HMSTimes - What Happened Today? Pengawasan Kurang, Pengusaha Kebal Terhadap Aturan, Sarang Burung Walet Hantui Pemukiman Masyarakat | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Pengawasan Kurang, Pengusaha Kebal Terhadap Aturan, Sarang Burung Walet Hantui Pemukiman Masyarakat

Pengawasan Kurang, Pengusaha Kebal Terhadap Aturan, Sarang Burung Walet Hantui Pemukiman Masyarakat

Sarang Burung Walet di Bandarsyah, kec.Bunguran Timur.Natuna.

HMSTimes.com, Natuna – Berbicara mengenai sarang burung walet, Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna, Hanipah mengatakan, sudah ada yang mengaturnya, yakni Perda No 03 Tahun 2013. Tapi hal ini, bertentangan dengan aturan yang lain.

“Kita sudah koordinasikan ke provinsi, tapi sampai saat ini belum ada kepastian. Katanya, sarang burung walet yang ada di habitat alami merupakan kewenangan pusat, sementara diluar habitat alami seperti di  gedung-gedung merupakan kewenangan kabupaten, tapi setelah dikoordinasikan lagi, tenyata bukan kewenangan daerah tapi kewenangan provinsi, belum ada kepastian,” kata Hanipah, saat dijumpai HMSTimes.com dan rekan di ruangan kerjanya, Kamis (07/02/2019).

Hanipah menerangkan, sekarang ini banyak sarang burung walet berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Hanipah merasa kasihan, masyarakat tidak dapat perlindungan hukum. Sudah ada contohnya, sebelum kejadian di Bandarsyah, warga di Jalan Batu Hitam protes terhadap sarang burung walet disekitar pemukiman. DPMPTSP diundang oleh Camat Bunguran Timur, selain itu Dinas lingkungan hidup dan Dinas Peternakan juga diundang.

“Kami jelaskan, kami tidak pernah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk peruntukkan sarang burung walet, sampai saat ini pun tidak pernah. Untuk menerbitkan IMB itu harus ada aturan teknis yang harus dipenuhi,” katanya.

Untuk pengawasan penuh terhadap sarang burung walet, Hanipah mengatakan, urusan tersebut ada di dinas teknis yakni Dinas Perkim, Dinas PU dan untuk penindakan ada di Satpol PP. Apabila IMB sudah ada, tapi peruntukkannya bukan untuk sarang burung walet, itu sudah menyalahi aturan dan sudah bisa dilakukan peneguran. Apabila tidak digubris, boleh dilakukan penindakan.

Walaupun sudah beberapa kali keluhan masyarakat terhadap bangunan sarang burung walet liar di pemukiman, Hanipah mengatakan belum pernah menginformasikan hal ini ke provinsi.

Ironisnya, Walaupun sudah tahu salah, Hanipah mengatakan, pengusaha sarang burung walet tetap mengelolanya. Masalahnya, banyak bangunan sudah dibangun dulu baru diurus IMB. Banyak pengusaha tidak tahu aturan. Lalu Hanipah memberikan nomor Kepala Bidang Pelayanan Perijnan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Melalui pesan WhatsApp (WA), Kepala Bidang Pelayanan Perijinan DPMPTSP Provinsi Kepri, Joni mengatakan untuk izin sarang burung walet sementara ini belum ada di dinasnya.

“Semalam saya coba tanya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, katanya masih Dinas Peternakan Provinsi Kepri, nanti coba kami cari infonya dulu pak. Kalau masalah teknis kami tak bisa jawab. Kami hanya mengelola izin yg dilimpahkan kepada PTSP.  Sementara ijin burung walet belum ada di PTSP  Provinsi Kepri,” kata Joni melalui WA, Jumat (08/02/2019).

Hal ini tentunya semakin membuat semakin tidak jelasnya relugasi untuk sarang burung walet di Kabupaten Natuna. Disatu sisi, Hanipah mengatakan, ini merupakan wewenang provinsi, tapi Joni mengatakan masalah teknis bukanlah urusan provinsi, dan sampai saat ini ijin belum ada di Provinsi Kepri.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Pertanahan  Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Natuna, Edi Rianto mengatakan, pengawasan bangunan sarang burung walet dulunya di dinas DPMPTSP. Sejak berdirinya dinas ini, urusan perijinan tidak lagi di Dinas Perkim secara prosedur administrasinya, namun walaupun begitu, Dinas Perkim menjadi tim teknis dan diberi SK, jadi sifatnya membantu.

Tahun ini, wewenang pengawasan berubah setelah adanya aturan baru terkait pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perijinan dan non perijinan dilakukan dinas terkait.

“Kami dikirim aturan baru pada tanggal 28 Januari 2019 oleh DPMPTSP mengenai pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perijinan. Memang tahun lalu  pengawasannya di DPMPTSP, tahun ini dilimpahkan wewenang sepenuhnya kepada dinas ini. Sekarang ini, bangunan sarang burung  walet yang diprotes warga Bandarsyah akan kami proses sesuai ijinnya,” katanya saat dijumpai di ruangan kantornya, Jumat (08/02/2019)

Edi Rianto membeberkan, permasalahan sarang burung walet ini bukan baru kali ini saja terjadi, dulu pernah terjadi, dan aksi tim teknis sampai ke dewan. Tapi Edi Rianto tidak menjelaskan, apakah masalah tersebut bisa menimbulkan efek jera terhadap para pengusaha sarang burung walet ilegal atau tidak.

“Jujur saja bang, kami sibuk juga dengan pekerjaan kami. Ada proses administrasi yang harus dijalani, tidak mungkin kami langsung marah-marah. Yang lebih tahu DPMPTSP bang,” katanya lagi.

Edi Rianto tidak tahu siapa pengusaha yang buat sarang walet di Bandarsyah, ia mengetahui IMB bangunan tersebut untuk tempat tinggal dan usaha, kalau gedung tersebut ada sarang walet, berarti itu ilegal.

Hal ini tentu menjadi catatan, betapa lemahnya pengawasan IMB sarang burung walet di Kabupaten Natuna, pernyataan saling lempar wewenang pengawasan, menjadi gambaran betapa tidak profesionalnya pejabat yang ditunjuk dalam menjalankan amanah yang diberikan. Diduga masih banyak bangunan sarang burung walet dengan IMB yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan modus IMB ruko untuk tempat tinggal dan usaha.

Pada pemberitaan edisi yang lalu, warga RT 001/RW 004 Bandarsyah menolak adanya bangunan sarang burung walet di lingkungannya. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa terganggu dan sudah melanggar aturan yang ada. Untuk itu, warga sudah melaporkannya kepada pihak-pihak terkait.

(Abdullah Lubis )

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: