HMSTimes - What Happened Today? Dinas PU Buang Badan, Inilah Alasannya Tentang Keterlambatan Dan Mangkraknya Proyek Akses Jalan Lahusa- Gomo -Nias Selatan | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Dinas PU Buang Badan, Inilah Alasannya Tentang Keterlambatan Dan Mangkraknya Proyek Akses Jalan Lahusa- Gomo -Nias Selatan

Dinas PU Buang Badan, Inilah Alasannya Tentang Keterlambatan Dan Mangkraknya Proyek Akses Jalan Lahusa- Gomo -Nias Selatan

HMSTimes.com, Batam- Polemik proyek pembangunan akses jalan Lahusa -Gomo, Kabupaten Nias selatan, yang hingga kini masih jalan di tempat dan menjadi tanda tanya besar dari masyarakat Nias Selatan. Proyek yang fenomenal ini seyogianya sudah lama selesai dan dinikmati oleh warga Nias Selatan, khususnya warga sepanjang jalan dari kecamatan Gomo hingga ke kecamatan Lahusa, dimana pembahasan, penganggaran dan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut sudah mulai sejak tahun 2015, tetapi hingga tahun 2017 ini belum kelar-kelar.

Mengutip pernyataan mantan ketua Komisi C. DPRD Nias Selatan yang membidangi Proyek tersebut, Ikhtiar Telaumbanua Kepada HMSTimes.com, mengatakan ” bahwasanya Akses jalan Gomo-Lahusa pada tahun anggaran 2015 telah di anggarkan dan di sahkan sebesar Rp 30 Milliar, Namaun dalam pelaksanaannya pihak kontraktor  tidak bisa menyelesaikan sesuai teknis dan mekanisme yang ada  (pihak kontraktor bermain-main), sehingga pihak Dinas Pekerja Umum (PU) memutus kontrak  pelaksana proyek tersebut pertanggal 31 Desember 2015,  dengan  sisa anggaran  Rp 9 miliar . Kemudian tahun 2016 untuk meneruskan Proyek tersebut di anggarkan kembali sebesar Rp 10 miliar, namun dalam pelaksanaannya sama dengan kotraktor sebelumnya yang tidak bisa menyelesaikan  pekerjaan tersebut, sehingga pertanggal 31 Desember 2016, Pihak PU memutus kembali kontrak pelaksana proyek tersebut, dengan sisa anggaran kurang lebih Rp 8 miliar, dan tahun 2017 ini pembangunan jalan tersebut kembali di anggarkan sebesar Rp 10 miliar,” Jelasnya.

Kini Proyek akses jalan tersebut sudah di anggarkan, serta sudah ditenderkan melalui lelang di tahun 2017 ini, dimana tender tersebut di menangkan oleh PT. Netralindo Jaya Mandiri, yang beralamat di Jln.BZ Hamid Komp Baru No18-B LK XII Km 6.8- Medan (kota) Sumatera Utara, Dengan nilai harga penawaran sebesar Rp 9.988.072.597,89,-. dan pada bulan Juli PT. Netralindo Jaya Mandiri telah terikat kontrak dengan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Nias Selatan, serta sudah ada pencairan uang muka sebesar 20 % dari nilai Kontrak proyek. jika di hitung-hitung hampir 2 miliar rupiah, namun hingga saat ini belum ada realisasi pengerjaan dilapangan, kata Sekretaris LSM KPK Nias Selatan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Nias Selatan, Arsen Halu kepada HMSTimes.com, Via telpon seluler, terkait kontrak dan pencairan uang muka,serta belum adanya realisasi dilapangan,  mengatakan ” secara aturan sekarang sudah masuk ke kontrak kritis, jadi kita sudah sampaikan kekontraktor sampai peringatan, jadi kontraktor beralasan masih dalam mobilisasi, akhirnya yang penting kami sampaikan bahwa waktu yang anda gunakan ini adalah waktu efektif bagi anda untuk menyelesaikan, apa bila tidak selesai nanti pada saat akhir kontrak, maka penyitaan jaminan, baik uang muka, jaminan pelaksanaan dan masuk ke daftar hitam (black list) akan kita lakukan, jadi itu konsekuensi yang diterima oleh kontraktor jika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan”, jelas Arsen.

Sementara terkait pencairan uang muka Arsen mengakui bahwa pencairan uang muka itu benar adanya, karena itu merupakan ketentuan hak dari rekanan Dinas PU (Kontraktor pelaksana),  dengan catatan kontraktor menyampaikan penggunaan uang muka, dan itu sudah di sampaikan, terang Arsen lagi.

Ketika HMSTimes.com konfirmasi terkait keterlambatan proyek tersebut dari tahu 2015 hingga 2017 ini, Arsen juga menyampaikan ” kalau masalah kontraktor kemarin tahun 2015, kepulauan Nias hanya memiliki 1 AMP, jadi mereka melayani beberapa kabupaten di Nias dan bandara binaka, sehingga mereka agak terlambat dan menyurati kita bahwa mereka bisa menyagupi pengerjaan tersebut sekitar bulan juni, sementara kontrak hanya sampai tanggal 31 desember 2015, sehingga dari pada rekanan (kontraktor) kena denda dan di Black list, lebih baik kita putus kontraknya, sebenarnya bukan karena kelemahan rekanan tapi AMP yang ada ini tidak bisa melayani   seluruh kabupaten.”

Kemudian alasan keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut di tahun 2016, yaitu masalah rekanan (kontraktor), dimana kontaktor pelaksana tersebut tidak memiliki modal dan hanya mengharapkan uang muka, pada hal pada saat verifikasi fatwal, kontraktor tersebut memiliki dukungan dari Bank, tapi tahu-tahunya tida ada ” tutur Arsen.

Menaggapi hal tersebut, salah satu tokoh warga dari Kecamatan Gomo berinisial YT, kepada HMSTimes.com mengatakan ” seharusnya pemerintah harus selektif dalam memilih rekanan dalam menyelesaikan proyek tersebut, termasuk surat dukungan Bank sebagai salah satu jaminan pembiayaan proyek, serta dukungan rekanan kontraktor dalam hal penyediaan jasa alat berat, sehingga tidak terjadi hal yang serupa, uang muka sudah cair, axction dilapangan  belum ada, “  itu harus di cek betul-betul jangan sampai kecolongan lagi.

Dan terkait kontraktor tahun 2015, yang kita sayangkan kenapa kontraktor tersebut bisa lolos verifikasi, jika memang tidak sanggup melayani seluruh proyek yang mereka tenderkan ? ini kan tender bukan penunjukan langsung, jadi sekali lagi pemerintah kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini Dinas PU, betul- betul selektif, turun kelapangan jangan hanya tahu menerima laporan saja, tutur YT dengan nada kesal.

A.Z

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top