HMSTimes - What Happened Today? Bendera K3 Berkibar, Keselamatan Pekerja Terabaikan Dengan Tidak Dilengkapi APD ? | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Bendera K3 Berkibar, Keselamatan Pekerja Terabaikan Dengan Tidak Dilengkapi APD ?

Bendera K3 Berkibar, Keselamatan Pekerja Terabaikan Dengan Tidak Dilengkapi APD ?

HMSTimes.com,Natuna- Pengerjaan Pembangunan Pelabuhan Penagi II oleh kontraktor PT.Karya Tunggal Mulya Abadi, Nomor Kontrak : 03/HUB/SP/III/2018, Nilai Kontrak Rp 17.629.870.000, Anggaran APBD 2018, Konsultan PT.Citra Pamungkas Mandiri. Lokasi Proyek Di Kecamatan Bunguran Timur. Para pekerja diatas tongkang berlangsungnya pemancangan pipa di laut yang merupakan termasuk bagian dari konstruksi pembangunan pelabuhan penagi II.

Bendera yang bertuliskan Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  yang berkibar artinya himbauan tentang Utamakan keselamatan pekerja, telah menjadi sebuah tanggung jawab seseorang atau sebuah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Pemantauan di dilokasi terlihat bendera Safety First berkibar dipelabuhan penagi dengan itu dapat disimpulkan relevansi amanat undang-undang tentang tenaga kerja Nomor 1 tahun 1970 dan permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan. Sebagaimana juga Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang dan penunjukan dan wewenang serta kewajiban Pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli Keselamatan Kerja, Permenakertrans No. 8/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri, Peraturan menteri tenaga Republik Indonesia Nomor : PER. 04/MEN/1987 Tentang Pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli Keselamatan Kerja Pasal 1 (d) Panitia  Pembina Keselamatan dan Kesehatan yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu ditempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana legalitas sektor profesionalitas pelaksana kegiatan proyek.

Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan yaitu Disnakertrans Provinsi tidak tertutup kemungkinan diduga menjadi sebuah dilema di Natuna. Mengingat wilayah Natuna merupakan sebuah wilayah yang sangat jauh dari pemerintahan provinsi Kepri maupun pusat. Wewenang terhadap pengawasan tenaga kerja kapasitasnya Disnakertrans Provinsi Kepri,(Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Penjelasan kadisnakertrans Natuna, Hussyaini,yang pernah dikonfirmasi terkait pemberitaan yang telah diatur diterbitkan media ini beberapa bulan yang lalu. Hussyaini mengatakan bahwa pihaknya hanya memberikan pelatihan dan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki skil dan kemampuan atau keahlian dibidangnya masing-masing, selaras dengan pelatihan yang telah diberikan.

Sehubungan pengawasan tenaga kerja yang menjadi kapasitasnya Disnakertrans Provinsi, tentu secara sistematis menurut penjelasan Hussyaini, pihaknya Disnakertrans Natuna tidak memiliki wewenang untuk terjun langsung mengawasi dan mengevaluasi yang menyangkut K3 dan pengawasan Ketenagakerjaan yang wajib dan harus diterapkan.” Disnakertrans Kabupaten Natuna hanya menghimbau kepada semua perusahan untuk memperhatikan keselamatan tenagakerja  sedangkan untuk pengawasan pekerja disuatu perusahan kewenangan provinsi apabila perusahan tersebut tidak menerapkan keselamatan pekerja. Kami mengharapkan kepada perusahan yang ada di Natuna seharusnya memperkerjakan tenaga ahli yang membidangi K3.” Jelasnya Hussyaini,(11/7/2018),melalui WhatApps.

Dengan berkibarnya bendera bertuliskan Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilokasi proyek pembangunan pelabuhan Penagi II berlangsung,tentunya para pekerja sudah merupakan tanggung jawab pihak kontraktor untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan para pekerja yang berhubungan langsung dengan Fasilitas keselamatan dan penerapan fungsi pengawasan tenaga ahli keselamatan pekerja berada dilokasi,hak pekerja menerima alat pelindung diri (APD). Sudah tentu perhatian yang dimaksud yaitu eksistensi pihak Pengawas untuk memonitoring aktifitas pekerja menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. untuk itu betapa pentingnya peranan pengawasan tenaga ahli keselamatan dan kesehatan Kerja,perlengkapan keselamatan Kerja (Safety Equipment) dan  mengedepankan Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis di direksi kit,agar diketahui seluruh para pekerja seiring implementasi kinerja Pengawasan.

Pantauan HMSTimes.com dilapangan (10/7/2018), bendera putih bertuliskan logo dan kalimat Utamakan keselamatan berkibar namun para pekerja yang bekerja diatas tongkang saat melakukan pengelasan tidak memakai life jacket, pelindung kepala dan memanjat dengan ketinggian diatas 2 meter lebih tidak memakai Safety belt. Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sebagaimana semestinya.

Dan tidak terlihat dilokasi tenaga ahli bidang pengawasan keselamatan dan Kesehatan kerja. Ketika awak media ini mencoba Menelusuri ke direksi kit pelaksanaan proyek kegiatan, namun direksi kit berada dalam keadaan kosong.

Ketika dikonfirmasi salah seorang pekerja,(11-12/7/2018), yang tidak mau namanya dipublikasikan, sedang bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri,mengatakan kantor selalu kosong dan para pengawas jarang berada ditempat. Terlihat 2 hari awak media ini dan rekan mengunjungi direksi kit perusahaan berada. Pegawai selaku Pengawas dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dihubungi dan dicoba untuk dimintai tanggapannya melalui WhatsApp, tidak memberikan respon hingga berita ini diterbitkan.

Sangat disayangkan kinerja para pengawasan keselamatan kerja tidak berada ditempat untuk dipertanyakan Standar Operasional Prosedur keselamatan kerja (Safety Workers) yang dimiliki dan atau yang diterapkan Oleh PT.Karya Tunggal Mulya Abadi. Serta untuk menkonfirmasi Disnakertrans Provinsi Kepri terkait hal teknis Pengawasan penerapan K3 oleh perusahaan. Relevansi mekanisme sebuah tanggungjawab kapasitas pengawasan Disnakertrans Provinsi Kepri terhadap Ketenagakerjaan diwilayah Kabupaten Natuna.

Kapasitasnya Disnakertrans Provinsi Kepri melakukan pengawasan diwilayah Natuna terkait Ketenagakerjaan. Dengan jarak yang begitu jauh,prinsip dari sebuah pengawasan Ketenagakerjaan dan penerapan definisi (K3) yang sebenarnya dapat terlaksana?. Bercermin dari apa yang didapati dilapangan tidak adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan Kerja,(K3) dan masih didapati tidak ada kotak obat yaitu Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dilokasi tempat Kerja. Diduga pihak pengawasan Ketenagakerjaan oleh Disnakertrans Provinsi Kepri untuk wilayah Natuna jarang turun kelokasi,untuk melakukan pengawasan,pengecekan dan mengevaluasi kondisi Ketenagakerjaan di Natuna yang sifatnya untuk memberikan sosialisasi tentang Pentingnya K3,perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja selaku warga negara yang dilindungi haknya akan hal itu oleh negara. Berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku.” Artikulasi fungsi tugas,profesionalitas,kapasitas wewenang selaku pengawasan Ketenagakerjaan.

(Lubis)

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: