HMSTimes - What Happened Today? Rizal Rinaldy : Tidak ada urusan Kami Di Pengawasan, Karena Itu Merupakan Proyek Kementerian Kesehatan | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Rizal Rinaldy : Tidak ada urusan Kami Di Pengawasan, Karena Itu Merupakan Proyek Kementerian Kesehatan

Rizal Rinaldy : Tidak ada urusan Kami Di Pengawasan, Karena Itu Merupakan Proyek Kementerian Kesehatan

HMSTimes.com, Natuna – Dari 100 kabupaten/kota, Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah program stunting ditingkat nasional. Setiap lembaga maupun kementerian membuat kegiatan yang mengarah kepada pencegahan penyakit stunting.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Rizal Rinaldy , saat dikonfirmasi HMSTimes.com beserta rekannya, terkait Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, Selasa (29/01/2019).

Menurutnya, dari sisi kesehatan, stunting merupakan penyakit menular dan penularannya melalui lalat dengan buang air besar sembarangan. Karena sembarangan inilah, lingkungan menjadi tidak bersih, apa yg dimakan bisa tertular penyakit seperti diare dan penyakit lainnya.

Karena tugas dan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna untuk mencegah penyakit stunting, maka harus ada jamban, mereka bertindak sebagai pemicuan, artinya, mempercepat atau menggesa 100 persen rumah tangga di suatu tempat atau desa untuk sesegera mungkin mempunyai jamban (WC). Dinas Kabupaten Natuna tidak punya hak membangun jamban, hanya menghimbau agar ada jamban, jangan sampai tidak punya jamban.

“Jadi kegiatan ini dari pihak kementerian pada tahun lalu, yakni BLM Jamban keluarga, kalau dinas kita tidak ada dana untuk membangunnya. Ada 10 desa intervensi stunting di Natuna, tapi saat ini hanya 4 desa sudah terintegrasi,” katanya tanpa menyebutkan 4 desa yang dibangun jamban.

Untuk pengawasan terhadap pembangunan jamban, Rizal Rinaldy mengatakan, bukanlah termasuk tugas mereka dalam pengawasan karena mereka hanya pemicuan saja. Menurutnya pengawasan itu berarti tugasnya adalah bangunan.

“Masak kami yang mengawasi, kami tidak ada urusan kesitu, kami hanya minta dibangunkan jamban, kalau ada masalah terhadap pekerjaan, berarti Kelompok Kerja Masyarakatnya (KKM) yang tanggung jawab, tak ada kewajiban kami,” katanya dengan suara tinggi.

Mengingat ini merupakan kegiatan setingkat kementerian, sungguh ironis tanpa pengawasan, padahal kegiatan ini menggunakan uang negara yang tentunya harus diaudit. Terkait laporan, Rizal Rinaldy mengatakan, pihaknya tidak diwajibkan untuk mengkoordinir laporan karena bantuan ini merupakan bantuan langsung kepada masyarakat dan dananya langsung ke masyarakat. “Tidak ada hak kami minta laporan, sedikitpun tidak ada berkas sama kami”.

Mengenai bangunan jamban yang berbeda-beda, Rizal Rinaldy mengatakan itu bukanlah urusannya, begitu juga letaknya yang didalam rumah maupun diluar rumah, menurutnya yang penting lubang jamban dan tempat pembuangan (Safety Tank) tertutup sehingga lalat tidak bisa masuk.

“Terserah yang mau bangun siapa, tidak dibangun pakai atap pun, hanya pakai payung saja juga ya silahkan, yang terpenting lubang jamban dan Safety tank tertutup,” katanya asal-asalan.

Terkait pemicuan, Kepala Seksi yang mengurusi ini, Slamet mengatakan, anggaran di empat desa dikucurkan langsung oleh pusat ke rekening Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) yang ditunjuk oleh kepala desa. Tiap desa menerima seratus juta. Empat desa yang menerima bantuan ini yakni Desa Pian Tengah, Desa Mekar Jaya, Desa Sungai Ulu dan Desa Batu Gajah.

“Tiap desa menerima seratus juta, langsung ke rekening KKM. Tiap desa membangun 20 jamban keluarga, jadi sekitar 5 juta untuk satu jamban dengan ukuran 1,2 m X 2 m. Kalau masyarakat ingin tambah cantik dan makin luasnya bangunan jambannya, harus menambahin modal sendiri karena ada menurut sebagian masyarakat terlalu kecil bangunannya. Bangunannya semi permanen,” katanya diruangan Rizal Rinaldy setelah dipanggil.

Slamet menjelaskan, laporan dari kegiatan BLM ini sudah dibuat oleh sebagian desa, dan kementerian sudah perintahkan melalui telepon untuk membantu laporannya. Hal ini membuat terkejut Rizal Rinaldy, karena ia baru mengetahui adanya perintah melalui telepon dalam penyelesaian laporan kegiatan tersebut.

“Kami bertanggungjawab terhadap laporan karena sudah ada perintah melalui telepon, ini uang negara yang harus diaudit walaupun satu rupiah,” imbuhnya.

(Abdullah Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: