HMSTimes - What Happened Today? RDP Warga Nayon dengan PT. Citra Mitra Garaha | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > RDP Warga Nayon dengan PT. Citra Mitra Garaha

RDP Warga Nayon dengan PT. Citra Mitra Garaha

HMSTimes.com, Batam – Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah lahan 60.000 m persegi atau 6 hektar antara warga RT 02 RW 12 komplek Sei Nayon, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam dengan PT. Citra Mitra Garaha di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, SE.MM dan didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husen, Jumat (7/7/2017) di gedung DPRD Kota Batam.

Pihak PT. Citra  Mitra Garaha selaku penggungat mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik kliennya Ir.Cahya selaku Direktur Utama PT. Citra Mitra Garaha.

“Lahan tersebut telah memiliki legalitas yang sah, sebagaimana mana dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam serta Izin Prinsip (IP) dan Penetapan Lokasi (PL) yang diterbitkan Badan Otorita Pengembang Daerah Industri pulau Batam atau BP Kawasan saat ini”, papar Hans, kuasa Hukum PT. Citra Mitra Garaha dalam RDP.

Hal ini dibenarkan pihak BP Batam, Wesly Silalahi, Seksi pengukuran BP Batam yang juga hadir dalam RDP.

“Pemilik lahan yang sah adalah pihak PT. Citra Mitra Garaha. Mereka telah mendapat IP dan PL serta telah membayar UWTO sampai Februari 2034”, kata Welsy.

Sementara RW 12 Komp. Sei Nayon Kelurahan Sadai, Erinaldi menjelaskan, bahwa dilahan tersebut ada 350 rumah dan warga Sei Nayon membeli rumah dengan istilah uang tebas. Dan meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan proses hukum agar warga dapat bertahan dilokasi tersebut.

Tergugat I, Pais selaku ketua RT 03/RW12 mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan dan akan bertahan dilokasi dan mengacu pada Kesepakatan Bersama (KSB), kata Pais, RT yang telah menjabat RT selama tujuh tahun.

Di dalam rapat Polsek Bengkong meminta kepada para perangkat warga selaku perpanjangan pemerintah jangan sampai warga yang jadi korban. Dan berharap kepada pihak perusahaan agar mencari solusi dalam persoalan lahan tersebut.

“ Ini Negara hukum, saya berharap kepada perangkat warga untuk persuasif. Jangan nanti  sudah di eksekusi pengadilan akhirnya ricuh, yang rugi siapa dan yang menjadi korban adalah warga, solusinya bagaimana dapat diciptakan kondisi kondusif” jelas Kapolsek Bengkong, AKP Buala Harefa di RDP. “Dan berharap kepada pihak perusahaan untuk mecari solusi yang terbaik”, tambahnya.

Camat Bengkong, Yudi Admaji meminta agar dilakukan mediasi dan berdisdikusi sehingga tercipta keadaan yang kondusif. Yudi mencontohkan permasalahan lahan di Kampung Belimbing. Ada solusi yang baik antara pihak pengembang dan masyarakat.

Harmidi Umar Husen, Wakil Ketua Komisi I Batam meminta kepada pihak pengembang untuk mencari solusi secara kekeluargaan dan menghentikan jalur hukum.

Rapat yang berlangsung hampir dua jam tersebut ditutup pimpinan rapat,  Budi Mardianto, SE.MM dan menyimpulkan bahwa Komisi I akan mengatur waktu untuk turun ke lokasi agar mendapatkan data yang akurat dan melihat keadaan lokasi secara langsung.

sr

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: