HMSTimes - What Happened Today? Sengketa Lahan Dengan PT LAB Warga Sandai Lakukan Audiensi Ke DPRD Ketapang | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Sengketa Lahan Dengan PT LAB Warga Sandai Lakukan Audiensi Ke DPRD Ketapang

Sengketa Lahan Dengan PT LAB Warga Sandai Lakukan Audiensi Ke DPRD Ketapang

HMSTime.com, Ketapang – Puluhan warga masyarakat Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ketapang guna menyampaikan aspirasinya terkait sengketa lahan yang belum diselesaikan pihak Perusahaan pada Senin(22/4/2019).

Kehadiran puluhan warga dari Kecamatan Sandai tersebut di terima oleh Ketua Komisi II DPRD Ketapang, M.Febriadi, S.Sos.,M.Si dan Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Frederikus Ado, A.Md.

Ketua Komisi II M. Febriadi, S.Sos.,M.Si yang didampingi Ketua Komisi I Frederikus Ado, A,Md memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan diruang rapat I Gedung DPRD Ketapang.

Dalam pertemuan itu hadir perwakilan masyarakat dari Desa Jago Bersatu dan perwakilan PT. Lanang Agro Bersatu (PT.LAB) yang juga dihadiri Instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian Perternakan dan Perkebunan, Bagian Hukum Setda Ketapang, hadir pula dari BPN Ketapang Suyanto, Sekcam Sandai Maryanto,SAP.,ME, Kasdim 1203 Dedi Indrawan, dan dari Polres Ketapang dihadiri oleh Cayusman.

Perwakilan warga Desa Jago Bersatu kepada DPRD Kabupaten Ketapang menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi terutama terkait permasalahan sengketa lahan warga dengan pihak Perusahaan PT. Lanang Agro Bersatu (PT.LAB) yang belum mendapat kejelasan sampai saat ini hingga warga melakukan audiensi ke DPRD.

Muhammad Ilham selaku koordinator masyarakat Desa Jago Bersatu menerangkan bahwa; permasalahan lahan tersebut sudah beberapa kali dilakukan mediasi dengan pihak PT.LAB, dimana mediasi keduabelah pihak juga pernah difasilitasi oleh unsur Muspika Kecamatan Sandai, dan telah ada surat kesepakatan bersama.

Pihak PT. LAB yang diwakili Purwanto juga menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan perusahaan.

“Kami sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan Pihak PT.LAB bahkan sudah dibuatkan kesepakat bersama, namun kesepakatan itu tidak direalisasikan,” terang M.Ilham kepada HMSTime saat di luar ruang pertemuan.

M.Febriadi, S.Sos.,M.Si selaku pimpinan rapat dengar pendapat mengatakan,”Pihak DPRD Ketapang akan berusaha mencarikan jalan keluar agar permaslahan yang terjadi dapat terselesaikan dan dapat diterima kedua belah pihak,” kata Febriadi.

Kepada HMSTimes.com M.Ilham berujar akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, ” Kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kami, saya berharap pihak Pemerintah bisa mencarikan jalan keluar bagi kami masyarakat kecil, “ujar M.Ilham.

Dilain pihak Verry Liem dari BPLK_ASN menuturkan, permasalahan sengketa lahan di perusahaan bukan masalah baru dimana masyarakat sering menjadi pihak yang dirugikan.

” Sengketa lahan ini bukan hal yang baru, namun sudah sering terjadi di setiap perusahaan, dimana masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan, kita berharap Pemerintah bisa menjadi penengah yang adil dalam hal ini, jangan ada tebang pilih sebab seluruh masyarakat mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi,” tutur Verry.

Selanjutnya Verry mengatakan, jika permasalahan yang terjadi tidak segera diselesaikan akan berdampak negatif baik bagi warga perusahaan maupun bagi pemerintahan.

“Kasus ini jika tak segera diselesaikan akan berdampak tidak baik bagi semua pihak, baik bagi warga, perusahaan maupun bagi Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Dimana lagi masyarakat mencari keadilan jika hal seperti ini dibiarkan berlarut? Apalagi ini sudah sekian tahun belum juga ada penyelesaian,” pungkas Verry.

Sementara itu, Niluh Putu Sukreni selaku penasehat hukum warga menegaskan agar pihak Perusahaan bisa mentaati dan menghormati hasil putusan dari DPRD.

” Saya berharap pihak perusahaan Lanang mau menghormati hasil dari keputusan DPRD untuk sementara tidak beraktifitas di lahan yang sedang di sengketakan (status Guo), ” tegas Niluh.

Niluh juga berharap agar DPRD segera membentuk pansus sesuai hasil putusan rapat. ”Dan dari bukti-bukti yang telah kami sampaikan semoga pihak DPRD bisa membentuk pansus secepatnya,” pungkas Niluh.

Erwin

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: