HMSTimes - What Happened Today? Tempat Esek-Esek Bermodus Salon Dan Kedai Kopi | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Tempat Esek-Esek Bermodus Salon Dan Kedai Kopi

Tempat Esek-Esek Bermodus Salon Dan Kedai Kopi

HMSTimes.com-Batam, Massage plus-plus sudah tak asing untuk Kota Batam.Kali ini bermodus salon dan kedai kopi, Helena 1 dan Helena 2 yang berada dikawasan Nagoya Kota Batam. Sekilas memang salon seperti mana biasanya, tetapi  ketika kita menelusuri  Helena 1 yang bermodus  salon, dimana banyak para wanita yang dijadikan pekerja seks komersial (PSK) yang duduk siap dipanggil untuk menemani para tamu yang datang. PSK yang dipekerjakan di Helena 1 memliki tarif yang berbeda, tergantung paras wajah dan kecilnya umur (muda). Yang cantik dan yang muda tarifnya lebih mahal.

Kegiatan Helena 1 bermodus salon yang dijadikan tempat esek-esek (prostitusi-red) dan menyajikan PSK yang siap dipanggil untuk para tamu yang  biasanya para lelaki hidung belang yang mencari kepuasan hasratnya telah berlangsung lama. “Wah, sudah lama itu bang”, jelas Rio masyarakat sekitar kepada HMSTimes.com.Rio juga menjelaskan bahwa sering lelaki yang datang ke salon Helena 1 dengan seorang dan lama lagi keluar dengan membawa perempuan dari Salon Helena 1.

Bukan hanya Helena 1 yang bermodus salon dijadikan tempat esek-esek dan menyajikan PSK yang siap dipanggil atau di boking.Helena 2 yang lokasinya tak jauh dari Helena 1 ini bermodus kedai kopi.Kedai kopi Helena 2 yang berlokasi dikawasan Ruko Nagoya Newton juga menyajikan PSK yang siap untuk dipanggil.

Modus yang dilakukan Helena 1 dan 2  menjalankan bisnis esek-esek perlu menjadi perhatian untuk para instansi terkait Kota Batam. Selain penyalahgunaan ijin usaha, membuka usaha prostitusi melanggar undang-undang dan hukumnya pidana

Prostitusi atau juga sering disebut pelacuran adalah sebuah perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan  moral, agama dan budaya  bangsa. Berkaitan dengan pengaturan hukum pidana terhadap prostitusi ini di beberapa negara-negara di dunia, ada yang secara tegas mengatur dan melarang perbuatan ini dan ada juga yang seakan-akan diam (tidak melarang dan tidak menganjurkan). Indonesia  tergolong pada negara yang “diam” berkaitan dengan tindak pidana prostitusi ini atau dalam pengaturannya tidak mengatur secara tegas dan komperhensif terhadap larangan terjadinya tindak pidana prostitusi.

Dalam hukum pidana positif kita, kegiatan prostitusi/pelacuran diatur di dalamKUHPidana, dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam KUHP diatur pada pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”’. Pasal 506 menyebutkan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun“.

Berdasarkan dua Pasal diatas, KUHP hanya melarang barang siapa yang menyediakan atau mengorganisir tersedianya dan terjadinya pelacuran/prostitusi dalam hal ini mucikarinya. Sedangkan, tidak ada larangan terhadap orang yang melacurkan dirinya (PSK dan gigolo). Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan ,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana..”. Dalam UU TPPO ini, yang dijerat hanyalah perantara atau (mucikari) sedangkan orang yang melacurkan dirinya dalam hal ini PSK/gigolo tidak terjerat. Dengan demikian aparat penegak hukum hanya berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap mucikari, dan tidak terhadap PSK/gigolo. A.Zagoto.

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: