HMSTimes - What Happened Today? Ketapang: Pemerintah Daerah Harus Mengkaji Ulang Tentang Perpajakan Sarang Burung Walet. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Ketapang: Pemerintah Daerah Harus Mengkaji Ulang Tentang Perpajakan Sarang Burung Walet.

Ketapang: Pemerintah Daerah Harus Mengkaji Ulang Tentang Perpajakan Sarang Burung Walet.

HMSTimes.com, Ketapang — Pemerintah daerah(pemda) Kabupaten Ketapang Kalbar. dalam hal ini harus mempertegas dan memperjelas tentang pajak sarang burung walet, khawatir pengusaha burung walet tidak mengetahui kewajiban mereka tentang pajak tersebut.

Menurut undang undang nomor 28 tahun 2009 di situ disebut kan, pajak atas bangunan sarang burung walet sudah diatur.  khususnya di ketapang padahal susah ada juga peraturan daerah nya nomor 2 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet.

Namun sampai saat ini keberadaan undang undang tersebut khususnya di kabupaten ketapang belum maksimal, juga di khawatirkan belum di sosialisasikan kepada masyarakat.

Saat di konfirmasi, Camat Kendawangan DRS. H. Asdewi menjelaskan” keberadaan bangunan sarang burung walet khususnya di Kendawangan untuk saat ini saya belum mengetahui persisnya berapa unit dan berapa penghasilan mereka.

Diakui nya, dulu memang pernah kami di mintai menghitung berapa unit bangunan sarang burung walet di tempat kami, sewaktu itu saya masih menjadi camat di marau.

“Dalam hal ini memang susah menerapkan pajak atas sarang burung walet, pendapatan sarang burung walat itu sendiri tidak menentu. Kadang banyak kadang juga tidak ada”tutur dia (22/11)

Pemerintah dalam hal ini harus betul betul mengkaji tentang perpajakan sarang burung walet, agar Pendapatan Daerah meningkat.

Juga harus di himbau bagi masyarakat yang ingin membangun sarang walet harus patuh kepada undang perpajakan dan harus di sertai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Erwin

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: