HMSTimes - What Happened Today? Beberapa Asosiasi Pengusaha Kepri Menolak Wacana Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Batam. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Beberapa Asosiasi Pengusaha Kepri Menolak Wacana Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Batam.

Beberapa Asosiasi Pengusaha Kepri Menolak Wacana Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Batam.

HMSTimes.com, Batam- Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau (Kadin) dan beberapa asosiasi pengusaha di Kepri, menolak adanya wacana pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Peralihan status Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Panitia (Kadin) penolakan KEK, Mantan Wakil Gubernur Kepri, HM Soerya Respationo dalam Konferensi pers di Hotel Aston Batam, Selasa (15/5/2018).

Dalam penolakan KEK, Asosiasi / Himpunan Dunia Usaha Batam dan pelaku usaha Batam, menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Dunia Usaha Batam menolak Rencana Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, karna akan membuat barang-barang kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan daya saing Batam
  2. Meminta kepada Pemerintah agar memegang komitmen dan kepastian hukum sesuai amanah UU FTZ No 36 Tahun 2000 dalam pelaksanaan FTZ selama 70 tahun, dan memperkuat FTZ  dengan memberikan fasilitas dan insentif FTZ plus-plus.
  3. Meminta kepada Pemerintah daerah dan pusat untuk fokus meningkatkan sistem pelayanan publik dan perizinan dunia usaha, dalam mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam

HM Soerya Respationo, juga menyampaikan, kita bukan hanya sekedar menolak KEK, tapi kita juga membentuk tim FTZ Plus Plus.

Dalam pembentukan FTZ Plus Plus, dimana HM Soerya Respationo dipilih sebagai ketua dari tim FTZ Plus Plus, Asmin Patros sebagai sekretaris, Ir. Cahya dan Makhruf Maulana sebagai bendahara.

“Kita bersama-sama mengajukan ke pemerintah pusat untuk mengusulkan kalau Batam itu bukan KEK tapi FTZ Plus Plus,” Ujarnya.

Selama ini FTZ sudah ada, tinggal memberikan point plus-plus penekanan FTZ bagaimana, kita juga masih harus melengkapi siapa di bidang hukum, bidang sosial masyarakat, dan bidang tata kelola pemerintahnya.

Jika sudah lengkap semuanya, akan di bawa rapat dan baru kita susun sesuai bidangnya, agar tata kelola pemerintahannya tidak saling tabrakan, tutupnya.

Rega & Yuyun

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: