HMSTimes - What Happened Today? Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Dituntut 1 Tahun 8 Bulan Penjara | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Dituntut 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Dituntut 1 Tahun 8 Bulan Penjara

HMSTimes.com, Babel – Sidang tuntutanTerdakwa Budik wahyudi yang menjabat sebagai Bendahara DPRD Kota Di gelar kembali di Pengadilan Tipikor Negeri Pangkalpinang,kamis sore kemarin tanggal 01/02/2018 dalam pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Majelis hakim yang diketuai Sri Endang di dampingi 2 hakim anggota, membuka sidang dalam agenda pembacaan tuntutan kepada terdakwa budik terjerat kasus SPPD fiktif anggota DPRD kota Pangkalpinang.karena hanya agenda mendengar pembacaan tuntutan saja dari JPU  (jaksa penuntut umum) hakim mempersilakan JPU untuk membaca tuntutannya di muka persidangan, dalam pembacaan tuntutan JPU di wakili Meta yang mana JPU Samhori (selalu Kasi Pidsus) lagi berada di luar kota melapor atas perpindahan dirinya, dalam pembacaan tuntutanya terdakwa budik wahyudi di tuntut 1 tahun 8 bulan penjara oleh JPU kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Meta juga menuntut terdakwa untuk membayar denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara

“Sementara  kerugian negara senilai Rp 158.253.197 yang diterima 13 dewan JPU menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Budik yang dari awal merasa dirinya dijadikan tumbal, tampaknya terus menderita sendiri. Pasalnya jaksa penuntut benar-benar mengabaikan fakta persidangan atas keterlibatan para atasan dan rekan-rekan Budik di DPRD Kota Pangkalpinang dalam pencairan SPPD bermasalah itu. Bahkan yang lebih ironis lagi, terkuaknya kunci pencairan SPPD ada di tangan Sekretaris Dewan, Latip Pribadi dan ini semua dikemukakan para saksi dalam persidangan sebelumnya, malah tidak terkuak di tuntutan JPU.

Dalam tuntutanya jaksa tidak menyinggung peran dari pengguna anggaran Latip Pribadi  PPTK, PPK serta rekan-rekan Budik yang lainya. Dalam perkara ini jaksa seolah – oleh  terkesan dipersalahkan  Kepada terdakwa budik atas terjadinya korupsi ini

“Padahal fakta persidangan telah jelas-jelas memaparkan adanya peran-peran pimpinan Budik, mulai dari PPTK, PPK, verifikasi, Kabag Keuangan hingga PA (Pengguna Anggaran Latip Pribadi) sampai terjadinya pencairan SPPD fiktif ini. Tetapi faktanya lagi-lagi fakta itu diabaikan, budik berharap ada keadilan pada dirinya tidak hanya menjerat dirinya saja’karna ia merasa di jadikan tumbal.

Dalam kasus ini yang mana diketahui dalam keterangan para saksi saksi di muka persidangan sah-sah telah di akui para saksi,dari desakan hakim kenapa tidak menetapkan Latif pribadi sebagai tersangka,dan memeriksa kembali para anggota dewan pada keterangan  saksi hal seperti ini sering terjadi.sepertinya nya hal itu hiraukan oleh jaksa.

“Apakah lantaran samhori selaku Kasi pidsus telah menerima SK perpindahan dirinya sebagai Kasi perdata ditempat yang baru,sehingga dirinya tidak menerapkan tersangka baru”apakah diserah kan samhori kepada kasi pidsus yang baru pada kasus ini? Apakah ada dil-dil tertentu kepada orang-orang  yang tersangkut terjerat masalah ini,apakah perkara ini seperti Sinetron sudah di sekenariokan kita liat saja nanti’ kiranya hukum di indonesia ini harus ditegakkan Media HMSTimes.com akan terus memantau  dalam perkara SPPD fiktif ini,dalam sidang selanjutnya kamis depan pihak budik akan (pledoi) dan akan mengunkap fakta yang ada selama ini dipersidangan.

Jm

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: