HMSTimes - What Happened Today? Skema Biaya Pembangunan, Wabup Sebut Bisa Juga Bersumber Dari Dana Desa. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Skema Biaya Pembangunan, Wabup Sebut Bisa Juga Bersumber Dari Dana Desa.

Skema Biaya Pembangunan, Wabup Sebut Bisa Juga Bersumber Dari Dana Desa.

HMSTimes.com, Lingga – Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di gedung pusat oleh – oleh Desa Benan, Jumat (15/2/2019).

Berkesempatan hadir saat musrenbang, Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar mewakili Bupati Lingga Alias Wello.

“Ini merupakan amanat bupati Lingga untuk langsung datang dan menghadiri munsrenbang pertama di tiga kecamatan yang baru dimekarkan,” kata Nizar dalam sambutannya, Jumat pagi.

Nizar membuka secara resmi musrenbang pertama di tiga kecamatan yang baru dimekarkan, kecamatan Katang Bidare, Temiang Pesisir, Bakong Serumpun.

Musrenbang, kata Nizar merupakan puncak dalam penyusunan RKPD, yang mana RKPD adalah acuan dalam penyusunan rancana kerja anggaran didalam penyusunan APBD.

“Kepada camat untuk membuat renstra supaya menjadi acuan bagi kita semua,” tutur Nizar.

Dengan belum terakomodirnya usulan-usulan yang selama ini telah diusulkan, kata Nizar bukan berarti tidak ada perhatian dari pemerintah kabupaten.

Karena menurutnya, skema pembiayaan pembangunan selain APBD dan APBN, bisa juga bersumber dari Dana Desa.

“Karena dana desa notabenenya juga berasal dari┬ápemerintah, baik pusat maupun kabupaten,” papar Nizar.

Selanjutnya, dalam arahannya, Nizar menyampaikan terkait usulan yang sudah terlalu lama namun belum direalisasikan agar dapat dimasukan.

“Satu desa satu kegiatan prioritas harus masuk usulan untuk tahun ini,” kata Nizar kepada Kades dan BPD yang hadir.

Selain usulan, orang no dua di kabupaten Lingga itu juga berharap desa-desa diwilayah Katang Bidare dan lainnya untuk menyelesaikan segala SPJ Tahun 2018.

“Mengingat BPK akan melaksanakan pemeriksaan rutin untuk anggaran┬átahun 2018,” ungkap Nizar.

Disampaikan juga, dalam penerbitan-penerbitan perizinan khususnya masalah lahan di tingkat desa, diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak kecamatan.

“Seperti misalnya jika ada ivenstor yang berminat untuk melakukan investasi di wilayah kerja masing masing harus koordinasi kepada pihak kecamatan. Jangan ada masalah baru lempar ke camat atau bupati,” terang Nizar.

Diakhir kata sambutan, Nizar berharap musrenbang dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengakomodir program prioritas dan unggulan sebagaimana mengingat peran Renstra yang sangat substansi.

“Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, pogram dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif,” kata Nizar mengakhiri.

(Simarmata)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: