HMSTimes - What Happened Today? Banjir di Tiban Baru Diduga Ada Kegiatan KSB Diluar Izin. | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Banjir di Tiban Baru Diduga Ada Kegiatan KSB Diluar Izin.

Banjir di Tiban Baru Diduga Ada Kegiatan KSB Diluar Izin.

HMSTimes.com, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum mengenai perizinan cut and fill yang berakibat banjir dikelurahan Tiban Baru dan Kecamatan Sekupang.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, dan dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Musofa, Sukaryo, Harmidi, Yudi Kurnain, serta Kadis Bina Marga & Sumber Daya Air Kota Batam, Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Kadis Penanaman Modal & PTSP Kota Batam, Camat Sekupang, Lurah Tiban Baru, Kakan Lahan BP Batam, PT. Glory point, PT. Riau Jaya Bertuah, PT. Mitra Bintan, dan Koperasi BP Batam.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, mengatakan banjir di daerah Tiban Koperasi diduga karena adanya kegiatan di Tiban Baru, Jum’at (3/8/2018).

Kita akan menindak lanjuti secara kongkrit dilapangan, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi agar tidak terjadi hal yang sama.

“Kita akan melihat langsung kelapangan mengingat cuaca di Batam tidak bisa diprediksi kapan hujan kapan tidaknya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto.

Dalam RDP ini kita bersama sepakat, baik pihak Otorita dan Pemko untuk membantu secepatnya permasalahan banjir yang ada di masyarakat.

“Kita akan memberikan ruang kesempatan kepada Pemko dan BP Batam untuk memberikan penjelasan ke masyarakat

agar kejadian tidak terulang lagi,” ujarnya.

Menurut PT.Glory Point tadi selama dalam menyelesaikan pematangan lahan bahkan drainase yang sudah diselesaikan selama 7 bulan kemaren, tidak ada namanya banjir dan luapan air.

“Selama 7 bulan terakhir tidak pernah banjir di daerah tersebut, padahal posisi kolam saluran air sudah ditutup,” ujar Budi Mardiyanto.

Ia juga menambahkan, sebelum ada kegiatan cut and fill yang dilakukan di belakang lahan tersebut, salah satunya diperuntukkan Kavling Siap Bangun (KSB).

Sementara lahan yang disekitar menurut BP batam tidak ada pengalokasian KSB disitu, karena lokasi tersebut termasuk hutan lindung, berarti ada kegiatan diluar izin perorangan.

“Setau saya harus berbadan usaha atau yayasan dan perusahaan, dan sudah terungkap dilakukan oleh seseorang, identitas sudah dapat tinggal kita kembangkan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto.

Kita akan merekomendasikan untuk Pemko Batam mengambil langkah cepat agar tidak terjadi lagi banjir, ungkap Budi.

(Yuyun)

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: