HMSTimes - What Happened Today? Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ketua DPRD Sebut Nama Bupati Dalam Konferensi Pers | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ketua DPRD Sebut Nama Bupati Dalam Konferensi Pers

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ketua DPRD Sebut Nama Bupati Dalam Konferensi Pers

Hadi Mulyono Upas, saat gelar konferensi pers didampingi istrinya di Mapolres Ketapang

HMSTime.com Ketapang – Sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang pada pokok pikiran aspirasi dirinya oleh Kejari Ketapang, pada Selasa (13/8/2019), HMU sempat dikabarkan berada di luar daerah lantaran berobat di Semarang.

Pada Senin 29 Agustus 2019 bertempat di Mapolres Ketapang HMU melakukan konferensi pers, dengan maksud mengklarifikasi pemberitaan terhadap dirinya yang sedang viral.

Dalam keterangan persnya HMU menyebut bahwa penetapan dirinya terkesan dipaksakan.

Diakui oleh HMU bahwa dalam proses pemeriksaan dirinya yang berawal sebagai saksi hingga penetapan statusnya sebagai tersangka, dirinya sedang dalam keadaan sakit dan sedang dalam proses pengobatan di Semarang.

Hadi Mulyono Upas (HMU) dalam keterangan persnya di Mapolres Ketapang juga mengaku kondisi sakitnya itu sebelumnya sudah diketahui pihak Kejari Ketapang, sebab dirinya telah memberitahu melalui surat resmi yang menyatakan dirinya sakit.

“Suratnya resmi keterangan sakit sudah diserahkan ke Seketariat Dewan maupun ajudan saya. Saya heran kok saya ditetapkan menjadi tersangka, itulah yang menyebabkan saya keberatan, karena saya dalam memberikan keterangan dalam kondisi sakit,” terang Hadi Upas.

Dalam kaitan dana aspirasi dirinya pada tahun 2017-2018 lalu yang membuatnya tersandung kasus korupsi bukanlah murni miliknya sendiri. Dirinya menyinggung ada keterlibatan Kepala Daerah dan ia menyebut nama Martin Rantan yang menjabat Bupati Ketapang saat ini.

Dikatakan Hadi Mulyono Upas, bahwa dana ABPD 2017 -2018 yang masuk lewat dana aspirasi miliknya itu sengaja dititipkan Kepala Daerah untuk membantu biaya kegiatan yang diluar kegiatan APBD. Dari persentase hasil proyek aspirasi tersebut diakuinya sebagai dana kebijakan daerah.

“Uang ini harus saya klarifikasi untuk apa saja, ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk uang kebijakan. Ini langsung Bupati, karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa di kelola dalam APBD Ketapang,” katanya.

(A.M)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top