait tata ruang hijau dan jalur cepat, dan dapat memberi tempat yang baru,” Ujarnya.

Kita tahu investasi terkait SPBU berpengaruh besar, dari sini pengusaha berinvestor, kita bisa memfasilitasi supaya mereka bisa nyaman dan betah untuk bisa mengembangkan kota Batam dan meningkatkan ekonomi Batam lebih maju lagi.

Ia juga menambahkan, mereka sudah datang ke BP Batam, tapi BP Batam memberikan lokasi yang sangat jauh di nongsa, sedangkan disini kan tempatnya lebih strategis makanya mereka minta ke BP Batam untuk dibuka sementara.

Untuk izin semua sudah lengkap, tahun 2012 sudah ada perpanjangan WTO Kalau memang tidak diperpanjang lagi harusnya ada pemberitahuan, jangan memberikan alokasi dan perpanjangan WTO tapi mereka tidak bisa beroperasi, tutupnya.

(Yuyun)

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: