HMSTimes - What Happened Today? Di Duga Ada Permainan Dengan JPU, Sidang Pemalsuan Surat Penting Oleh Oknum DPRD Kubu Raya, Sering Di Tunda | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Di Duga Ada Permainan Dengan JPU, Sidang Pemalsuan Surat Penting Oleh Oknum DPRD Kubu Raya, Sering Di Tunda

Di Duga Ada Permainan Dengan JPU, Sidang Pemalsuan Surat Penting Oleh Oknum DPRD Kubu Raya, Sering Di Tunda

HMSTimes.com, Pontianak- Molornya Pengadilan Negeri Pontianak dalam menetapkan status hukum yang melibatkan Rahmad S. anggota DPRD dari partai PKB, kab. Kubu Raya Kalimantan barat yang merupakan terdakwa atas kasus penggunaan Daftar nilai evaluasi murni (Danem) SMP palsu untuk syarat mendapatkan Ijazah Paket C yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) Kubu Raya supaya dapat mengikuti pertarungan pemilihan anggota legislatif kubu raya tahun 2014 silam.

Hal ini disampaikan oleh Bahruddin, rival se partainya pada Pileg yang lalu,  dan juga merupakan ketua ranting (PAC) PKB, di Kec.Sei. Kakap Kab.Kubu Raya. Bahruddin langsung berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengurus DPW dan DPC PKB setelah mengetahui dan membuktikan kebenaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh Rahmad S.

“Saya telah mendapat mandat dari ketua DPW partai untuk berkordinasi langsung dengan DPC, Bawaslu dan KPU Kubu Raya guna menindak lanjuti temuan atas perkara ini, dan memastikan pelantikan atas sdr. Rahmad S.di pending atau bila perlu di batalkan.” katanya.

Namun upaya Bahruddin dalam membuktikan kesalahan Rahmad S. ternyata tidaklah semulus harapannya. Bahkan Rahmad S. tetap dilantik oleh KPU Kubu Raya sebagai anggota DPRD Kubu Raya periode 2014 – 2019.

Melihat hal tersebut, keinginan Bahruddin untuk mengungkapkan kebenaran bahwa Rahmad S. adalah benar terbukti bersalah semakin kuat sehingga pada akhirnya dia mendaftarkan perkaranya ini ke Pengadilan Negeri Pontianak sekira bulan November 2017 dengan judul perkara pemalsuan dokumen penting.

Setelah perkara ini ditangani oleh pengadilan negeri, Bahruddin melihat adanya dugaan “permainan” antara oknum jaksa dengan oknum PH (Pendamping Hukum) terdakwa (Rahmad S.-red) yang membuat jalannya persidangan keseringan molor .” Masa sidang selalu dapat ditunda hingga lebih empat kali hanya karena alasan si terdakwa sakit dan cuma hanya menunjukan kepada hakim surat keterangan sakit yang mana surat keterangan sakit tersebut pun kita tidak tahu dokter mana yang mengeluarkan atau dari rumah sakit mana ? Ini sudah diluar logika kita.”, tandasnya kepada HMSTimes.com, Jumat (02/022018 ).

Ketika kita mempertanyakan kepada hakim ketua (Rudi) terkait hal yang dipersoalkan oleh Bahruddin, hakim tersebut mengatakan bahwa pengadilan akan bersikap tegas kepadaterdakwa jika masih tidak dapat hadir dalam persidangan berikutnya ( 06 /02 2018 ) untuk mendengarkan keputusan hakim. ” Bila perlu kita jemput paksa pada hari H jika terdakwa masih beralasan sakit, dan memang yang bersangkutan wajib datang walau dengan menggunakan kursi roda sekalipun.”, tegas Rudi.

Sebenarnya terdakwa telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum ( JPU ) dengan ancaman kurungan selama 2 tahun 6 bulan pada sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu, namun belum mendapatkan keputusan tetap dari hakim. Sebagai pihak yang merasa di dhzolimi, Bahruddin sangat berharap kasus ini agar dapat segera di tuntaskan sehingga proses pergantian antar waktu (PAW) Rahmad S. juga dapat segera dilakukan, mengingat masa jabatan beliau (Rahmad S.) selaku anggota DRPD akan segera berakhir.

Hingga berita ini diterbitkan, Bahruddin masih menunggu kepastian hukum terhadap Rahmad S. dan tindak lanjut partai atas pergantian antar waktu yang bersangkutan.

Asido Jamot .

Editor : A.Z

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: