HMSTimes - What Happened Today? Kadin Batam Gelar Diskusi Publik Terkait Kenakikan Pajak Yang Membebani Masyarakat | HMSTIMES
You are here
Home > HMSFinance > Ekonomi Bisnis > Kadin Batam Gelar Diskusi Publik Terkait Kenakikan Pajak Yang Membebani Masyarakat

Kadin Batam Gelar Diskusi Publik Terkait Kenakikan Pajak Yang Membebani Masyarakat

HMSTimes.com, Batam- Kamar dagang industri Batam menggelar diskusi publik membedah kenaikan pajak dan retribusi Daerah, yang diselenggarakan di Hotel Harris Batam Centre, Rabu (12/9).

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk

Dalam diskusi itu, dihadiri oleh  Ketua DPRD Batam, Ombudsman, mahasiswa, serta masyarakat yang bertema  “Membedah Kenaikan Pajak dan Retribusi Kota Batam”

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan bahwa kegiatan diskusi publik ini, lebih bersifat berdialog dengan membahas kenaikan pajak dan retribusi Kota Batam.

Pihaknya juga mengundang beberapa instansi terkait lainnya, namun dalam acara tersebut Pemko Batam, sangat disayangkan dalam diskusi tersebut Walikota Batam tidak hadir, tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya bagi semuanya, khalayak. “Setidaknya dalam kegiatan diskusi ini perwakilan dapat dihadiri supaya membahas bersama-sama,” ungkap  Jadi Rajagukguk.

Dikatakan, Jadi Rajagukguk dalam hal ini dibuat diskusi, pasalnya banyaknya masyarakat yang menyampaikan keluhannya terhadap nilai presentasi kenaikan pajak retribusi di kota Batam.

Menurutnya, Pajak dan retribusi sangat penting sehingga pencapaian dapat optimal sesuai yang kita inginkan. Sehingga kedepan ini tidak memberatkan masyarakat.

“Pajak dan retribusi daerah itu penting untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah,” sebutnya.

Dijelaskannya, namun kebijakan pajak dan retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan menperhatikan potensi daerah (baca: kondisi ekonomi dan UU No.28 Tahun 2009).

Ia mengucapkan terimakasih atas kehadiran Ketua DPRD Kota Batam, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri dan Kepala Ombudsman Kepri, sayangnya Walikota Batam tidak hadir.

Dalam diskusi itu berbagai pertanyaan yang ditanyakan kepada  Ketua DPRD Batam Nuryanto, seperti   NJOP itukan bukan dalam bentuk Perda tapi dalam bentuk Perwako, tidak masuk akal kenaikan pajak bisa 100 – 500 % untuk kenaikan.

Menurutnya, dampak dari kenaikan pajak itu  suatu kegagalan tersendiri dari Walikota Batam, seperti APBD Batam terus menerus defisit, Jadi artinya Walikota gagal dalam mengatur keuangan daerah. “Kalau bisa untuk kenaikan pajak retribusi tersebut dapat ditunda bila tidak kita gugat,”

( Rega)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
%d blogger menyukai ini: