HMSTimes - What Happened Today? Pati Pijat Plus - Plus Disegel PPNS | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Pati Pijat Plus – Plus Disegel PPNS

Pati Pijat Plus – Plus Disegel PPNS

 

HMSTimes.com, Batam – Petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam bersama petugas kecamatan menyegel tiga panti pijat  dan empat warnet di tiga lokasi yang berbeda di Kecamatan Batu Aji, Kamis (30/3/2016) malam. lokasi yang disegel ada tiga lokasi yang bertempat di Mitra moll, Villa Paradise dan Pandawa.
Penyegelan yang dilaksanakan PPNS tersebut merupakan tindak lanjut dari teguran pihak kecamatan Batuaji terhadap panti pijat dan warnet yang beroperasi tanpa izin, dan ketiga usaha yang ilegal selalu  meresahkan warga sekitarnya dan ini sudah berlangsung lama.

Dikatakan Camat Batuaji Pridkalter, sebelum dilakukan penyegelan  pihaknya sudah beberapa kali melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis, namun para pemilik usaha di lokasi tersebut tetap keras kepala dan tidak mengindahkan teguran yang kita berikan, pengusahanya seperti sudah kebal hukum, meski pun pengusahanya belum mengantogi izin mereka sudah melakukan kegiatan (beroperasi). Ketiga pengusaha ini menjalankan usahanya hanya bermodalkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), SKDU tidak boleh dipergunakan jadi izin usaha karena itu bukan izin, tapi surat pengantar,” ujarnya
Ketika hal penyegelan ini diklarifikasi kepada Kepala Seksi (kasi) Pengawasan BPM PTSP Mahadi, yang langsung ikut turun kelokasi mengatakan, pihaknya terpaksa menyegel tempat usaha itu, karena ketiga lokasi panti pijat ini belum memiliki izin beroperasi, semua perusahaan yang tidak memiliki izin “Tidak bisa dibiarkan beroperasi, karena sudah melanggar hukum, semua badan usaha harus memiliki izin baru bisa beroperasi, kita melakukan penyegelan terhadap ketiga usaha itu, terlebih dulu kita melakukan pengecekan keabsahan surat izin beroperasinya usaha itu, kenyataan ketika dicek ketiganya tidak memiliki izin,” ujarnya.
Mahadi juga menjelaskan, hasil pemeriksaannya dilapangan umumnya panti pijat dan warnet yang didatanginya banyak yang menyalahi aturan. Aturan yang dilanggar pengusaha terutama, mereka belum mengantongi izin mereka sudah mengoperasikan usahanya, ketika kami memeriksa keabsahan izin yang mereka miliki, ternyata mereka baru hanya mengantongi surat keterangan dari kelurahan dan surat keterangan dari kecamatan sebagai persyaratan pengurusan izin.“Baru surat keterangan yang mereka punya tapi mereka sudah pada buka usahanya”, ujarnya.

Selain belum memiliki izin panti pijat yang ditutup paksa itu, terindikasi menggelar praktek prostitusi terselubung, karena praktek prostitusi yang berlangsung dipanti pijat itu, yang sudah meresahkan masyarakat sekitarnya, maka masyarakat protes karena panti pijat itu menyediakan pijat plus – plus, Ketika saat digeledah petugas, menemukan alat kontrasepsi disetiap kamar  yang dijadikan tempat pemijatan.
Kamar pijat juga dibuat tertutup dengan menggunakan kain tirai dan suasana kamar dibuat remang-remang, begitu juga dengan para pemijat umumnya wanita yang muda dan juga berdandan seksi. sudah jelas adanya kondom disetiap kamar itu, sudah jelas ada praktek prostitusi, lagi pula wanitanya masih muda – muda dan juga dandananya sangatlah seksi.
Sementara warnet selain tidak memiliki izin, sewaktu  dirazia warnet tersebut menyalahi aturan Perwako No. 9 Tahun 2016 Tentang usaha warung internet (warnet), yang mengatur buka tutupnya usaha warnet, seharusnya warnet itu bukanya mulai dari pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Namun banyak warnet yang beroperasi melebihi jadwal yang telah ditetapkan, kalau mengenai sekat warnet tinggi sekatnya 120 Cm dan itupun tidak boleh berbentuk kamar. Pemilik warnet diwajibkan memblokir situs yang berbau pornografi, dan juga memiliki CCTV. “Pemilik atau penjaga warnet juga dilarang menerima pelajar yang masih mengenakan baju seragam di jam sekolah, Kecuali ada izin tertulis dari pihak sekolah bersangkutan untuk mengerjakan tugas,” ujarnya lagi.
Semua pemilik usaha yang menyalahi aturan akan dipanggil untuk diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) oleh PPNS BPM PTSP untuk memberikan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran aturan yang dibuat pemerinta Kota Batam. warnet  “Yang tidak memiliki izin bukan saja di tutup,tetapi pemiliknya juga akan diperiksa oleh petugas kami. Begitu juga yang memiliki izin, juga akan kami periksa, karena ada temuan pelanggaran aturan.

Karina/Willy Lubis

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: