HMSTimes - What Happened Today? Tidak Sesuai Regulasi, Mantan Karyawan Nuntut Hak Normatif ke PT.Hotel Nongsa Point Marina | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Tidak Sesuai Regulasi, Mantan Karyawan Nuntut Hak Normatif ke PT.Hotel Nongsa Point Marina

Tidak Sesuai Regulasi, Mantan Karyawan Nuntut Hak Normatif ke PT.Hotel Nongsa Point Marina

surat panggilan Tripartit dan risalah bipartit

HMSTimes.com, Batam- Perselisihan hubungan industrial antara PT.Hotel Nongsa Point Marina yang beralamat di kecamatan Nongsa kota Batam, dengan mantan karyawannya bernama Esron Simatupang, akibat sistem perekrutan yang dilakukan oleh pihak PT.Hotel Nongsa Point Marina tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Esron Simatupang sebagai terknisi AC di resort Marina yang  jenis pekerjaanya tetap sebagaimana di maksudkan dalam Pasal.59 (1) UU No.13/2003 yaitu :

  1. pekerjaan sekali selesai/sementara,
  2. pekerjaan paling lama 3 tahun,
  3. Pekerjaan musiman,
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru/produk tambahan

Perselisihan ini sudah sampai pada tahap proses mediasi tripartit di dinas ketenagakerjaan kota Batam, setelah jalur bipartit tidak menemui kesepakatan, karena pihak perusahaan tidak mau bertemu setelah 2 kali surat permintaan bipartit dilayangkan oleh pekerja melalui tim kuasa hukum yang mendampingi pekerja, kata Senyawa Harefa selaku Paralegal/Peneliti YLBHN “Bersatu demi keadilan” dikawasan industri Panbil, Mukakuning, kota Batam.

Pertemuan tripartit yang dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Januari 2019 merupakan panggilan kedua untuk para pihak dari dinas ketenagakerjaan, dimana pada pertemuan sebelumnya (panggilan pertama) pada tanggal 20 Desember 2018, pihak perusahaan tidak hadir.

Pada pertemuan kedua yang dimediasi oleh Annisa Frinanda, SH, diruang mediasi dinas ketenaga kerjaan kota Batam, tidak menemui kesepakatan, karena pihak perusahaan yang diwakili oleh Sumiati dan Martias berdalih untuk penyelesaian masalah hubungan industrial harus sesuai dengan pasal 6, UU nomor 2 TAHUN 2004 tentang PPHI ( (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.).

Menanggapi hal ini, Ekinus Duha, SH pengacara publik YLBHN “Bersatu demi Keadilan” yang mendampingi pekerja berpendapat bahwa, jika saat ini berpatokan pada pasal 6, UU nomor 2 TAHUN 2004 tentang PPHI, sudah tidak relevan lagi,  karena pasal tersebut sudah dilalui pada saat pengajuan bipartit, sementara SAAT INI sudah masuk ketahap tripartit di Disnaker kota Batam.

” Menurut saya tidak tepat kalau Pasal.6 UU no 2 tahun 2004 tentang PPHI “Penyelesaian Melalui Bipartit”, karena saat ini antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha/Pemberi Kerja sudah melewati proses Bipartit, sedangkan saat ini kita proses Tripartit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 s/d PS.15 UU nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI dan Permenaker No.31/2008 Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan Bipartit. Terang Ekinus Duha.

Tim kuasa hukum yang mendampingi pekerja yakni, Fitri wulandari, SH (Advokat Perburuhan), Ekinus Duha, SH (Pengacara Publik YLBHN “Bersatu demi Keadilan”) & Senyawan Harefa – (Paralegal/Peneliti YLBHN “Bersatu demi keadilan”)  akan menunggu panggilan tripartit ketiga dari disnaker kota Batam, yang rencananya akan dilayangkan minggu depan untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja sesuai regulasi yang berlaku ditatanan perburuhan Indonesia.

(A.Z)

Editor : A.Zagoto

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: