HMSTimes - What Happened Today? Dinas Pariwisata dan Dinas PTSP Kota Pontianak, terkesan Saling Buang Badan Terkait Peredaran Mikol serta Usaha Esek-Esek Berkedok Massage Tradisional | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Dinas Pariwisata dan Dinas PTSP Kota Pontianak, terkesan Saling Buang Badan Terkait Peredaran Mikol serta Usaha Esek-Esek Berkedok Massage Tradisional

Dinas Pariwisata dan Dinas PTSP Kota Pontianak, terkesan Saling Buang Badan Terkait Peredaran Mikol serta Usaha Esek-Esek Berkedok Massage Tradisional

Hendi Susanto, SH. (kiri) dan Junaidi, S.IP., M.Si (kanan).

HMSTimes.com, Pontianak- Menindaklanjuti informasi dari Kabid Pariwisata Kota Pontianak, terkait tupoksi perizinan dimana adanya dugaan  peredaran minuman beralkohol (mikol) dan usaha esek-esek berkedok massage tradisional, Hendy Susanto, SH. selaku Pengurus LBH di salah satu Organisasi Bantuan Hukum (Posbakum Madin-Wilayah Pontianak), mendatangi langsung Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pontianak untuk mengkonfirmasi izin pengusaha-pengusaha nakal di kota Pontianak, Senin, (13/8/ 2018)

Hendy langsung di terima oleh Kadis PTSP Kota Pontianak, Junaidi, S.IP,M.Si. Dalam dialog tersebut, kembali Hendi mempertanyakan mengenai “legalitas” perijinan usaha-usaha karaoke dan hiburan malam, khususnya ijin pendistribusian mikol diatas katagori aman (5%) dibeberapa tempat karaoke, dan pengadaan “tenaga” pijat plus plus di tempat panti pijat (tanpa menyebutkan nama tempatnya).

“Ada berapa banyak keluhan masyarakat yang kita terima di Posbakum, yang mana mayoritas dalam aduan mereka adalah dikarenakan “kebiasaan” para pasangan, khususnya para suami mereka yang melakukan KDRT dalam rumah tangganya, sebagai efek domino dari tempat seringnya mereka para suami melancongi “tempat tempat” yang kami maksudkan.”, cerita Hendy

“Dan ketika efek domino bergulir begitu deras nya, siapa yang seharusnya yang kita perlu mintakan pertanggungan jawabnya untuk memberikan statement atas maraknya beredar secara bebas mikol yang diatas katagori aman, dan tenaga plus plus?” Dalam hal ini, disamping jelas jelas melanggar Perda Pemkot dan Perda Pemprov, tentu juga nyata nyata terindikasi adanya praktek perdagangan manusia didalamnya.”, tanya Hendy lagi

Kabid Pariwisata Kota Pontianak, Drs. Zulkifli, SE.,M.Bus (Pakai kacamata)

Mendengar pernyataan dan pertanyaan Hendy, Junaidi mengatakan akan menerima masukan yang disampaikan, karena merupakan  suara mewakili masyarakat yang ada.

“Kami tetap menampung masukan-masukan yang sisampaikan kepada kami sebagai bentuk kepeduliaan masyarakat khususnya warga Pontianak terhadap peredaran mikol dan tenaga plus plus dipanti panti pijat yang di sangkakan”.

Namun kepala dinas berkilah menyampaikan bahwa selama ini kami (PTSP) hanya berpatokan kepada apa yang telah ditetapkan untuk menjadi persyaratan, kemudian kalau persyaratan nya sudah kami lihat dilengkapi sesuai yang tertera, ya..kami berkewajiban mengeluarkan ijin nya, walau memang tanpa harus kami sangkal bahwa kami akui ada beberapa Pengusaha atau Pengelola yang memang rada “nakal” dalam menjalankan usaha nya. Namun kami juga bukan pihak (dinas) yang harus bertanggung jawab seratus persen atas pelanggaran pelanggaran yang disangkakan tersebut, karena dalam Perda tentang tupoksi dan wewenang masing masing dinas, khusus mengenai ijin operasional dan pembuat rekomendasi agar segera dilakukan penyelidikan langsung atau penertibannya oleh Satpol PP, ialah Dinas Pariwisata.”, tanggap Junaidi.

Setelah mendengar pernyataan Kadis yang seolah-olah buang badan, Hendy merasa kesal, karena jawaban kedua instansi seakan-akan saling buang badan.

“Lha…kok sekarang kami justru menerima pernyataan dari bapak yang seolah olah kami simpulkan jadi saling buang badan?”, tanya Hendi. “Karena pak, kami, khususnya Posbakum juga memiliki hak investigasi dilapangan lho pak.. Namun demikianpun, kami mencoba untuk menghargai Pemkot terlebih dahulu selaku Eksekutif Negara untuk menyikapi temuan ini, tanpa menjadi saling buang badan dan tanggung jawab dalam hal ini. Ini bahaya pak, apabila dari dinas satu melempar ke dinas lain, sebaliknya dinas yang lain juga pasti akan melempar lagi ke Dinas lain, bahkan…sesekali, tanpa segan mencuek kan temuan ini. Jangan lah semua perkara dan permasalahan dilempar langsung ke Walikota atau Gubernur. Tentu semua ada pada posisi menegenai Tupoksi masing masing dinas terkait. Apa gak malu pak jika semua hal dan perkara dilempar langsung ke Pimpinan Daerah, dalam hal ini Walikota.”, mendengar itu, Junaidi berkilah lagi dengan mengatakan bahwa ijin ijin yang dimaksud bisa keluar atas rekomendasi dinas pariwisata.

“Kalau pun ada yang pernah ter”lolos” kan ijin nya itu semata mata karena adanya Rekomendasi dari Dina Pariwisata kepada kami.”, kata Junaidi. “Jadi begini saja, saya akan upayakan agar kita duduk bareng dan membahas perihal ini, jadi transparan dan terbuka semuanya, tanpa ada yang ditutup tutupi, dan agar jelas siapa oknum “pihak pihak” yang mungkin mem back up usaha Pengusaha nakal tersebut.”, tantang Junaidi.

Ketika Hendi hendak meminta berkas berkas perijinan atas “tempat tempat” hiburan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut,

Junaidi tetap berkilah dan menolak untuk memenuhi permintaan tersebut dengan alasan wajib disertai surat tugas dari Pimpinan (Walikota). “Kalaupun bapak ingin melihat perijinan tempat tempat usaha karaoke dan hiburan (malam) yang dimaksud, silahkan di cek aja di situs resmi kami.”, tepis Junaidi.

“Kami pastikan bahwa kami Posbakum dan elemen masyarakat bersama rekan rekan media akan tetap terus memantau tindakan Pemerintah dalam menindak lanjuti temuan kami ini, bahkan kami pastikan juga Walikota segera akan menerima temuan kami ini setelah yang bersangkutan dilantik.”, tutup Hendi dalam pertemuan itu.

(Asido Jamot)

Editor : A.Z

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: