HMSTimes - What Happened Today? 10 Persen Orang Kaya Kuasai 77 Persen Kekayaan Nasional Indonesia | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > 10 Persen Orang Kaya Kuasai 77 Persen Kekayaan Nasional Indonesia

10 Persen Orang Kaya Kuasai 77 Persen Kekayaan Nasional Indonesia

Ketimpangan struktur agraria dan konflik struktural agraria masih
terus terjadi. Saat ini hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan
secara besar-besaran atas sumber agraria dan meningkatkan ketimpangan
struktural yang semakin tajam.

Koordinator Umum Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Dewi
Kartika, menyebutkan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77
persen kekayaan nasional. Setelah tanah menjadi objek investasi,
rata-rata pemilikan tanah di kalangan petani malah kurang dari 0,3
hektar.

Sementara kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak serius dilakukan.
Sebab masih berwatak legalisasi aset/sertifikasi tanah saja.

“Prioritas tiga tahun ini dicurahkan pada pembangunan infrastruktur
dan investasi. Beberapa program atas nama paket ekonomi justru
bertolak belakang dengan semangat reforma agraria,” ujarnya dalam
siaran persnya, Jumat (06/10/2017).

Di sisi lain, kebijakan ekonomi Jokowi-JK juga menjadi celah untuk
semakin banyaknya potensi korupsi yang akan terjadi di sektor agraria.
Persoalan potensi korupsi di sektor agraria sudah menjadi perhatian
oleh KPK. Hal ini ditunjukkan dengan disepakatinya Nota Kesepahaman
Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan 12 Kementerian dan
Lembaga (NKB 12 K/L) yang ditandatangani pada 10 Maret 2013 lalu.

Tiga agenda utama NKB tersebut adalah harmonisasi kebijakan dan
regulasi; percepatan pengukuhan kawasan hutan; dan resolusi konflik.
Pada 2015, NKB itu diperluas menjadi Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumber Daya Alam (GNPSDA). Dengan menambahkan Gerak perluasan cakupan
hingga ke tambang dan kelautan.

Salah satu hasil dari KPK-GNPSDA yang lebih pada domain pencegahan
dan berorientasi ke perbaikan sistem tersebut menunjukkan bahwa akibat
pertambangan di dalam kawasan hutan negara kehilangan potensi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 15,9 triliun per
tahun. Belum lagi kerugian negara akibat pembalakan liar yang mencapai
Rp. 35 triliun.

“Kerugian negara pada sektor kehutanan juga berasal dari banyak
sumber. Sumber yang paling utama adalah ketidakjelasan data dan
informasi mengenai jumlah ijin, penerima, luasan dan lokasi izin-izin
yang dikeluarkan di kawasan hutan,” kata Dewi.

Ketidakjelasan ini menjadi ruang yang sangat nyaman bekerjanya berbagai modus
penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Pihaknya mengusulkan,
dari sisi kebijakan perlu adanya pembenahan regulasi, hal ini juga
suatu terobosan penting yang harus dilakukan.

“Melihat besarnya potensi korupsi di sektor agraria, maka kami meminta KPK untuk
melakukan penegakan hukum melalui koordinasi, supervisi, monitor,
pencegahan, dan penindakan beragam korupsi yang terjadi di sektor
agraria,” sebutnya.

KNPA juga meminta KPK untuk melakukan supervisi monitoring dan
evaluasi secara sungguh-sungguh atas luas wilayah hutan dan sumberdaya
alam lainnya berdasarkan penguasaan, pemanfaatan dan peruntukannya.
Hal ini untuk menegaskan sejauh mana kemanfaatannya demi menciptakan
kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan struktural berbasis agraria.

“KPK perlu melakukan audit, pengusutan dan penindakan terhadap
praktek korupsi baik dalam bentuk suap, pemerasan atau bentuk-bentuk
lainnya pada penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya
agraria baik oleh BUMN maupun perusahaan swasta,” tandas Dewi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan beberapa
tahun lalu KPK pernah menghimpun lebih dari 12 kementerian dan lembaga
yang menyangkut penanganan masalah konflik agraria dan penanganan
lahan. KPK sendiri akan mempelajari kembali kerja sama penanganan
masalah di sektor agraria tersebut.

Ditegaskan Saut, KPK juga tidak akan berhenti untuk mengusut
kasus-kasus terkait pemberian izin usaha yang terindikasi korupsi.
“Ada ribuan case, kita tidak spesifik bicara kasus per kasus hari ini,
karena kalau bicara kasus, ada ribuan yang KPK harus mendalaminya,”
katanya.(BROJE)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: