HMSTimes - What Happened Today? Ini Penjelasan Hussyaini Terkait Pengembangan SP 4 Dan SP 5 Bunguran Batubi | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Ini Penjelasan Hussyaini Terkait Pengembangan SP 4 Dan SP 5 Bunguran Batubi

Ini Penjelasan Hussyaini Terkait Pengembangan SP 4 Dan SP 5 Bunguran Batubi

Hussyaini kepala Disnakertrans Kabupaten Natuna

HMSTimes.com, Natuna- Lahan untuk transmigrasi pembukaan SP 4 dan  SP 5 adalah merupakan lahan lama yang bukan pembukaan lahan baru, sehingga tentang ini agar semua masyarakat memahami, Ungkapan kepala Disnakertrans Kabupaten Natuna, Hussyaini,(2/7/2018), ketika dikonfirmasi HMSTimes.com, diruangan kantornya.

Hussyaini mengatakan pembukaan lahan lama ini nantinya untuk pemekaran SP 4 dan SP 5,dari setiap Setiap SP untuk kuota 300 kartu Keluarga,(KK). Dengan persentase ya 60/40. Dimana 60 persen warga lokal transmigrasi sesuai ketentuan dan 40 persennya yaitu warga luar yang artinya warga Natuna yang telah memiliki identitas yang jelas dan benar warga Natuna.

Menurut penjelasan Hussyaini bahwasanya terkait hal ini pihak kementerian disnakertrans dan instansi Pemkab Natuna melalui Disnakertrans Natuna beserta warga transmigrasi telah melaksanakan rapat pada tahun 2017.”  SKP( satuan kawasan pengembangan), sekarang sudah ex tranmigrasi kecamatan Bunguran Tengah,terdiri dari 5 SP yang belum dikembangkan SP 4 dan SP 5. Untuk SP 4 dan SP 5 dari pemda disnakertrans sudah melaksanakan sosialisasi bersama masyarakat untuk  pengemban dan pendataan oleh disnakertrans bersama masyarakta atau warga pada tahun 2017.

Selanjutnya proses RKT ( Rencana Kawasan Transmigrasi ) dari provinsi selanjut RKSKP.( Rencana Kawasan Satu Kawasan  Pengembangan ) dilaksanakan kementrian tranmigras. Proses berikutnya UPP( wilayah pengembangan Pemukiman) dari kementrian transmigrasi. Selanjutnya RTSP ( Rencana Teknis satuan Pemukiman),dilaksanakan kementrian trans. SARPRAS rencana Saran dan prasarana terakhir pembangunan baik fisiknya. Itu proses yang harus dilakukan. Kalau sudah urutan proses sesuai dengan aturan baru bisa melaksanakan pembangunan atau pengembangan kawasan trnmigrasi sp 4  dan 5. Sekarang pengembangan kawasan tranmigrasi dari bawa dari warga kepala desa dan camat ada kesepakatan surat pernyataan dari masyarkat. Usulan pemda teruskan ke provinsi dan kementrian transmigrasi.”Jelasnya

Sampai saat ini pihak disnakertrans Natuna terus melakukan koordinasi dengan Pihak kementerian Disnakertrans pusat terkait dalam hal ini yang disebutkan. Langkah-langkah yang dianggap perlu, harapannya kedepan dengan segala perhatian dan kebijakan pusat,secara bersama sama dapat terealisasi dengan baik selaras harapan masyarakat dan kebersamaan sebagaimana semestinya.” Tutupnya

Lubis

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: