HMSTimes - What Happened Today? Tabrak Undang-Undang, Manajemen " Kapuas Group" PHK Karyawan Secara Sepihak | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Tabrak Undang-Undang, Manajemen ” Kapuas Group” PHK Karyawan Secara Sepihak

Tabrak Undang-Undang, Manajemen ” Kapuas Group” PHK Karyawan Secara Sepihak

 

Dini Harianti saat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

HMSTimes.com-Pontianak- Perselisihan hubungan kerja antara Kapuas Group (Ibizza Division) dengan karyawannya Dini Harianti kembali terjadi. Dimana Dini Harianti menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)  oleh manajemen Kapuas Group (Ibizza Division).

Dini Harianti, menuturkan kronologi perselisihan hubungan kerja hingga dirinya  menjadi korban PHK perusahaan. Hal ini berawal pada tanggal 1 Juni- 25 Juni 2018, dirinya disuruh untuk istrahat selama 1 bulan oleh Natalius selaku HRD Ibizza Club, tapi anehnya pihak manajemen  menyuruhnya untuk mengundurkan diri, dengan dalih sudah merupakan peraturan perusahaan, jelasnya.

Tindakan Manajemen yang dirasanya janggal dan merugikan dirinya, Dini tidak mau menyerahkan surat pengunduran diri  yang disampaikan pihak manajemen, karena ada beberapa hal yang menjadi dasar yang dinilainya sebagai jebakan, yakni :

Pertama bahwa untuk periode 2017 -2018, Dini Harianti tidak pernah menandatangani kontrak kerja, namun dirinya tetap bekerja. Kedua, yang disebut  mengundurkan diri adalah memutuskan hubungan kerja yang berasal dari karyawan sesuai pasal 162 ayat 4, UU no 13 tahun 2003. dan Ketiga, sesuai  pasal 162 ayat 3, UU no 13 tahun 2003, bahwa seseorang yang ingin mengundurkan diri, selambat-lambatnya 30 hari sudah mengajukan surat pengunduran diri.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada Natalinus, selaku HRD Ibizza Club, mengatakan bahwa itu atas perintah Manager HRD Kapuas Dharma, Djamilah alias Ibu ii’.

Natailus HRD Kapuas Group (Ibizza Division).

Dini juga menyampaikan bahwa setelah dirinya menanyakan terkait statusnya dengan Natalius, Djamilah (Mgr.HRD) pernah memanggilnya via telpon, dan Dini menyanggupi pemanggilan tersebut. ketika sampai dikantor, status Dini tidak dijelaskan, Djamilah hanya menyerahkan beberapa berkas untuk ditanda tangani dan sebuah amplop berisi uang gaji satu bulan tanpa basa basi. Ketika dipertanyakan mengenai maksud pemanggilannya dan mengenai kejelasan “status” karyawan nya, serta amplop berisikan uang gaji satu bulan, Mgr. HRD (Ibu ii’-red) tidak memberikan jawaban yang jelas dan tegas. “Beliau (Ibu ii’) hanya mengatakan bahwa uang yang dalam amplop itu adalah uang ucapan terimakasih, dan mengenai kejelasan “status” karyawan Dini, Dini malah disuruh untuk menanyakan langsung dengan Teddy ( General Manager/GM Kapuas Dharma).

Karena tidak ada kejelasan dari pihak manajemen, Dini tidak menerima amplop tersebut, dan memberikan kuasa pendampingan dirinya kepada Edo.

Setelah mendapat surat kuasa, Edo melayangkan dua kali  surat bipartit kepada pihak perusahaan, namun tidak pernah diindahkan. Tetapi setelah dilayangkan surat ke tiga, serta menyampaikan akan mempublikasikan hal ini di media, baru ada respon, dimana Edo dipanggil   via telpon oleh Natalinus (HRD) dan Benyamin (SPV House keeping Spa Division & Ktv)

Namun hingga sekarang tidak ada penyelesaian dari pihak perusahaan.

Nah, atas dasar itulah Edo melaporkan ke Dinas tenaga kerja, untuk dimediasi, karena regulasi yang diterapkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan UU no 13 tahun 2003 dan Kepmen no 102 tahun 2004, ujar Edo.

“Kita akan panggil nanti kedua belah yang berperkara. Kita akan adakan tripartite. Ini juga semoga menjadi pembelajaran bagi Pengusaha lainnya yang mempekerjakan karyawan secara kontrak agar lebih berhati hati dalam menerapkan point point (pasal) dalam kontrak kerja, dan sesuai dengan UU 13/2003.”, kata Butet, pegawai Disnaker Kota Pontianak.

(Asido Jamot)

Editor : A.Z

 

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: