HMSTimes - What Happened Today? Diduga, Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Air Upas Tidak Memiliki IMB | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Diduga, Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Air Upas Tidak Memiliki IMB

Diduga, Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Air Upas Tidak Memiliki IMB

 

HMSTime.com, Ketapang- Menurut ketua Forum Komunikasi Pewarta Kepolisian (FKPK) Republik Indonesia Kabupaten Ketapang  Kalbar Abdurahman, proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang mendapat pendampingan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diduga banyak tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu terungkap setelah FKPK Ketapang melakukan investigasi cek in ricek ke Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang senin, (23/10) lalu. Di sanalah mereka mengetahui bahwa proyek milyaran yang bersumber dari DAK-APBD Ketapang, mendapat pendampingan TP4D tidak memiliki IMB.

“Dari sekian banyak proyek tidak memiliki IMB, salah satunya adalah proyek pembangunan Pasar Rakyat Air Upas yang menelan dana Rp. 2.193.915.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Beberapa waktu lalu, proyek ini juga kami laporkan ke Presiden dan Jaksa Agung, berkaitan dengan temuan pengerjaan fisik yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proyek ini dikerjakan oleh  oleh CV. Bella Pratama, Mempawah, Kalbar” Kata Abdurahman.

Berkaitan dengan tidak memiliki IMB, orang yang lebih akrab disapa Rahman ini menyayangkan TP4D Ketapang tidak teliti dalam melakukan fungsinya sebagai tim pendamping. “Sebelum melakukan kegiatan kerja semua syarat administrasi harus terlebih dahulu dilengkapi dan melakukan cek in ricek,” tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung  BAB IV persyaratan bangunan gedung bagian pertama umum  pasal 7 bagian kedua pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi, a. Status hak tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan  poin c. harus memiliki IMB.

“Syarat-syarat di atas harus dipenuhi. Jika melangkahi ketentuan, maka itu sebuah pelanggaran. Atas kesalahan, TP4D harus bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Melihat kenyataan di atas, Rahman menilai TP4D Ketapang telah melanggar ketentuan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2002. Dia meminta kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi dan tindakan  tegas terhadap TP4D Ketapang, yang dipandangnya tidak melakukan fungsi kerja sebagaimana semestinya.

Sementara Bonar Tambunan, SH, MH anggota TP4D Ketapang ketika dikonfirmasi berkaitan hal di atas selasa (24/10), tidak mau memberikan keterangan dengan alasan bukan kapasitas dirinya. Diapun mengarahkan  wartawan kepada ketua TP4D, yang juga menjabat sebagai Kasie Intel Kejaksaan Negeri Ketapang yang secara kebetulan tidak berada di tempat.

“Maaf, untuk menjelaskan semua ini, langsung saja kepada ketua TP4D Ketapang, karena ini bukan kapasitas saya,” sarannya kepada media ini.

Tris

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: