HMSTimes - What Happened Today? Mangatur Nainggolan : Saling Lempar Wewenang Itu Adalah "Drama" Yang Harus Diakhiri | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Mangatur Nainggolan : Saling Lempar Wewenang Itu Adalah “Drama” Yang Harus Diakhiri

Mangatur Nainggolan : Saling Lempar Wewenang Itu Adalah “Drama” Yang Harus Diakhiri

Mangatur Nainggolan, SE, SH, MM, Ketua DPP Badan Pengawas Lembaga Keuangan Dan Aparatur Sipil Negara

HMSTimes.com, Natuna – Pernyataan yang saling lempar wewenang pengawasan, terkait sarang walet, di pemberitaan sebelumnya tertera jelas, sesuai hasil konfirmasi. Menjadi gambaran betapa tidak profesionalnya pejabat yang ditunjuk dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Hal ini terkait pernyataan Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna, Hanipah mengatakan, sudah ada yang mengaturnya, yakni Perda No 03 Tahun 2013. Tapi hal ini, bertentangan dengan aturan yang lain.

“Kita sudah koordinasikan ke provinsi, tapi sampai saat ini belum ada kepastian. Katanya, sarang burung walet yang ada di habitat alami merupakan kewenangan pusat, sementara diluar habitat alami seperti diĀ  gedung-gedung merupakan kewenangan kabupaten, tapi setelah dikoordinasikan lagi, tenyata bukan kewenangan daerah tapi kewenangan provinsi, belum ada kepastian,” kata Hanipah, saat dijumpai HMSTimes.com dan rekan di ruangan kerjanya, Kamis (07/02/2019).

“Kami jelaskan, kami tidak pernah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk peruntukkan sarang burung walet, sampai saat ini pun tidak pernah. Untuk menerbitkan IMB itu harus ada aturan teknis yang harus dipenuhi, lalu Hanipah memberikan nomor Kepala Bidang Pelayanan Perijnan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Perijinan DPMPTSP Provinsi Kepri, Joni mengatakan untuk izin sarang burung walet sementara ini belum ada di dinasnya. “Semalam saya coba tanya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, katanya masih Dinas Peternakan Provinsi Kepri, nanti coba kami cari infonya dulu pak. Kalau masalah teknis kami tak bisa jawab. Kami hanya mengelola izin yg dilimpahkan kepada PTSP.

Sementara ijin burung walet belum ada di PTSPĀ  Provinsi Kepri,” kata Joni melalui WA, Jumat (08/02/2019). Hal ini tentunya semakin membuat semakin tidak jelasnya relugasi untuk sarang burung walet di Kabupaten Natuna.

Disatu sisi Hanipah mengatakan ini merupakan wewenang provinsi, tapi Joni mengatakan masalah teknis bukanlah urusan provinsi, dan sampai saat ini ijin belum ada di Provinsi Kepri.

Disisi lain anggota DPRD komisi 3, bidang keuangan dan aset, Harken menjelaskan (13/2/2019), penerapan Perda nomor 3 Tahun 2013 sampai saat ini belum maksimal, dikarena belum adanya kontribusi yang berarti bagi daerah dalam bentuk pajak sebagi upaya peningkatan pendapatan asli daerah

“Regulasi harus direvisi dan dilakukan penguatan sesuai undang undang yang berlaku saat ini. Dan perlunya koordinasi dengan dengan pemerintah provinsi karena terkait dengan kewenangan provinsi. “Sampai saat ini dinas perizinan tidak ada mengeluarkan izin pengelolaan sarang burung walet. Jelas Harken.

Terkait sarang walet di lingkungan masyarakat, harken mengatakan mereka hanya meminta izin mendirikan bangunan ( IMB ), namun dalam pelaksanaanya ada yang mengalihkan Fungsi. Untuk itu kita minta satpol pp selaku penegak perda melakukan penegakkan, langkah – langkah penegkan tentu harus di sesuaikan dengan aturan yang berlaku.” Jelas Harken.

Kondisi sampai saat ini tidak maksimalnya Perda, menurut Harken disebabkan belum adanya perbup yang mengatur secara teknis dan perda yang sekarang harus direvisi karena tidak sinkron dengan undang undang yang berlaku.

Selanjutnya, sarang walet juga merupakan salah satu sumber PAD, namun akibat lemahnya Perda hingga kita ingin memungut pajak, tapi tidak mempunyai dasar, dikarenakan pengelolaan sarang walet tidak memiliki izin. Ungkap Sekda Natuna Wan Siswandi, (13/2/2019), ketika dikonfirmasi HMSTimes.com di ruangan kerjanya.

“Pada prinsipnya yang penting duduk persoalannya yang harus di dudukkan, kalau sudah legal, sah akan kita pungut pajak. “Kita akan duduk bersama dengan teman-teman di dewan untuk melakukan pembahasan, guna menyelesaikan Perda sarang walet.

Ketidak pastiannya regulasi, saling lempar wewenang, Ketua DPP Badan Pengawas Lembaga Keuangan Dan Aparatur Sipil Negara, Mangatur Nainggolan, SE, SH, MM, (13/2/2019), angkat bicara, “Saling lempar wewenang itu adalah “drama” yang harus diakhiri. “Pemda mempunyai instrumen UPT Dinas Pendapatan melalui Gubernur atau Bupati, untuk membuat secara tegas. “Siapa mengawasi apa, dan melakukan apa”.

“UPT Dinas Pendapatan harus didorong melakukan pengawasan langsung. Agar bisa melihat potensi produksi sarang burung walet. Sekaligus menentukan kwalitas produksinya dan menyesuaikannya dengan penerapan tarif pajak. Jelasnya Mangatur.

(Abdullah Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: