HMSTimes - What Happened Today? Asetanian Kecewa Dengan Penegakan Hukum Di Batam | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Asetanian Kecewa Dengan Penegakan Hukum Di Batam

Asetanian Kecewa Dengan Penegakan Hukum Di Batam

HMSTimes.com, Batam- Sengketa antara Asetanian Pte Ltd sebuah badan hukum Singapura dengan PT Metacentra yang berdomisili di Batam berbuntut panjang. Setelah sebelumnya Asetanian melaporkan Metacentra ke Polda Kepri dibawah LP No. LP-B/SO/X/ZOlG/SPKT-Kepri dengan persangkaan Pasal 365. 335, dan 170 KUHP, kali ini Asetanian kembali melaporkan ke Polresta Barelang dibawah LP No. STTLP/293/III/2018/SPKT-Resta Brlng dengan persangkaan Pasal 363 KUHP.

Penasihat hukum Asetanian Pte Ltd Hermansyah Dulaimi menjelaskan sengketa berawal dari pengakhiran perjanjian pembangunan kapal miIik Asetanian, dimana Asetanian telah membayar biaya

pembangunan kapal sebesar S$ 1.090.850, dan sisanya sebesar SS 143.000, dibayarkan bersamaan Metacentra menyerahkan ijin penurunan kapal dari Syahbandar.

“Metacentra tidak kunjung menyerahkan ijin penurunan kapal dari Syahbandar, sehingga sisa pembayaran belum dapat direalisasikan. Alih-alih melakukan upaya hukum justru Metacentra mengambil semua material kapal tanpa ‘seijin Asetanian, bahkan termasuk hasil pekerjaan kontraktor lain dan beberapa perlengkapan kapal dengan total nilai S$ 1.717.959,” jelas Hermansyah, di Hotel Hariss Batam Centre, Senin (19/3/2018).

Atas peristiwa tersebut Asetanian melaporkannya pada Polda Kepri dan disaat penyidikan berlangsung Metacentra kembali melakukan pemotongan dan pengambilan badan kapal yang kemudian dilaporkan pada Polres Barelang.

“Kami melaporkan pada Polres Barelang karena disaat terjadinya ketegangan antara security Asetanian dengan masa yang dibawa Metacentra, Polres meminta kedua pihak meninggalkan area dan keamanan diambil-alih Polres. Namun keesokannya Metacentra memotong dan mengambil badan kapal padahal dalam status pengamanan Polres,” Ujarnya.

Sebelum terjadinya peristiwa kedua, Asetanian sudah memberitahukan potensi pengulangan perbuatan pada Polda Kepri dan memohon pengamanan kapal, namun permohonan belum dikabulkan sekalipun penyidikan tengah berjalan.

Hermansyah yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPN Peradi menyayangkan kondisi penegakan hukum yang terjadi di Batam sebagai pintu gerbang Indonesia dari negara-negara tetangga. Di saat sedang giat-giatnya Pemerintah mengundang investor untuk membangun perkonomian Indonesia, justru terjadi preseden yang mengecewakan investor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Harapannya, Presiden dan Kapolri bisa memberi perhatian terhadap kasus ini guna membangun kepercayaan investor terhadap kepastian hukum dan investasi di Indonesia, Tutupnya.***

Yuyun

Editor: A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: