HMSTimes - What Happened Today? BPJS Kesehatan Tak Pernah Beres, Harus Ada Pembangkangan Sosial | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > BPJS Kesehatan Tak Pernah Beres, Harus Ada Pembangkangan Sosial

BPJS Kesehatan Tak Pernah Beres, Harus Ada Pembangkangan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dianggap tidak pernah berpihak kepada masyarkat. Selama ini, asuransi Negara itu hanya menguntungkan para jajaran direksi dan jajaran Dewan Pengawas (Dewas)-nya saja.

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Koornas MP BPJS)Hery Susanto menyampaikan, BPJS Kesehatan hanya menjadi sumber konflik dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, sikap eksklusivisme dan menggantungkan keuntungan pribadi para jajaran direksi dan dewas-nya sangat nyata di BPJS Kesehatan.

“Setelah dikaji secara seksama, BPJS Kesehatan selama ini kami nilai telah membuat pola fait accompli (ketentuan yang harus diterima) bagi publik luas, sabagai badan hukum publik yang mengurusi JKN. Kita perlu sebuah gerakan pembangkangan sosial terhadap BPJS Kesehatan,” tutur Hery Susanto, dalam siaran pers, Senin (09/10/2017).

Menurut Hery, BPJS Kesehatan sebetulnya menjadi sentral poin dalam mengatur pola hubungan antarlembaga yang menjadi mitranya.

“Kita semua seolah terjebak dalam mainstream yang dimainkan BPJS Kesehatan. Apa selama ini BPJS Kesehatan telah memainkan format hubungan antar lembaga yang kondusif dan koordinatif antar stakeholder? Kami nyatakan tidak pernah sama sekali ada,” tutur Hery.

Dia juga mempertanyakan, bahwa selama ini, BPJS Kesehatan tidak pernah dipertemukan secara komunikatif antara masyarakat dari berbagai komponen dengan fasilitas kesehatan (faskes) dan Rumah Skit (RS) sebagai mitra BPJS Kesehatan.

“Kami belum pernah temukan itu. Antar stakeholder seakan disekat satu sama lain, tidak pernah ada suatu pola informasi yang sinergis yang mendukung program JKN secara baik,” ujarnya.

Malah, menurut dia, selama ini BPJS Kesehatan hanya sibuk dari dan untuk dirinya sendiri saja.

“Ekslusif dan cenderung menjadi sumber konflik. Menjadi beban negara karena selalu defisit hingga minta kenaikan iuran dari masyarakat,” ujar Hery.

Dalam banyak kasus, lanjut dia, BPJS Kesehatan tidak berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, BPJS Kesehatan lebih cenderung berpihak kepada faskes dan RS sebagai sesama profesinya.

“Mereka lebih takut kehilangan hubungan kemitraan ketimbang dengan masyarakat. Sebuah sindikasi kongkalikong yang cenderung mendekati nyata. Uang Rakjat disikat, uang negara diembat. BPJS Kesehatan sumber konflik JKN makin mendekati realitas,” tuturnya.

Dia membeberkan, di sector hulu-nya, BPJS Kesehatan ada uang negara dan uang rakyat sebagai sumber nutrisi, di sector hilir ada faskes dan RS tempat aliran dana JKN mengalir beserta akal-akalan defisitnya. “Ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Harus dilawan dan kita deklarasikan pembangkangan social kepada BPJS Kesehatan,” pungkas Hery.(BROJE)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top