HMSTimes - What Happened Today? Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

HMSTimes.com, Batam- Rapat koordinasi pansus pembahasan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan Tim Pemko Batam dengan materi pembahasan materi Ranperda.

Rapat Ranperda yang dihadiri oleh, Perwakilan Disperindag, Perwakilan Satpol PP, Tim Pansus Inisiasi Ranperda PKL, Ketua Tim Pansus Harmidi Umar Husein, anggota Uba Ingan Sigalingging , Sugito, Fauzan, Idawati, Sukaryo, Aman, Erizal Kurai

Harmidi Umar Husein, ketua tim pansus, mengatakan, Tim Pansus dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir, untuk mendapatkan izin jualan, Pemko yang memfasilitasi, tapi kondisi saat ini pedagang sendiri yang mengurus harusnya Pemko, Rabu (2/5/2018).

Dalam rapat ini kita membahas pasal demi pasal, jangan sampai sudah dibahas bersama akhirnya menyusahkan kita sendiri selaku DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam.

Ia berharap, supaya kedepannya pedagang kaki lima tidak seperti sebelumnya, kalau Perdani sudah di ketuk akan memudahkan masyarakat untuk perusahaan terutama Pedagang Kaki Lima.

Dalam rapat tadi ada 38 pasal yang kita bahas, tadi baru 17 pasal yang dibahas, makanya kita diskusikan bersama, yang mana belum disempurnakan kita sempurnakan, yang mana menyusahkan pemerintah, DPRD dan pelaku pedagang kaki lima tidak kita sah kan di pasal tersebut, tujuannya untuk kepentingan kita bersama, Ujar Harmidi.

Erizal kurai, anggota tim pansus, menambahkan, pada intinya dalam pembahasan ini peran pemerintah perlu, karna situasi global sekarang dalam perekonomian yang sangat rendah yakni 18 persen, dan perlunya peran pemerintah, bagaimana fungsi dan pengawasan untuk pemerintah bisa membuat masyarakat sejahtera, nyaman dan bisa hidup.

Ia berharap, kedepannya baik BP Batam dan Pemerintah betul-betul ada keinginan bisa melindungi dan mengayomi, agar PKL bisa menjadi usaha besar.

Intinya kami selaku inisiator Ranperda, berharap bagaimana payung hukum terhadap PKL ada, dan menambah PAD utk daerah sendiri, mungkin selama ini tidak terjangkau atau di biarkan.

“Pedagang Kaki Lima tidak boleh ada batasan jual, karna untuk melihat sukses usaha mereka dari omsetnya, sebab keberadaan Pedagang Kaki Lima kurang di perhatikan oleh pemerintah, padahal PKL penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Untuk usaha mikro kalau omset perbulannya sudah mencapai ratusan juta

ya diharapkan mereka itu pindah ke ruko, dan memberikan tempatnya untuk pedagang yang lain, inilah tugasnya bagaimana upaya pemerintah mengawasi dan melihat langsung di lapangan.

PKL biasanya untuk menyambung hidup, salah satu kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima harus bisa melindungi mereka sebagai pengusaha kecil dan pertumbuhan ekonomi bisa bangkit, karna bagaimana pun PKL menjual barang di bawah harga pasar.

Seharusnya pemerintah harus memperhatikan masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya Ranperda ini perekonomian kita mulai tumbuh, karena saya yakin berawalnya dari pengusaha kecil agar bisa menjadi pengusaha besar, tutup Erizal.

Yuyun

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: