HMSTimes - What Happened Today? Bayar Upah di Bawah UMK dan Putuskan Kontrak Sepihak, PT.Garuda kita di Gugat. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Bayar Upah di Bawah UMK dan Putuskan Kontrak Sepihak, PT.Garuda kita di Gugat.

Bayar Upah di Bawah UMK dan Putuskan Kontrak Sepihak, PT.Garuda kita di Gugat.

Fitri wulandari, SH

HMSTimes.com, Batam- Perselisihan hubungan industrial antara PT.Garuda Kita, yang bergerak dibidang, restoran/cafe dengan mantan karyawannya bernama Niat Hayati Mendrofa (NHM), yang diputus kontrak yang masih berjalan dengan tidak membayar sisa kontrak yang sudah dibuat antara kedua belah pihak. PT.Garuda kita memiliki usaha restoran/cafe dikota Batam yang meliputi, Malaya cafe, Gadeno, aresto Cafe, Godifa, Coffee Town dan Pizza cafe.

Sesuai kronologis yang disampaikan oleh NHM, pada awal bekerja, pekerja di kontrak selama 6 bulan di Malaya Cafe BCS Mall dibagian waiters dan di suruh untuk membeli seragam yang telah disediahkan oleh pihak perusahaan dengan memotong gaji pekerja sebesar Rp 210.000,- , dimana gaji yang diterimapun dibawah upah minimum kota Batam (kurang dari 2 juta), terang NHM yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, dari YLBHN “Bersatu demi Keadilan” yakni, Fitri wulandari, SH, Senyawan Harefa.

Perselisihan ini sudah sampai pada tahap tripartit di Disnaker Kota Batam, dimana sebelumnya, jalur bipartit yang telah ditempuh menemui jalan buntu.

Fitri wulandari, SH, kepada HMSTimes.com mengatakan bahwa pada pertemuan di Disnaker pada hari Rabu, (9/1/2019) yang lalu, yang dihadiri oleh pihak perusahaan yang diwakili oleh Jonni P, dkk, dan pihak pekerja, dan dimediasi oleh Hendra, menyampaikan bahwa sesuai data dan kronologi yang ada, pihak perusahaan  (PT.Garuda Kita) telah melakukan pelanggaran, dan dia berharap agar pihak perusahaan bisa menyelesaikannya, jika tidak, pihak Disnaker akan mengeluarkan anjuran, sesuai UU yang berlaku, tuturnya dikantor disnaker kota Batam.

Lanjut Fitri menyampaikan bahwa tuntutan kliennya hanya meminta hak normatifnya sesuai UU yang berlaku, yaitu sisa kotrak selama 3 bulan yang diputus pihak perusahaan secara sepihak, sesuai Pasal 62 UU no 13 tahun 2003, kemudian kekurangan upah yang tidak sesuai UMK kota Batam sesuai anamat pasal 90 UU no 13 tahun 2003.

Selain tuntutan tersebut diatas pihak kuasa hukum juga mempertanyakan ketidak ikutsertaan klienya dalam program BPJS sessuai UU No 24 tahu 2011, semasa bekerja diperusahaan.

Yang lebih anehnya lagi pihak perusahaan meminta kembali baju seragam yang telah dibeli oleh pekerja tanpa mengembalikan uang yang telah dipotong ke pekerja dengan dalih baju tersebut disewakan dan jika tidak dikembalikan maka gaji pekerja tidak akan dibayarkan,  tutur Senyawan Harefa.

(AZ)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: