HMSTimes - What Happened Today? Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak : Isdianto ditetapkan Wagub Kepri Murni Aklamasi | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak : Isdianto ditetapkan Wagub Kepri Murni Aklamasi

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak : Isdianto ditetapkan Wagub Kepri Murni Aklamasi

HMSTimes.com, Tanjungpinang – “Apakah calon ini bisa kita tetap sebagai Wakil Gubernur?”, pertanyaan ini yang dilontarkan Ketua DPRD provinsi Kepri, Jumaga Nadeak saat pimpin paripurna pemilihan Wakil Gubernur Kepri didepan anggota DPRD yang dihadir 34 anggota dewan. Dari pertanyaan Jumaga tidak ada satu pun DPRD provinsi Kepri yang hadir menolak, sehingga Ketua DPRD provinsi, Jumaga Nadeak mengambil keputusan penetapan Isdianto sebagai Wagub secara aklamasi.

“Satu orang aja kalau ada yang intruksi tidak setuju, maka akan berhenti aklamasinya, tetapi satu kata pun tadi tidak dan semua anggota yang hadir menyatakan setuju, makanya ini murni aklamasi”, jelas Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak diruang kerjanya saat keterangan pers, Kamis (7/12/2017).

Anggota DPRD yang hadir pada paripurna pilwagub ada 34 orang. Sementara  ada 3 partai yang anggotanya tidak hadir pada paripuna tersebut. Partai yang dimaksud adalah Partai Nasdem, Hanura dan PKB Nasdem.

Menurut Jumaga yang dibutuhkan dalam paripurna setengah N ditambah satu atau setengah dari anggota DPRD provinsi ditambah 1 orang, hal ini sesuai dengan aturan. Sementara yang hadir pada paripurna 34 orang anggota DPRD provinsi Kepri dari 45 anggota DPRD.

Pada paripurna pemilihan Wagub, Jumaga telah menyiapkan 3 mekanisme, yaitu aklamasi, voting terbuka dan voting tertutup. Tetapi dengan mekanisme aklamasi dan seluruh anggota yang hadir pada paripurna menyatakan setuju untuk penetapan Isdianto sebagai Wagub.

Setelah penetapan Isdianto sebagai Wagub DPRD akan melakukan pengajuan penetapan ke Gubernur lalu ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Terkait adanya isu akan melakukan gugatan keputusan paripurna atas penetapan Isdianto sebagai Wagub, Jumaga Nadeak menyatakan bahwa putusan paripurna tidak dapat dituntut di pengadilan sebab putusan paripurna adalah putusun masyarakat, kecuali keputusan ketua dewan, jelasnya.

Jumaga juga menyanyangkan tidak hadirnya beberapa anggota dewan pada paripurna.

“ Kalau memang mereka tidak setuju sampaikan di paripurna”, tutupnya

sr

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: