HMSTimes - What Happened Today? Atas Laporan Kontraktor, Polda Kalbar OTT Kepala Dinas PUTR Ketapang | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Atas Laporan Kontraktor, Polda Kalbar OTT Kepala Dinas PUTR Ketapang

Atas Laporan Kontraktor, Polda Kalbar OTT Kepala Dinas PUTR Ketapang

HMSTimes.com, Kayong Utara,Ketapang- Kebenaran adanya OTT terhadap jajaran Dinas PU Kabupaten Ketapang disampaikan oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono,SH,MH, Selasa.(23/10/2018).

Adanya OTT yang dilakukan, berawal dari adanya keluhan dan laporan informasi dari kontraktor, dengan nomor LI/92/X/2018/Dit Reskrimsus-3, tertanggal 19 Oktober 2018.

OTT dilakukan jajaran Dit Reskrimsus Polda Kalbar dengan mengamankan DG Kepala Dinas PUTR dan ID Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ketapang. Satuan Dit Reskrimsus juga menyita berbagai berkas barang bukti.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono  menjelaskan, Bahwa OTT dilakukan karena danya informasi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para terduga.

“Kita melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sudah diamankan, melakukan penggeledahan terhadap kantor dan rumah pihak-pihak terkait. Serta  melakukan penyitaan barang bukti. Melakukan gelar perkara,”  jelas Kapolda Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH., MH.

Kepala Kepolisian Kalbar menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan tidakan penyalahgunaan wewenang yang akan memicu tindakan pidana korupsi.

” Jangan main-main dengan korupsi, tentu ini menjadi perhatian bersama,” tegas Kapolda Kalimantan Barat.

Direktur Kriminal khusus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah menerangkan.

“Pada jam 12.00 WIB, tanggal 22 Oktober 2018 Tim Penyidik Subdit-3 / Tindak Pidana Korupsi Dit Reskrimsus Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit-3 melakukan operasi tangkap tangan terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang”, terang Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah.

Dalam penjelasannya, perbuatan terlapor, diduga melanggar  pasal 12 huruf e atau pasal 11  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal  5 ayat (1) UU No. 8 Th. 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.**

( Humas Polda Kalbar/ A.M)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: