HMSTimes - What Happened Today? Praktisi Hukum mendesak PLN supaya melaksanakan Perwako No. 57 Tahun 2013 | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Praktisi Hukum mendesak PLN supaya melaksanakan Perwako No. 57 Tahun 2013

Praktisi Hukum mendesak PLN supaya melaksanakan Perwako No. 57 Tahun 2013

 

HMSTimes.com, Batam – Peraturan Walikota No. 57 Tahun 2013 (Perwako) Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Pengurangan Tagihan Listrik Pada PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT.PLN), yang tidak pernah terealisasikan oleh PLN terhadap konsumen atau masyarakat pengguna listrik Kota Batam.

Dikatakan salah seorang masyarakat Kota Batam, yang tidak mau dipublikasikan namanya mengatakan, PLN selama ini sudah menipu dan membodohi masyarakat Batam, Perwako No. 57 di Undangkan Tahun 2013, ditahun inilah pelayanan PLN sangat buruk, selalu ada pemadaman listrik, diperwako ini kan, seharusnya PLN sudah harus melaksanakan aturan itu.

Kenyataannya sampai sekarang PLN tidak pernah ada pengurangan biaya atau pengembalian sepuluh persen (10%) kepihak konsumen oleh PLN, kalau memang ada pengurangan atau pengembalian biaya yang dibayarkan konsumen kepada PLN, mana buktinya, saya tidak pernah menerima bukti pengurangan tagihan tersebut, kemana dikembalikan, dimana dikurangkan, PLN sangat merugikan masyarakat Batam.

Karena masyarakat Batam tidak percaya lagi atas tindakan PLN, maka permasalahan ini dilaporkan kepada Praktisi Hukum dan Praktisi Hukum ini langsung mengundang hmstimes.com, untuk mengangkat pemberitaan hal keluhan masyarakat Batam tentang Perwako 57 Tahun 2013 yang tidak dilaksanakan PLN Batam.

Kedua pengacara muda ini, di kantornya, yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Ruko Super Blok Imperium Blok. B No. 22 A Kota Batam Provinsi Kepri, yang bernama Law Santo Lubis and Assosiates, Rio Fernando Napitupulu, SH, langsung memaparkan mengenai Perwako No 57 Tahun 2013 bahwa PLN dalam  lampirannya wajib/harus memberikan pengurangan tagihan listrik kepada  konsumen sebesar 10% dari  biaya beban atau kek minimum yang di perhitungkan dalam  tagihan berikutnya, apabila  tingkat  mutu  sudah  melebihi 10% dalam pelayanan tingkat mutu

Hal ini harus benar – benar di indahkan oleh PLN Batam terhadap peraturan walikota (Perwako) karena aturan ini bukan aturan yang bisa di permainkan, yang  mana PLN tidak dapat membayarkan dan tidak memberitahukan sebesar yang telah di tentukan, maka masyarakat kota Batam harus melakukan penagihan  terhadap PLN Batam atas kerugian tersebut, jadi  dalam artian PLN Batam tidak hanya seenaknya, menaikkan harga listirik dan mendenda masyarakat  yang terlambat membayar tagihan listrik, sampai terjadinya pemutusan aliran listrik yang dilakukan pihak PLN terhadap  masyarakat Batam yang juga konsumen.

Dalam Pasal 4 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak konsumen dalam artian konsumen telah melakukan kewajiban maka pengusaha dalam hal ini PLN Batam harus memenuhi / wajib juga terhadap konsumennya, seharusnya PLN harus tunduk kepada aturan yang berlaku, dan harus menjalankan apa yang diperintahkan aturan itu sendiri.

Kalau pihak PLN tidak mengidahkan maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengenakan sanksi admistratif, jika tidak terpenuhi, oleh PLN Batam maka, Pasal 60 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana badan penyelesaian sengketa diberikan hak /wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrative  yang berupa ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah ).

Ditambahkan Santo Batara Lubis, SH, sudah seharusnya  PT.PLN Batam selalu memperhatikan mutu dan kwalitas demi memberikan rasa yang lebih puas terhadap pelanggan dan konsumen, apabila tingkat mutu yang diberikan oleh PT. PLN Batam berkurang maka PLN wajib mengganti kerugian masyarakat selaku konsumen sebesar 10% sesuai Perwako Batam No.57 Tahun 2013 Pasal 5, dan kami juga masih bertanya-tanya kepada Walikota Batam yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Karena Perwako No.57 Tahun 2013 sudah di Undangkan maka seharusnya Walikota Batam melalui dinas yang terbaik bisa melakukan pengawasan serta menjalan kan tupoksinya demi masyarakat yang menjadi konsumen/pelanggan PT.PLN Batam dapat terpuaskan

Apabila Walikota Batam tidak menjalankan Pasal 7 tersebut, maka kami  sebagai pelanggan / masyarakat bertanya – tanya, dan waktu dekat kami akan membawa permasalahan ini keranah hukum.

Dikatakan kedua pengacara muda ini, bukan cuma Perwako yang menganjurkan PLN harus memberikan pengurangan tagihan listrik, Peraturan Gubernur juga mendukung PLN harus memberikan pengurangan tagian listrik kepada konsumen sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan dalam tagihan bulan berikutnya, peraturan ini tertuang dalam Pergub No. 38 Tahun 2015 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam, pasal 9 ayat1 dan 2, tegasnya.

Jefri Pasaribu/Redaksi  

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: