HMSTimes - What Happened Today? Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Diduga Abaikan Keluhan Pengelola Sekolah Di Natuna | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Diduga Abaikan Keluhan Pengelola Sekolah Di Natuna

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Diduga Abaikan Keluhan Pengelola Sekolah Di Natuna

HMSTimes.com, Natuna- Beberapa pengelola sekolah ditingkat SMP dan SMA sederajat mengeluhkan sikap Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Diduga tutup mata dan diskriminasi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan rehabilitasi Ruangan Kelas Belajar (RKB). Di wilayah perbatasan ujung utara NKRI khususnya di Natuna. Pasalnya dibeberapa daerah yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Midai, Subi dan Serasan. Terdapat bangunan RKB sekolah yang ditemui sudah tidak layak dan perlu direhap. Terutama di Desa Suak Midai. Kondisi bangunan terancam ambruk bakal memakan korban.  Demikian disampaikan para pengelola sekolah SMP dan SMA pada pertemuan Musrenbangcam di wilayah II Kecamatan Subi waktu lalu.

Menurut salah satu seorang Kepala sekolah SMA Negeri di Midai mengatakan usulan rehap gedung, pagar sekolah dan pelengkap Laboratorium Sekolah. Bidang Kimia, Biologi dan Bahasa belum terealisasi sampai saat ini. Padahal pengajuan tersebut sudah diajukan sejak tahun 2015 lalu.” Untuk gedung laboratorium sudah dibangun sejak lama. Tapi alat – alat perlengkapan belum ada. Padahal kebutuhan itu merupakan prioritas di sekolah. Kami pun tidak mengerti, bagaimana kelanjutan usulan proposal yang kami ajukan. Sebutnya.

Hal yang sama dirasakan oleh Kepala sekolah SMK Kelautan Ranai .Terkait bantuan makan dan minum siswa yang sudah menetap di Asrama. Sudah kewalahan mengatasi keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Dinas pendidikan provinsi. Tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Terpaksa diadakan pengurangan siswa yang menetap di asrama. Bahkan para pengelola sekolah mengakui. Merasa lebih repot dan susah semenjak di alihkannya wewenang pengelolaan sekolah SMP dan SMA sederajat kepada Dinas Provinsi Kepri.

Menyikapi keluhan dari informasi yang terhimpun para pengelola sekolah tersebut, Harken Ketua Komisi III DPRD Natuna. Merasa gerah dan miris minimnya respon Dinas pendidikan provinsi. Terhadap keluhan para pengelola sekolah di Natuna.  Ia mengingatkan bahwa konstruksi APBD sudah sangat jelas mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Sudah semestinya, kata Harken, Dana sebesar itu dinas pendidikan Kepri bersikap adil dan melakukan pemerataan anggaran pendidikan kepada daerah. Khususnya, Natuna terlebih berada di wilayah perbatasan NKRI. Perlu di dukung peningkatan mutu pendidikanya.

Agar kualitas dan mutunya bisa setara dengan daerah lainnya di Kepri. Hal tersebut sejalan dengan semangat Nawacita Presiden Jokowi memajukan wilayah di perbatasan NKRI.” Saya terus terang tak habis pikir. Anggaran pendidikan sebesar itu, tak satu pun usul dari Natuna melalui Musrenbang dapat direalisasikan¬† ” Keluhnya

Sementara, Pemkab Natuna sudah tidak bisa mengakoomodir usulan pihak sekolah. Alasan, terbentur regulasi. Lalu, kata Harken kepada siapa lagi pihak sekolah ini harus mengajukan usulannya. Padahal, pada pertemuan rakor pendidikan di Kepri.  Sudah sangat sering diutarakan kepada dinas terkait, namun hasilnya belum mendapatkan respon. Kesal Harken.

Mantan Komisioner KPU Natuna ini pun berharap. Sudah sepatutnya pemerintah daerah Provinsi Kepri. Melalui dinas pendidikan memperhatikan pendidikan di Natuna. Sudah merupakan kewenangan Kepri. Ia menyarankan,jangan terlalu latah dan pikun. Memandang pendidikan Natuna jauh di ujung utara. Sebab Natuna termasuk penyumbang terbesar untuk devisa negara. Juga bagian dari Kepri perlu mendapat perhatian secara serius. Kecuali, Natuna sudah menjadi Program Khusus bebas mengatur daerahnya sendiri. Tutup Harken.

Lubis

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: