HMSTimes - What Happened Today? DPRD Natuna Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Fraksi, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > DPRD Natuna Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Fraksi, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018

DPRD Natuna Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Fraksi, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018

HMSTimes.com, Natuna – Bupati Natuna Hamid Rizal, bersama Pimpinan OPD, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Natuna, tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna, Tahun Anggaran 2018.

Sidang dipimpin langsung wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, (16/7/2019).

Pandangan Fraksi Demokrat tentang pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun 2018, menyarankan agar pengelolaan keuangan daerah transparan, ucapa Dwitra Gunawan saat membacakan pandangan akhir Fraksi. Pihaknya setuju atas laporan pertanggung jawaban tahun 2018

Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat diproses untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.

Sementara itu, Fraksi Golkar menghimbau agar pembangunan lebih dikedepankan dan lebih aktif, apalagi untuk kebutuhan masyarakat.

Lain halnya dengan Fraksi PAN, mereka meminta agar Pemerintah lebih memperhatikan soal potensi SDA, seperti Parawisata ,Perikanan , karena dapat menambah PAD, ujar Yohannes .

Fraksi P3 dibacakan oleh Pang Ali, meminta kepada Bupati agar segera menyelesaikan pembangunan infrastuktur yang masih tertunda. Memperhatikan tenaga pendidik. Proses kegiatan DAK. Kami serius dalam mengawal kegiatan ini.Namun demikian kami setuju atas laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2018.

Fraksi PNR, secara garis besar setuju atas LPJ Bupati tahun 2018.

Fraksi Gernas, dalam laporannya, meminta akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Selain itu masih banyak ditemui kekurangan, oleh sebab itu jedepan harus lebih transparan.Minta Pemkab menggenjot sumber PAD dan selalu memperhatikan OPD dalam melaksanakan kegiatan .

Fraksi Gernas menyarankan kepada OPD agar kegiatan terlebih dulu dimusyawarahkan, sehingga tepat sasaran. (***)

(Abdullah Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top